PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Perdagangan

PERMEN Nomor 49 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 525), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2025 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Œ BUDI SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERDAGANGAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERDAGANGAN I. JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS A. Naskah Dinas Arahan Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan Kementerian Perdagangan yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan. 1. Naskah Dinas Pengaturan Naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri atas: a. Peraturan Perundang-udangan; b. Instruksi; c. Surat Edaran; dan d. standar operasional prosedur administrasi pemerintahan a. Peraturan Perundangan-undangan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Peratuan Menteri termasuk salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri adalah jenis peraturan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas tidak berlaku terhadap Peraturan Perundang Undangan. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan Teknik penyusunan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. b. Instruksi Susunan dan bentuk Instruksi 1) Kepala Bagian kepala instruksi terdiri dari: a) kop instruksi yang ditandatangani Menteri Perdagangan atau atas nama Menteri Perdagangan menggunakan kapital negara yang disertai nama Kementerian Perdagangan dengan huruf kapital secara simetris; b) kata instruksi dan nama jabatan pejabat yang MENETAPKAN, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; c) nomor instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; d) kata tentang, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; e) judul instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan f) nama jabatan pejabat yang MENETAPKAN instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma secara simetris. 2) Konsiderans Bagian konsiderans instruksi terdiri dari: a) Kata Menimbang, yang memuat latar belakang penetapan instruksi; dan b) kata Mengingat, yang memuat dasar hukum sebagai landasan penetapan instruksi. 3) Batang Tubuh Bagian batang tubuh instruksi memuat substansi instruksi. 4) Kaki Bagian kaki instruksi ditempatkan di sebelah kiri bawah, yang terdiri dari: a) Tempat (kota sesuai dengan alamat lembaga) dan tanggal penetapan instruksi; b) Nama jabatan pejabat yang MENETAPKAN, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma; c) Tanda tangan pejabat yang MENETAPKAN instruksi apabila menggunakan Tanda Tangan Elektronik, maka penempatan Tanda Tangan Elektronik disesuaikan dengan peletakan tandatangan pada contoh susunan dan bentuk instruksi; dan d) Nama lengkap pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. Contoh Susunan dan bentuk Instruksi MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA INSTRUKSI................... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ............................................ NAMA JABATAN........................, Dalam rangka ................., dengan ini memberi instruksi Kepada : 1. Nama/Jabatan Pegawai; 2. Nama/jabatan Pegawai; 3. Nama/Jabatan Pegawai; 4. Nama/Jabatan Pegawai; Untuk : KESATU : ......................................... KEDUA : ......................................... KETIGA : ........................................ dan seterusnya. Dikeluarkan di ........... pada tanggal ........ MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Tanda Tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP Lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak. Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin. Judul Instruksi yang ditulis dengan huruf kapital. Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya instruksi. Daftar pejabat yang menerima instruksi. Memuat substansi tentang arahan yang diinstruksikan. Kota sesuai dengan lembaga dan tanggal penandatanganan. Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital. c. Surat Edaran Susunan dan bentuk Surat Edaran 1) Kepala Bagian kepala surat edaran terdiri atas: a) kop surat edaran yang ditandatangani Menteri Perdagangan atau atas nama Menteri Perdagangan menggunakan Lambang Negara, yang disertai nama Kementerian Perdagangan dengan huruf kapital secara simetris; b) kop surat edaran yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri Perdagangan dan Sekretaris Jenderal menggunakan logo, yang disertai nama Kementerian Perdagangan dengan huruf kapital secara simetris; c) kata Yth., yang diikuti oleh nama jabatan yang dikirimi surat edaran; d) tulisan surat edaran, yang dicantumkan dibawah Lambang Negara/logo lembaga, ditulis dengan huruf kapital serta nomor surat edaran di bawahnya secara simetris; e) kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata surat edaran ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan f) rumusan judul surat edaran, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah kata tentang. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat edaran terdiri dari: a) Latar belakang tentang perlunya dibuat surat edaran; b) Maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran; c) Ruang lingkup diberlakukannya surat edaran; d) Peraturan perundang-undangan atau Naskah Dinas lain yang menjadi dasar pembuatan surat edaran; e) Isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak; dan f) Penutup. 3) Kaki Bagian kaki surat edaran ditempatkan di sebelah kanan yang terdiri dari: a) tempat dan tanggal penetapan; b) nama jabatan pejabat penandatangan, yang ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma; c) tanda tangan pejabat penandatangan, apabila menggunakan tanda tangan elektronik maka penempatan Tanda Tangan Elektronik disesuaikan dengan peletakan tandatangan pada contoh susunan dan bentuk surat edaran; d) nama lengkap pejabat penandatangan, yang ditulis dengan huruf kapital; dan e) Cap Dinas. Contoh Format Surat Edaran Lambang negara/logo lembaga dan nama jabatan/nama lembaga yang telah dicetak.Kop lembaga Daftar pejabat yang menerima SE.Daftar pejabat yang Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Penomoran Judul SE yang ditulis dengan huruf k i l J d l SE Memuat alasan tentang perlu ditetapkanya SE Memuat alasan Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya SE Memuat Memuat isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak Memuat Kota sesuai dengan alamat lembaga dan tanggal penandatanganan.K i d Nama jabatan dan nama lengkap ditulis k it l N Daftar pejabat yang menerima tembusan Surat Ed D ft Yth. 1. .............. 2. ................. 3. dan seterusnya SURAT EDARAN NOMOR ... TAHUN ...... TENTANG .............................................. 1. Latar Belakang .............................................. 2. Maksud dan Tujuan .............................................. 3. Ruang Lingkup ............................................. 4. Dasar ................................................ 5. Isi Edaran ...................................... 