PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 51-m-dag-per-7-2015 Tahun 2015 tentang LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS

PERMEN Nomor 51-m-dag-per-7-2015 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 2. Pakaian Bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Article 2

Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Article 3

Pakaian Bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 4

Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 5

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Impor Pakaian Bekas sebagai barang pindahan.

Article 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2015 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, RACHMAT GOBEL Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Correction

Article 2

Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Article 3

Pakaian Bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 4

Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 5

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Impor Pakaian Bekas sebagai barang pindahan.