PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA

PERMEN Nomor 59 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 157) diubah sebagai berikut: 1. Diantara angka 6 dan angka 7 ketentuan Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Article 1

Article 11

Correction

(1) Permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan mengisi data melalui e-SKA. (2) Permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Eksportir yang merupakan orang perseorangan, harus dilengkapi dengan hasil pindai/scan dokumen asli: a. bukti pembelian Barang yang dimintakan SKA; b. pernyataan produsen atas Barang yang dimintakan SKA; atau c. dokumen lain yang dapat menjelaskan keperluan ekspor Barang. (3) IPSKA dapat menerbitkan SKA bagi Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna mengekspor Barang untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dalam jumlah dan nilai yang wajar. (4) Permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Eksportir yang merupakan lembaga atau badan usaha harus dilengkapi dengan hasil pindai/scan dokumen asli: a. pemberitahuan ekspor barang; b. bill of lading, air way bill, atau cargo receipt; c. invoice; dan d. perhitungan struktur biaya (cost structure) proses produksi pada setiap jenis Barang ekspor, dalam hal pemenuhan kriteria asal barang (Origin Criteria) menggunakan metode nilai tambah berupa: regional value content atau qualifying value content, dan/atau perubahan pos tarif: change in tariff classification. (5) Dalam hal penerbitan SKA tanpa dilengkapi dengan dokumen bill of lading atau air way bill sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Eksportir wajib mengunggah hasil pindai/scan dokumen asli bill of lading atau air way bill melalui e-SKA paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan SKA. (6) Format perhitungan struktur biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Perhitungan struktur biaya (cost structure) proses produksi pada setiap jenis Barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e harus memperhatikan aspek antara lain: a. tipe; b. model; c. ukuran; dan/atau d. warna. (8) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan hanya diperuntukkan dalam rangka penerbitan SKA dan keperluan penentuan asal Barang. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian data melalui e-SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 4. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA

Article I

Article 1

Article I

Article 1

Article 8

Article 11

Article 15

Article 17

Article 22A

Article II