6. Penutup Ditetapkan di .............. pada tanggal ................ SEKRETARIS JENDERAL, Tanda Tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP Tembusan: 1. ................................... 2. .................................. dan seterusnya Contoh Format Surat Edaran yang ditandatangani oleh selain Pejabat Negara d. Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan 1) Pengertian Standar opersional prosedur administrasi pemerintah adalah Naskah Dinas yang memuat serangkaian petunjuk tentang cara dan urutan kegiatan tertentu. 2) Tujuan standar opersional prosedur administrasi pemerintah bertujuan untuk: a) menyederhanakan, memudahkan, dan mempercepat penyampaian petunjuk; b) memudahkan pekerjaan; c) memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan kegiatan; dan d) meningkatkan kerja sama antara pimpinan, staf, dan unsur pelaksana. 3) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang MENETAPKAN dan menandatangani standar operasional prosedur administrasi pemerintah yakni pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk. 4) Susunan a) Halaman Judul (Cover) Halaman judul merupakan halaman pertama sebagai sampul muka sebuah standar operasional prosedur administrasi pemerintah. Halaman judul ini berisi informasi mengenai: 1. Judul standar operasional prosedur administrasi pemerintah; 2. Nama Unit Kerja; 3. Tahun pembuatan; dan 4. Informasi lain yang diperlukan. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2025 Jl. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110 Berikut adalah contoh halaman judul sebuah SOP b) Keputusan Pimpinan Karena Standar operasional prosedur administrasi pemerintah merupakan pedoman bagi setiap pegawai, harus memiliki kekuatan hukum. Dalam halaman selanjutnya setelah halaman judul, disajikan keputusan pimpinan tentang penetapan Standar operasional prosedur administrasi pemerintah. c) Daftar isi Standar operasional prosedur administrasi pemerintah Daftar isi ini dibutuhkan untuk membantu mempercepat pencarian informasi dan menulis perubahan/revisi yang dibuat untuk bagian tertentu dari Standar operasional prosedur administrasi pemerintahterkait. d) Penjelasan singkat penggunaan Sebagai sebuah manual, SOP memuat penjelasan mengenai bagaimana membaca dan menggunakannya. Isi dari bagian ini antara lain mencakup: Judul dokumen SOP sesuai unit kerja yang membuatnya Tahun pembuatan SOP Alamat lembaga Kop lembaga, unit organisasi, unit kerja . 1. Ruang lingkup, menjelaskan tujuan prosedur dibuat dan kebutuhan organisasi. 2. Ringkasan, memuat ringkasan singkat mengenai prosedur yang dibuat. e) Bagian identitas Bagian identitas dari prosedur dalam standar operasional prosedur administrasi pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Logo instansi dan nomenklatur Unit Kerja pembuat 2. Nomor SOP, diisi dengan nomor basah secara berurutan dalam 1 (satu) tahun takwim. 3. Tanggal pengesahan, diisi tanggal pengesahan SOP oleh pejabat yang berwenang di Unit Kerja 4. Tanggal Revisi, diisi tanggal SOP direvisi atau tanggal rencana diperiksa kembali SOP yang bersangkutan 5. Pengesahan oleh pejabat yang berwenang pada Unit Kerja. Item pengesahan berisi nomenklatur jabatan, tanda tangan, nama pejabat yang disertai dengan NIP serta stempel/cap instansi. 6. Judul SOP, sesuai dengan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki. 7. Dasar Hukum, berupa peraturan perundang- undangan yang mendasari prosedur yang dibuat menjadi SOP beserta aturan pelaksanaannya 8. Keterkaitan, memberikan penjelasan mengenai keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan (SOP lain yang terkait secara langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan dan menjadi bagian dari kegiatan tersebut). 9. Peringatan, memberikan penjelasan mengenai kemungkinan yang terjadi Ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Peringatan memberikan indikasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul dan berada di luar kendali pelaksana Ketika prosedur dilaksanakan, serta berbagai dampak lain yang ditimbulkan. Dalam hal ini dijelaskan pula bagaimana cara mengatasinya bila diperlukan. Umumnya menggunakan kata peringatan, yaitu jika/apabila-maka (if- then) atau batas waktu (dead line) kegiatan harus sudah dilaksanakan. 10. Kualifikasi Pelaksana, memberikan penjelasan mengenai kualifikasi pelaksana yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan. 11. Peralatan dan perlengkapan, memberikan penjelasan mengenai daftar peralatan utama (pokok) dan perlengkapan yang dibutuhkan yang terkait secara langsung dengan prosedur yang dibuat menjadi SOP. 12. Pencatatan dan pendataan, memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh pejabat tertentu. Dalam kaitan ini, perlu dibuat formulir-formulir tertentu yang akan diisi oleh setiap pelaksana yang terlibat dalam proses. Setiap pelaksana yang ikut berperan dalam proses, diwajibkan untuk mencatat dan mendata apa yang sudah dilakukannya, dan memberikan pengesahan bahwa langkah yang ditanganinya dapat dilanjutkan pada langkah selanjutnya. Pendataan dan pencatatan akan menjadi dokumen yang memberikan informasi penting mengenai “apakah prosedur telah dijalankan dengan benar”. Contoh Bagian Identitas f) Bagian Flowchart Merupakan uraian mengenai langkah-langkah kegiatan secara berurutan dan sistematis dari prosedur yang distandarkan, yang berisi: 1. Nomor, diisi nomor urut 2. Tahap Kegiatan, diisi Tahapan kegiatan yang merupakan urutan bagi suatu proses kegiatan. Biasanya menggunakan kalimat aktif dengan menggunakan awalan me- 3. Pelaksana, merupakan pelaku (actor) kegiatan. Simbol diagram alir sesuai dengan proses yang dilakukan. Keterangan simbol sebagaimana ditentukan pada daftar simbol. Pelaksana diisi dengan nama-nama jabatan SUGIH RAHMANSYAH BIRO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN KEPALA BIRO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN (Jabatan Fungsional Umum, Jabatan fungsional Tertentu, Jabatan Struktural) yang ada di Unit Kerja yang bersangkutann yang melakukan proses kegiatan. Urutan penulisan Jabatan dimulai dari jabatan yang terlebih dahulu melakukan tahap kegiatan. Jika dalam SOP tersebut terkait dengan unit lain, maka jabatan Unit Kerja lain diletakkan setelah kolom jabatan di unit yang bersangkutan. 4. Mutu Baku, berisi kelengkapan waktu, output dan keterangan. Agar SOP ini terkait dengan kinerja, maka setiap aktivitas hendaknya mengidentifiikasikan mutu baku tertentu, seperti waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan persyaratan/kelengkapan yang diperlukan (standar input) dan output nya. Mutu baku ini akan menjadi alat kendali mutu sehingga produk akhirnya (end product) dari sebuah proses telah memenuhi kualitas yang diharapkan, sebagaimana ditetapkan dalam standar pelayanan. Untuk memudahkan dalam pendokumentasian dan implementasi, sebaiknya SOP memiliki kesamaan dalam unsur prosedur meskipun muatan dari unsur tersebut akan berbeda sesuai dengan kebutuhan Unit Kerja. Norma waktu bisa dalam hitungan menit, jam, hari. contoh Bagian Flowchart g) Bagian pendukung Bagian pendukung berisi uraian, keterangan, atau contoh-contoh formulir yang dapat mendukung penjelasan prosedur kegiatan atau menjadi syarat kelengkapan suatu kegiatan. 2. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan) a. Susunan dan bentuk Keputusan 1) Kepala Bagian kepala keputusan terdiri atas: a) kop keputusan yang ditandatangani Menteri Perdagangan atau atas nama Menteri Perdagangan menggunakan Lambang Negara, yang disertai dengan nama Jabatan Menteri Perdagangan Republik INDONESIA yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; b) kop keputusan yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri Perdagangan menggunakan logo, yang disertai nama Lembaga dengan huruf kapital secara simetris; c) kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang MENETAPKAN, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; d) nomor keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; e) kata penghubung tentang, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; f) judul keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan g) nama jabatan pejabat yang MENETAPKAN keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan diakhiri dengan tanda baca koma. 2) Konsiderans Bagian konsiderans keputusan terdiri atas: a) kata Menimbang, yaitu konsiderans yang memuat alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlu ditetapkannya keputusan; dan b) kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran keputusan. 3) Diktum Bagian diktum keputusan terdiri atas hal-hal sebagai berikut: a) Diktum dimulai dengan kata MEMUTUSKAN yang ditulis dengan huruf kapital dan diikuti kata MENETAPKAN ditepi kiri dengan huruf awal kapital; b) Isi kebijakan yang ditetapkan dicantumkan setelah kata MENETAPKAN yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan c) Untuk keperluan tertentu, keputusan dapat dilengkapi dengan salinan dan petikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4) Batang Tubuh Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh keputusan sama dengan ketentuan dalam penyusunan peraturan, tetapi isi keputusan diuraikan bukan dalam pasal-pasal, melainkan diawali dengan bilangan bertingkat/diktum kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya. 5) Kaki Bagian kaki keputusan ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri atas: a) tempat dan tanggal penetapan keputusan; b) jabatan pejabat yang MENETAPKAN, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma; c) tanda tangan pejabat yang MENETAPKAN keputusan, apabila menggunakan tandatangan elektronik maka penempatan tandatangan elektronik disesuaikan dengan peletakan tandatangan pada contoh susunan dan bentuk keputusan; dan d) nama lengkap pejabat yang menandatangani keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. b. Pengabsahan 1) Pengabsahan merupakan pernyataan pengesahan bahwa suatu keputusan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan dan didistribusikan oleh pejabat yang bertanggungjawab di bidang hukum atau administrasi umum atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan isi keputusan. 2) Pengabsahan dicantumkan di sebelah kiri bawah, yang terdiri atas kata Salinan sesuai dengan aslinya, diikuti dengan nama lembaga, nama jabatan, ruang tandatangan, dan nama pejabat penandatangan. 3) Pengabsahan dilakukan dengan membubuhkan tandatangan dan Cap Dinas lembaga. c. Distribusi Keputusan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang berkepentingan. d. Hal yang perlu diperhatikan Naskah asli dan Salinan keputusan yang ditandatangani harus disimpan sebagai arsip. Contoh Format Keputusan (Ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi Kementerian) Contoh Format Keputusan (Ditandatangani oleh Selain Pimpinan Tertinggi Kementerian) MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ....................................................... MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa ............................................................................. .......................................................................................; b. bahwa ............................................................................. .......................................................................................; Mengingat: 1. .......................................................................................; 2. .......................................................................................; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: KEPUTUSAN ...........................................................TENTANG ............................................................................................... KESATU: ...................................................... KEDUA: ..................................................... KETIGA: ......................................................................... Ditetapkan di......................... pada tanggal........................... MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Tanda Tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1. ........ 2. ........ Lambang nagara dan nama jabatan yang telah dicetak. Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin. Judul keputusan ditulis dalam hufuf kapital. Memuat alasan perlu ditetapkannya keputusan. Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan. Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan. Kota sesuai dengan alamat lembaga dan tanggal penandatangan. Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital. Contoh Format Salinan Keputusan KEPUTUSAN ........................................... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ....................................................... NAMA JABATAN..............., Menimbang: a. bahwa ............................................................................. .......................................................................................; b. bahwa ............................................................................. .......................................................................................; Mengingat: 1. .......................................................................................; 2. .......................................................................................; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: KEPUTUSAN ...........................................................TENTANG ............................................................................................... KESATU: Mengangkat...................................................... KEDUA: Menugaskan...................................................... KETIGA: ......................................................................... Ditetapkan di......................... pada tanggal........................... SEKRETARIS JENDERAL, Tanda Tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP SALINAN Keputusan ........ ini disampaikan kepada: 1. ........ 2. ........ Contoh logo instansi dan nama unit yang telah dicetak. Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin. Judul keputusan ditulis dalam hufuf kapital. Memuat alasan perlu ditetapkannya keputusan. Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan. Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan. Kota sesuai dengan alamat lembaga dan tanggal penandatangan. Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital. 3. Naskah Dinas Penugasan (Surat Tugas) a. Susunan dan bentuk Surat Tugas 1) Kepala Bagian kepala surat tugas terdiri atas: a) kop surat tugas berupa Lambang Negara atau Logo; b) kata surat tugas, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan c) nomor, berada di bawah tulisan surat tugas. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat tugas terdiri atas hal-hal sebagai berikut: a) Konsiderans meliputi pertimbangan dan/atau dasar: 1. pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat tugas; 2. dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya surat tugas tersebut; b) Diktum dimulai dengan kata memberi tugas, secara simetris, diikuti kata kepada di tepi kiri disertai nama dan jabatan pegawai yang mendapat tugas; dan c) Dibawah kata kepada ditulis kata untuk yang berisi tentang tugas yang harus dilaksanakan. 3) Kaki Bagian kaki surat tugas ditempatkan disebelah kanan bawah yang terdiri atas: a) tempat dan tanggal surat tugas; b) nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata, dan diakhiri dengan tanda baca koma; c) tanda tangan pejabat yang menugasi, apabila menggunakan tandatangan elektronik maka penempatan tandatangan elektronik disesuaikan dengan peletakan tandatangan pada contoh susunan dan bentuk surat tugas; d) nama lengkap pejabat yang menandatangani surat tugas, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata; dan e) Cap Dinas. Contoh Susunan dan bentuk Surat Perintah/Surat Tugas SURAT TUGAS NOMOR .../.../ST/.../.... Menimbang: a. bahwa ...................................................................; b. bahwa ...................................................................; Dasar: 1. ..............................................................................; 2. ..............................................................................; Memberi Tugas Kepada: 1. ..............................................................................; 2. ..............................................................................; 3. ..............................................................................; 4. dan seterusnya. Untuk: 1. ..............................................................................; 2. ..............................................................................; 3. ..............................................................................; 4. dan seterusnya. Nama Tempat, Tanggal Nama Jabatan, Tanda Tangan dan Cap Jabatan Nama Lengkap Logo dan nama lembaga yang telah dicetak. Penomoran terdiri dari nomor naskah, kode unit kerja, inisial jenis naskah, bulan dan tahun terbit Memuat peraturan/dasar ditetapkannya surat perintah. Daftar pejabat yang menerima perintah. Memuat substansi arahan yang diperintahkan. Kota sesuai alamat lembaga dan tanggal penandatanganan. Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital. B. Naskah Dinas Korespondensi 1. Naskah Dinas Korespondensi Internal a. Nota Dinas 1) Susunan dan bentuk Nota Dinas a) Kepala Bagian kepala nota dinas terdiri atas: 1. kop nota dinas terdiri atas nama Lembaga dan Unit Kerja yang ditulis secara simetris di tengah atas; 2. kata nota dinas, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 3. kata nomor, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 4. kata Yth., yang ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti dengan tanda baca titik; 5. kata Dari, yang ditulis dengan huruf awal kapital; 6. kata Hal, yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan 7. kata Tanggal, yang ditulis dengan huruf awal kapital. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh nota dinas terdiri atas Alinea pembuka, isi, dan penutup yang singkat, padat, dan jelas. c) Kaki Bagian kaki nota dinas terdiri atas tanda tangan, nama pejabat, dan tembusan (jika perlu). Apabila menggunakan Tanda Tangan Elektronik maka penempatan Tanda Tangan Elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada Contoh Susunan dan bentuk Nota Dinas NOTA DINAS NOMOR .../..../ND/.../.... Yth. : ............................................. Dari : .............................................. Hal : .............................................. Lampiran : .............................................. Tanggal : .............................................. .......................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... ........................ .......................................................................................... .................................................................................................... .................................................... .......................................................................................... ......................................................................................... Nama Jabatan, Tanda Tangan Nama Lengkap Tembusan: 1. .................................. 2. ................................. 3. dan seterusnya Kop surat (nama unit organisasi/ unit kerja beserta alamatnya). Penomoran terdiri dari nomor naskah, kode unit kerja, inisial jenis naskah, bulan dan tahun terbit Memuat laporan, pemberitahuan, arahan, peringatan, saran, pernyataan, atau permintaan berupa catatan ringkas terhadap suatu masalah. Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap dinas. b. Disposisi Disposisi yakni petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap surat masuk, ditulis secara jelas pada lembar disposisi, tidak pada suratnya. Ketika didisposisikan, lembar disposisi merupakan satu kesatuan dengan surat masuk. Contoh Lembar Disposisi LEMBAR DISPOSISI SEKRETARIS JENDERAL No. Agenda : Tgl. Terima : Nomor / Tanggal : Asal : Isi Ringkas : Dari SEKRETARIS JENDERAL untuk : Paraf Tanggal 1. Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan ☐ 2. Staf Ahli Menteri/Staf Khusus Menteri …........................... ☐ 3. Staf Khusus Menteri .............................. ☐ 4. Karo Perencanaan ☐ 5. Karo Organisasi dan SDM ☐ 6. Karo Keuangan ☐ 7. Karo Hukum ☐ 8. Karo Umum ☐ 9. Karo Humas ☐ 10. Karo Advokasi Perdagangan ☐ 11. Kapus Diklat Perdagangan ☐ 12. Kapus Penangangan Issue Strategis ☐ 13. Kapus Pengembangan Sumberdaya Kemetrologian ☐ 14. Ka.Pusat Data dan Informasi ☐ 15. TU Setjen ☐ Tanggapan saudara ☐ Buat konsep jawaban untuk saya ☐ Untuk diketahui ☐ Harap saudara selesaikan ☐ Harap diteliti ☐ Bicarakan pada rapat ☐ Bicarakan dengan saya ☐ File TU SEKRETARIS JENDERAL ☐ DISPOSISI: c. Surat Undangan Internal Susunan dan bentuk Surat Undangan Internal 1) Kepala Bagian kepala surat undangan internal terdiri atas: a) kop surat undangan internal yang ditandatangani sendiri atau atas nama Menteri Perdagangan menggunakan Lambang Negara, yang disertai nama Menteri Perdagangan dengan huruf kapital secara simetris; b) kop surat undangan internal yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri Perdagangan menggunakan Logo, yang disertai nama unit dengan huruf kapital secara simetris; c) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik disebelah kiri dibawah kop surat undangan internal; d) tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; dan e) kata Yth., yang ditulis dibawah hal, yang diikuti dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirimi surat undangan internal (jika diperlukan). 