PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan

PERMEN Nomor 66 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Hasil Perikanan adalah ikan termasuk yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya. 2. Angka Pengenal Importir, yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir. 3. Angka Pengenal Importir Produsen, yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir produsen. 4. Angka Pengenal Importir Umum, yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai importir umum. 5. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Hasil Perikanan. 6. Rekomendasi adalah surat keterangan tertulis yang berisi penjelasan teknis mengenai Hasil Perikanan yang akan diimpor. 7. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang Impor yang dilakukan oleh Surveyor. 8. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang Impor. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Article 5

Correction

(1) Untuk mendapat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), perusahaan pemilik API-P harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan hasil pindai (scan) asli: a. Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis dari kementerian teknis/lembaga pemerintah non kementerian/instansi yang membidangi usaha tersebut; b. API-P bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri yang menggunakan bahan baku atau bahan penolong Hasil Perikanan; c. surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana Impor yang meliputi jumlah, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, negara asal, sesuai dengan kebutuhan riil industri dan tidak untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain; d. bukti penguasaan tempat penyimpanan berpendingin (cold storage); e. bukti penguasaan alat transportasi berpendingin; dan f. Rekomendasi dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk. (2) Untuk mendapat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), perusahaan pemilik API-U harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan hasil pindai (scan) asli: a. API-U; b. Rencana distribusi atas Hasil Perikanan yang akan diimpor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong bagi industri pengolahan ikan termasuk pemindangan yang tidak melaksanakan importasi Hasil Perikanan sendiri yang dibuktikan dengan kontrak pemesanan; dan c. Rekomendasi dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk. (3) Untuk mendapat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan usaha milik swasta harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan hasil pindai (scan) asli: a. Angka Pengenal Importir (API); b. rencana penyaluran/distribusi/penjualan produk yang diolah menggunakan Hasil Perikanan yang diimpor oleh pemegang API; dan c. Rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat yang ditunjuk. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memuat keterangan paling sedikit mengenai Pos Tarif/HS, standar mutu Hasil Perikanan, jumlah yang dapat diimpor, tempat pemasukan, dan waktu pemasukan. (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29