Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2020 tentang PEMERIKSAAN…

Article 2

(1) Terhadap Barang tertentu diberlakukan tata niaga Impor. (2) Tata niaga Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 3

Correction

(1) Pemberlakuan tata niaga Impor terhadap Barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui kewajiban pemenuhan persyaratan Impor oleh Importir. (2) Importir wajib mencantumkan dengan benar data persyaratan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam dokumen PIB. (3) Data persyaratan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari nomor dan tanggal atas dokumen: a. PI; dan/atau b. LS.

Article 4

Correction

(1) Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mencantumkan jumlah atau volume Impor Barang dalam PIB dengan satuan ukuran sebagaimana tercantum dalam PI. (2) Importir dilarang mengimpor Barang dengan jumlah atau volume yang melebihi jumlah atau volume yang tercantum dalam PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 5

Correction

(1) Terhadap beberapa Barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri berwenang melaksanakan: a. pemeriksaan kesesuaian data PIB; b. pemeriksaan khusus terhadap dokumen Impor; dan/atau c. pengawasan kewajiban tata niaga Impor, setelah Barang melalui Kawasan Pabean. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal. (3) Penetapan beberapa Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 6

Correction

(1) Pemeriksaan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap data PIB yang diterima melalui INDONESIA National Single Window. (2) Data PIB yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakses melalui sistem e-reporting yang dikelola oleh Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan. (3) Data PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Nomor dan tanggal PI; b. Nomor dan tanggal LS; dan/atau c. jumlah atau volume Impor Barang. (4) Terhadap data PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemeriksaan kesesuaian dengan data perizinan tata niaga impor dalam INATRADE.

Article 7

Correction

(1) Sistem e-reporting yang dikelola oleh Pusat Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) didukung oleh Surveyor. (2) Dukungan pengelolaan sistem e-reporting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan pengembangan sistem e-reporting. (3) Seluruh hasil pengembangan sistem e-reporting oleh Surveyor diserahkan kepada Kementerian Perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 8

Correction

(1) Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan: a. hasil pemeriksaan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau b. informasi dari instansi pemerintah terkait dan/atau masyarakat. (2) Pemeriksaan khusus berdasarkan hasil pemeriksaan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam hal Importir diduga: a. tidak memiliki PI; b. tidak memiliki LS; dan/atau a. barang yang diimpor melebihi jumlah atau volume yang tercantum dalam PI.

Article 9

Correction

(1) Selain terhadap Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), pemeriksaan khusus dilakukan terhadap Importir yang telah ditetapkan sebagai Importir dengan klasifikasi risiko tertentu. (2) Petunjuk teknis penyusunan dan klasifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Article 10

Correction

(1) Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dilaksanakan melalui pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen asli persyaratan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang dimiliki oleh Importir. (2) Dalam hal diperlukan, pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta klarifikasi kepada Importir dan memeriksa kesesuaian antara realisasi jumlah atau volume Impor dengan pencatatan masuk Barang asal Impor di domisili Importir dan/atau lokasi lain dimana Barang asal Impor tersimpan. (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir terbukti: a. tidak memenuhi kewajiban kepemilikan PI; b. tidak memenuhi kewajiban kepemilikan LS; dan/atau c. realisasi jumlah atau volume Barang yang diimpor melebihi jumlah atau volume yang tercantum dalam PI. dilanjutkan dengan pengawasan dan/atau penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 11

Correction

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan terhadap: a. dokumen persyaratan Impor; b. kesesuaian Barang yang diimpor dengan data yang tercantum dalam dokumen perizinan Impor; dan c. kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perdagangan.

Article 12

Correction

(1) Kewenangan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh: a. Direktur untuk seluruh wilayah INDONESIA; atau b. Kepala BPTN sesuai wilayah kerjanya. (2) Dalam hal diperlukan terhadap pelaksanaan kewenangan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan khusus dan pengawasan. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Article 13

Correction

(1) Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilaksanakan oleh: a. Petugas Pengawas; b. PPNS; dan/atau c. Aparatur Sipil Negara lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Direktur Jenderal mendelegasikan kewenangan penetapan aparatur sipil negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Direktur dan Kepala BPTN. (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Petugas Pengawas dan/atau PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 14