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat undangan internal terdiri atas: a) Alinea pembuka; b) isi surat undangan internal, yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara; dan c) Alinea penutup. 3) Kaki Bagian kaki surat undangan internal terdiri atas nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tandatangan, dan nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital. Apabila menggunakan Tanda Tangan Elektronik, penempatan Tanda Tangan Elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk surat undangan internal. Contoh Susunan dan bentuk Surat Undangan Internal Nomor : .../..../UND/.../.... (tempat),...(tgl., bln., thn) Sifat : Lampiran : Hal : Undangan Yth. ................................. ........................................ ........................................ ............... (alinea pembuka dan alinea isi) ................ ................................................................... pada hari/tanggal : ........................................... waktu : pukul ................................. tempat : ........................................... acara : ........................................... ............................(alinea Penutup)............................. ................................................................... Nama Jabatan, (tanda tangan) Nama Lengkap Tembusan: 1. .. ............................ 2. .............................. 3. ............................ Kop Surat (nama unit organisasi/ unit kerja dan alamat lengkap yang telah dicetak. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Alamat tujuan yang ditulis di bagian kiri dan jumlahnya cukup banyak dapat dibuat pada daftarlampiran. Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Contoh Susunan dan bentuk Lampiran Surat Undangan Internal 2. Naskah Dinas Korespondensi Eksternal a. Surat Dinas Susunan dan bentuk surat dinas 1) Kepala Bagian kepala surat dinas terdiri atas: a) kop surat dinas yang ditandatangani sendiri atau atas nama Menteri Perdagangan menggunakan Lambang Negara, yang disertai nama Menteri Perdagangan dengan huruf kapital secara simetris; b) kop surat dinas yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri Perdagangan menggunakan Logo, yang disertai nama Unit dengan huruf kapital secara simetris; Lampiran surat ................ Nomor : ....../...../...../..... Tanggal : ........................ DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG 1. .............................................................................................................................................. 2. .............................................................................................................................................. 3. .............................................................................................................................................. 4. .............................................................................................................................................. 5. .............................................................................................................................................. 6. .............................................................................................................................................. 7. .............................................................................................................................................. 8. .............................................................................................................................................. 9. .............................................................................................................................................. 10. .............................................................................................................................................. Nama Jabatan, (Tanda tangan) Nama Lengkap c) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di bawah kop surat dinas; d) tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; e) kata Yth., yang ditulis dibawah Hal, diikuti dengan nama jabatan yang dikirimi surat; dan f) alamat surat, yang ditulis di bawah Yth. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat dinas terdiri atasAlinea pembuka, isi, dan penutup. 3) Kaki Bagian kaki surat dinas ditempatkan disebelah kanan bawah, yang terdiri atas: a) nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma; b) tanda tangan pejabat, apabila menggunakan Tanda Tangan Elektronik, penempatan Tanda Tangan Elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk surat dinas; c) nama lengkap pejabat/penandatangan, yang ditulis dengan huruf awal kapital; d) stempel/Cap Dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan; dan e) tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima (jika ada). Contoh Format Surat Dinas Untuk Pejabat Negara MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : .../..../SD/.../.... (tempat).., ...(tgl.,bln.,thn) Sifat : Lampiran : Hal : Yth. ................................... ............................................ ............................................ .......................... (alineapembuka) ..................................... ............................................................................................................ ..................................................................................................... ............................(alinea isi)................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ .......................................................... ............................(alinea penutup)....................................... ............................................................................................................ ................................................................................................. NAMA JABATAN, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP Tembusan: 1. .......................... 2. ............................ 3. ............................... 4. .............................. 5. ............................... Kop surat yang berupa lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak Tempat dan tanggal pembuatan surat Alamat tujuan yang ditulis di bagian kiri Isi surat Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital. Contoh Susunan dan bentuk Surat Dinas Untuk Non pejabat Negara Nomor : .../.../SD/.../.... (tempat),...