PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 62-m-dag-per-8-2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan

PERMEN Nomor 62-m-dag-per-8-2017 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan naskah dinas di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Article 2

(1) Pedoman Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: a. Pendahuluan; b. Jenis dan Format Naskah Dinas; c. Pembuatan Naskah Dinas; d. Pengamanan Naskah Dinas; e. Kewenangan Penandatanganan; dan f. Pengendalian Naskah Dinas. (2) Pedoman Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 3

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan dan pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Article 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 702/M-DAG/KEP/9/2011 tentang Pedoman Administrasi Umum Kementerian Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2017 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Correction

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan naskah dinas di lingkungan Kementerian Perdagangan.