Correct Article 10
PERMEN Nomor 5 Tahun 2025 | Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Current Text
(1) Plt. dan Plh. melaksanakan tugas, MENETAPKAN keputusan, dan melakukan tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Keputusan dan/atau tindakan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan atau hal yang menjadi tugas pokok pejabat definitif dari pejabat yang dirangkap.
(3) Plt. dan Plh. tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
(4) Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar, berupa:
a. perubahan rencana strategis; atau
b. perubahan rencana kerja pemerintah.
(5) Perubahan status hukum kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
a. pengangkatan pegawai;
b. pemindahan pegawai; dan
c. pemberhentian pegawai.
(6) Plt. dan Plh. memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7) Kewenangan Plt. dan Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
a. melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. MENETAPKAN sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai;
c. MENETAPKAN surat kenaikan gaji berkala;
d. MENETAPKAN cuti selain cuti di luar tanggungan negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;
e. MENETAPKAN surat tugas/surat perintah pegawai;
f. menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;
g. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;
h. memberikan izin belajar;
i. memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi; dan
j. mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Your Correction