(tgl., bln.,thn) Sifat : Lampiran : Hal :... Yth. ................................. ........................................ ........................................ ............... (alinea pembuka) ........................................ ....................................................................... ............... (alinea isi) ................................................. ................................................................... ............................(alinea Penutup)................................. ................................................................... Nama Jabatan, (tanda tangan dan cap dinas) Nama Lengkap Tembusan: 1. ...................... 2. ...................... 3. ..................... Kop Surat (nama unit organisasi/ unit kerja dan alamat lengkap yang telah dicetak. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Isi surat Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital b. Surat Undangan Eksternal Susunan dan bentuk Surat Undangan Eksternal 1) Kepala Bagian kepala surat undangan eksternal terdiri atas: a) Kop surat undangan eksternal yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan atau atas nama Menteri Perdagangan menggunakan Lambang Negara, yang disertai nama jabatan Menteri Perdagangan Republik INDONESIA dengan huruf kapital secara simetris; b) Kop surat undangan eksternal yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri Perdagangan menggunakan kop surat sesuai unit masing- masing yang diletakkan disudut kiri atas; c) Nomor, sifat, lampiran dan hal, yang diketik di sebelah kiri di bawah kop surat undangan eksternal; d) Tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; dan e) Kata Yth., yang ditulis di bawah hal, yang diikuti dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirimi surat undangan ekstern (jika diperlukan). 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat undangan ekstern terdiri atas: a) Alinea pembuka; b) Isi surat undangan ekstern, yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara; dan c) Alinea penutup. 3) Kaki Bagian kaki surat undangan eksternal terdiri atas nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tandatangan, dan nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital. Apabila menggunakan Tanda Tangan Elektronik, penempatan Tanda Tangan Elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk surat undangan eksternal. 4) Hal yang perlu diperhatikan a) Format surat undangan ekstern sama dengan Format surat dinas, bedanya adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada surat undangan ekstern dapat ditulis pada lampiran; b) Surat undangan ekstern untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu Contoh Format Surat Undangan Eksternal Nomor : .../..../UND/.../.... (tempat),...(tgl., bln., thn) Sifat : Lampiran : Hal : Undangan Yth. ................................. ........................................ ........................................ ............... (alinea pembuka dan alinea isi) ..................... ................................................................... pada hari/tanggal : ........................................... waktu : pukul ................................. tempat : ........................................... acara : ........................................... ............................(alinea Penutup)................................. ................................................................... Nama Jabatan, (tanda tangan dan cap Jabatan) Nama Lengkap Tembusan: 1. ........................... 2. ........................... 3. ............................ Kop Surat (nama unit organisasi/ unit kerja dan alamat lengkap yang telah dicetak. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Alamat tujuan yang ditulis di bagian kiri dan jumlahnya cukup banyak dapat dibuat pada daftarlampiran. Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Contoh Format Lampiran Surat Undangan Ekstern Lampiran surat ................ Nomor : ....../...../...../..... Tanggal : ........................ DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG 1. .............................................................................................................................................. 2. .............................................................................................................................................. 3. .............................................................................................................................................. 4. .............................................................................................................................................. 5. .............................................................................................................................................. 6. .............................................................................................................................................. 7. .............................................................................................................................................. 8. .............................................................................................................................................. 9. .............................................................................................................................................. 10. .............................................................................................................................................. Nama Jabatan, (Tanda tangan dan Cap dinas) Nama Lengkap Contoh Format Kartu Undangan 3. Naskah Dinas khusus a. Surat Perjanjian 1) Perjanjian Dalam Negeri Susunan dan bentuk Perjanjian Dalam Negeri MENTERI PERDAGANGAN Mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada acara .................................................................................................... ...................................................................................................... ................................................................................................. hari ....................../ (tanggal) ............. pukul ..................... WIB bertempat di ............................  Harap hadir 30 menit sebelum acara dimulai dan undangan dibawa  Konfirmasi: ............................................ Pakaian : ...................... Laki-laki : ...................... Perempuan : ...................... TNI/Polri : ...................... a) Kepala Bagian kepala terdiri atas: 1. Lambang Negara (untuk pejabat negara) diletakkan secara simetris, atau Logo (untuk non pejabat negara) yang diletakkan disebelah kanan dan kiri atas, disesuaikan dengan penyebutan nama lembaga; 2. Judul perjanjian; dan 3. nomor. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh perjanjian kerjasama memuat materi perjanjian, antara lain tujuan kerja sama, ruang lingkup kerjasama, pelaksanaan kegiatan, pembiayaan, penyelesaian perselisihan, penutup dan hal-hal lain yang menjadi kesepakatan para pihak. c) Kaki Bagian kaki perjanjian kerjasama terdiri atas nama penanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian dan para saksi (jika dipandang perlu), dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila menggunakan Tanda Tangan Elektronik, penempatan Tanda Tangan Elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan sesuai dengan contoh susunan dan bentuk perjanjian kerja sama dalam negeri. Contoh Format Surat Perjanjian Antar Lembaga Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN ........................................................ TENTANG .......................................................... NOMOR .../..../MoU/.../.... NOMOR ................................ Pada hari ini, ...................tanggal, ..........bulan, ........... tahun, ......... bertempat di,....., yang bertanda tangan dibawah ini 1. .................. :..........................., selanjutnya disebut pihak I 2. .................. :..........................., selanjutnya disebut pihak II bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang ..................., yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Article 7

Correction

PENUTUP ........................................................................................................... ................................................................................ Nama Institusi Nama Institusi Nama Jabatan, Nama Jabatan Tanda Tangan Tanda Tangan Nama Nama Contoh Format Surat Perjanjian Antar Lembaga Dalam Negeri Untuk Non pejabat Negara 2) Perjanjian Internasional Susunan dan bentuk Perjanjian Internasional a) Kepala Bagian Kepala terdiri atas: (1) Lambang Negara masing-masing pihak yang yang diletakkan di tengah atas; (2) Nama pihak yang mengadakan perjanjian internasional atau Memorandum of Understanding (MoU); dan (3) Judul Perjanjian Internasional. b) Batang Tubuh Bagian Batang Tubuh terdiri atas: (1) Penjelasan para pihak sebagai pihak yang terikat oleh perjanjian internasional atau Memorandum of Understanding (MoU); (2) Keinginan para pihak; (3) Pengakuan para pihak terhadap perjanjian internasional tersebut; (4) Rujukan terhadap surat minat atau surat kehendak; (5) Acuan terhadap ketentuan yang berlaku; dan (6) Kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal. c) Kaki Bagian kaki terdiri atas: (1) Nama jabatan pejabat penandatangan selaku wakil pemerintah masing-masing, tanda tangan dan nama pejabat penandatangan, yang letaknya disesuaikan Degnan penyebutan dalam judul perjanjian internasional; (2) tempat dan tanggal penandatangan perjanjian internasional; (3) penjelasan teks bahasa yang digunakan dalam perjanjian internasional; dan (4) segel asli. Contoh Format Kesepakatan Awal (Letter Of Intent) Contoh Format Memorandum Of Understanding Contoh Format Map Untuk Naskah Dinas Perjanjian LAMBANG NEGARA/LOGO b. Surat Kuasa Susunan dan bentuk Surat Kuasa 1) Kepala Bagian kepala surat kuasa terdiri atas: a) kop surat kuasa terdiri atas Logo dan nama Kementerian Perdagangan, yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; b) judul surat kuasa; dan c) nomor surat kuasa. 2) Batang tubuh Bagian batang tubuh surat kuasa memuat materi yang dikuasakan 3) Kaki Bagian kaki surat kuasa memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan serta nama dan tanda tangan para pihak yang berkepentingan, dan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Apabila menggunakan Tanda Tangan Elektronik, maka penempatan Tanda Tangan Elektronik disesuaikan dengan peletakan tandatangan pada contoh susunan dan bentuk surat kuasa. Contoh Susunan dan bentuk Surat Kuasa SURAT KUASA NOMOR ………………… Yang bertanda tangan dibawah ini, nama : ............. jabatan : ........... alamat : ........... memberi kuasa kepada nama : ............ jabatan : ............... alamat : ............... untuk ........................................................................................ ................................................ Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, ......................... Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa Tanda Tangan Materai dan Tanda Tangan Nama Lengkap Nama Lengkap NIP NIP Logo dan nama halaman yang telah dicetak Penomoran terdiri dari Nomor naskah, kode unit kerja, inisial jenis naskah, bulan dan tahun terbit. Memuat identitas yang memberi kuasa. memuat pernyataan tentang pemberian wewenang kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Kota sesuai dengan alamat lembaga dan tanggal penanda tanganan. Contoh Susunan dan bentuk Surat Kuasa Untuk Penandatanganan MoU c. Berita Acara Susunan dan bentuk Berita Acara 1) Kepala Bagian kepala berita acara terdiri atas: a) kop berita acara, terdiri atas Lambang Negara/Logo dan nama Lembaga diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; b) judul berita acara; dan c) nomor berita acara. 2) Batang tubuh Bagian batang tubuh berita acara terdiri atas: a) tulisan hari, tanggal, tahun, serta nama dan jabatan para pihak yang membuat berita acara; b) substansi berita acara; c) keterangan yang menyebutkan adanya lampiran; dan d) penutup yang menerangkan bahwa berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 3) Kaki Bagian kaki berita acara memuat tempat pelaksanaan penandatanganan nama jabatan/pejabat dan tandatangan para pihak dan para saksi. Contoh Susunan dan Bentuk Berita Acara b. d. Surat Keterangan BERITA ACARA NOMOR .../..../BA/.../.... Pada hari ini, ........., tanggal ......., bulan ........., tahun ......, kami masing-masing: 1. .......(nama pejabat), .....(NIP dan jabatan), selanjutnya disebut pihak pertama, dan 2. ......(pihak lain)................................., selanjutnya disebut pihak kedua, telah melaksanakan 1. .......................................................................................................... ......................................................... 2. dan seterusnya. Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan .......... Dibuat di .......................... Pihak Kedua, Pihak Pertama, Tanda Tangan Tanda Tangan Nama Lengkap Nama Lengkap Mengetahui/Mengesahkan Nama Jabatan, Tanda tangan Nama Lengkap Logo dan nama lembaga yang telah dicetak. Penomoran terdiri dari Nomor naskah, kode unit kerja, inisial jenis naskah, bulan dan tahun terbit. memuat identitas yang melaksanakan kegiatan. memuat kegiatan yang dilaksanakan. Tanda tangan para pihak dan para saksi. kota sesuai dengan alamat lembaga. Susunan dan bentuk Surat Keterangan 1) Kepala Bagian kepala surat keterangan terdiri atas: a. kop surat keterangan, terdiri atas Logo dan nama Lembaga diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; b. judul surat keterangan; dan c. nomor surat keterangan. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat keterangan memuat pejabat yang menerangkan mengenai sesuatu hal, peristiwa, atau tentang seseorang yang diterangkan, maksud dan tujuan diterbitkannya surat keterangan. 