Correction

(1) Untuk menjamin tidak terjadi perubahan terhadap Barang dan/atau lokasi atau tempat Barang yang diduga merupakan hasil dari kegiatan Impor yang melanggar ketentuan tata niaga Impor, PPNS pelaksana pemeriksaan khusus dapat melakukan pengamanan Barang dan/atau lokasi atau tempat Barang ditemukan. (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemasangan tertib niaga line dengan dibuatkan berita acara pemasangan tertib niaga line. (3) Pemutusan tertib niaga line hanya dapat dilakukan oleh PPNS dengan dibuatkan berita acara pemutusan tertib niaga line. (4) Bentuk tertib niaga line, format berita acara pemasangan tertib niaga line, dan berita acara pemutusan tertib niaga line sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Pengawasan Kegiatan Perdagangan. (5) Importir atau pihak lain yang menguasai Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk memindahtangankan, memanfaatkan atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan perubahan pada jumlah, bentuk, jenis dan/atau tipe Barang selama dilakukan pengamanan. (6) Importir atau pihak lain yang menguasai Barang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha oleh Lembaga OSS berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.

Article 15

Correction

(1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Importir yang telah memiliki persyaratan impor namun melakukan tindakan berupa: a. tidak atau salah mencantumkan data persyaratan Impor dalam PIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan/atau b. mencantumkan jumlah atau volume Impor Barang dalam PIB yang tidak sesuai dengan jumlah dan/atau satuan ukuran yang dinyatakan dalam PI dan/atau LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; dan b. rekomendasi pembekuan API pada NIB kepada Lembaga OSS, oleh Direktur Jenderal. (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali. (4) Sanksi administratif berupa rekomendasi pembekuan API pada NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada Importir yang masih melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali.

Article 16

Correction

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditemukan Importir yang mencantumkan data persyaratan Impor dalam PIB secara tidak benar karena tidak memiliki kelengkapan dokumen persyaratan Impor, dikenai sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan API pada NIB oleh Direktur Jenderal kepada Lembaga OSS. (2) Terhadap Importir yang telah dilakukan pencabutan API pada NIB oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengajukan kembali permohonan penerbitan API setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan pencabutan.

Article 17

Correction

(1) Terhadap Barang Impor yang tidak dilengkapi dengan persyaratan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib untuk: a. ditarik dari distribusi; dan/atau b. dimusnahkan. (2) Penarikan Barang dari distribusi dan pemusnahan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Importir berdasarkan perintah Menteri. (3) Menteri memberikan mandat kewenangan perintah penarikan Barang dari distribusi dan pemusnahan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal. (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Importir tidak melakukan penarikan Barang dari distribusi dan/atau pemusnahan Barang, Importir dikenai sanksi administratif berupa pencabutan NIB. (5) Importir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat mengajukan kembali permohonan penerbitan NIB setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan pencabutan NIB. (6) Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Lembaga OSS setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.

Article 18

Correction

Importir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 19

Correction

Dalam hal Importir dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (4), dan Pasal 18, Direktur Jenderal menyampaikan surat permintaan larangan kegiatan importasi yang dilakukan oleh Importir kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Article 20

Correction

(1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan tata niaga Impor diluar Kawasan Pabean, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melakukan verifikasi kepatuhan untuk menentukan klasifikasi resiko yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). (2) Verifikasi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Importir yang melakukan Impor Barang yang diatur tata niaganya.

Article 21

Correction

Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat MENETAPKAN petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Article 22

Correction

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Ketentuan mengenai pernyataan secara mandiri (Self Declaration) yang diatur dalam: 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M- DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 70); 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M- DAG/PER/I/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Keramik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M- DAG/PER/I/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Keramik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 69); 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M- DAG/PER/9/2009 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Kaca Lembaran (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M- DAG/PER/9/2009 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Kaca Lembaran (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 68); 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M- DAG/PER/7/2013 tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 991) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/7/2013 tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 67); 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M- DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1526) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 94); 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M- DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk tertentu (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1553) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk tertentu (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 317); 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 102/M- DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1890) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 102/M- DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 73); 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Mutiara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 90); 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Semen Clinker dan Semen (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 66); 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Pelumas (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 95); 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Jagung (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 96); 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Sakarin dan Siklamat dan Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 204); 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Perkakas Tangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 205); 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 741) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 943); 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1245); 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 460) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1095); 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 644); dan 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1292); dan b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor di Luar Kawasan Pabean (Post Border) (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 202) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor di Luar Kawasan Pabean (Post Border) (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 884); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 23

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2020 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS SUPARMANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2020 tentang PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN TATA NIAGA IMPOR SETELAH MELALUI KAWASAN PABEAN (POST BORDER)

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23