Correct Article 9

(1) Pengujian Konsekuensi dilakukan oleh PPID Kementerian Perdagangan bersama dengan PPID Pelaksana dan dapat melibatkan unit terkait di lingkungan Kementerian Perdagangan. (2) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara saksama dan penuh ketelitian dengan mempertimbangkan alasan pengecualian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum. (3) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar layanan Informasi Publik. (4) Contoh format lembar Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.