3) Kaki Bagian kaki surat keterangan memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, tandatangan, dan nama pejabat yang membuat surat keterangan tersebut. Posisi bagian kaki terletak pada bagian kanan bawah. Apabila menggunakan tandatangan elektronik maka penempatan tandatangan elektronik disesuaikan dengan peletakan tandatangan sesuai dengan contoh susunan dan bentuk surat keterangan. SURAT KETERANGAN NOMOR .../..../KET/.../.... Yang bertanda tangan di bawah ini, nama : .................................................... NIP : ............................................... ..... jabatan : .................................................... dengan ini menerangkan bahwa nama : .................................................... NIP : .................................................... pangkat/golongan :.................................................... jabatan : .................................................... dan seterusnya .................................................................................................................. .................................................................................................................. ............................................................................ ....................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................... ....................................................................................................... ............................................................ Nama tempat, tanggal Pejabat Pembuat Keterangan Tanda Tangan dan Cap Lembaga Nama Lengkap Contoh Susunan dan bentuk Surat Keterangan Tentang Seseorang Logo dan nama lembaga yang telah dicetak. Penomoran terdiri dari Nomor naskah, kode unit kerja, inisial jenis naskah, bulan dan tahun terbit. inisial jenis memuat identitas yang memberikan keterangan. memuat identitas yang diberi keterangan. kota sesuai dengan alamat lembaga dan tanggal penandatangana n. memuat informasi mengenai suatu hal atau seseorang untuk kepentingan kedinasan. Contoh Susunan dan bentuk Surat Keterangan Tentang Hal/Peristiwa e. Surat Pengantar Susunan dan bentuk Surat Pengantar 1) Kepala Bagian kepala surat pengantar terdiri atas: a) kop surat pengantar; b) nomor; c) tanggal; d) nama jabatan/alamat yang dituju; dan e) tulisan surat pengantar yang diletakkan secara simetris. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat pengantar dalam bentuk kolom terdiri atas: SURAT KETERANGAN NOMOR .../..../KET/.../.... Yang bertanda tangan di bawah ini, nama : ......................................... NIP : ......................................... jabatan : ......................................... dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini ......... tanggal ....... tahun ..... jam.... telah terjadi hal/peristiwa: ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................ ..................................................................................................... ................................................................................................................ .............................................. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya Nama tempat, tanggal Pejabat Pembuat Keterangan Tanda Tangan dan Cap Lembaga Nama Lengkap Logo dan nama lembaga yang telah dicetak. Penomoran terdiri dari Nomor naskah, kode unit kerja, inisial jenis naskah, bulan dan tahun terbit memuat identitas yang memberikan keterangan. memuat identitas yang diberi keterangan. kota sesuai dengan alamat lembaga dan tanggal penandatangana n. memuat informasi mengenai suatu hal atau seseorang untuk kepentingan kedinasan. a) Nomor urut; b) jenis yang dikirim; c) banyaknya naskah/barang; dan d) keterangan. 3) Kaki Bagian kaki surat pengantar terdiri atas: a) pengirim yang berada di sebelah kanan, yang meliputi: 1. nama jabatan pembuat pengantar; 2. tandatangan; 3. nama dan NIP; dan 4. stempel jabatan/lembaga. b) penerima yang berada di sebelah kiri, yang meliputi: 1. nama jabatan penerima; 2. tandatangan; 3. nama dan NIP; 4. cap lembaga; 5. nomor telep- 53 -apital- 53 -eile; dan 6. tanggal penerimaan. Apabila menggunakan tandatangan elektronik, penempatan tandatangan elektronik disesuaikan dengan peletakan tandatangan sebagaimana contoh susunan dan bentuk surat pengantar. Contoh Susunan dan bentuk Surat Pengantar f. Pengumuman Susunan dan bentuk Pengumuman 1) Kepala Bagian kepala pengumuman terdiri atas: a) kop pengumuman terdiri atas Logo dan nama lembaga, yang ditulis dengan huruf secara simetris; b) tulisan pengumuman dicantumkan di bawah Logo lembaga, yang ditulis dengan huruf secara simetris dan nomor pengumuman dicantumkan di bawahnya; c) kata tentang, yang dicantumkan di bawah pengumuman ditulis dengan huruf secara simetris; dan d) rumusan judul pengumuman, yang ditulis dengan huruf secara simetris dibawah tentang. 2. Batang Tubuh Batang tubuh pengumuman hendaknya terdiri atas: a) alasan tentang perlunya dibuat pengumuman; b) peraturan yang menjadi dasar pembuatan pengumuman; dan c) pemberitahuan tentang hal tertentu. 3. Kaki Bagian kaki pengumuman ditempatkan disebelah kanan, yang terdiri atas: a) tempat dan tanggal penetapan; b) nama jabatan pejabat yang MENETAPKAN, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma; c) tandatangan pejabat yang MENETAPKAN, apabila menggunakan tandatangan elektronik, penempatan tandatangan elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan sebagaimana contoh susunan dan bentuk pengumuman; d) nama lengkap yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan e) Cap Dinas Contoh Susunan dan bentuk Pengumuman Contoh Format Pengumuman PENGUMUMAN NOMOR .../..../PENG/.../.... TENTANG ..................................... ......................................................................................... .................................................................................................... ............................................................................................... ......................................................................................... .................................................................................................... ............................................................................................ ......................................................................................... ............................................................. Dikeluarkan di ................. pada tanggal .................... Nama Jabatan, Tanda Tangan dan Cap Lembaga Nama Lengkap Logo dan nama lembaga yang telah dicetak. Penomoran terdiri dari Nomor naskah, kode unit kerja, inisial jenis naskah, bulan dan tahun judul pengumuman yang ditulis dengan huruf kapital. kota sesuai dengan alamat lembaga dan tanggal penandatanganan memuat alasan, peraturan yang menjadi dasar, dan pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak. g. Laporan Susunan dan bentuk Laporan 1) Kepala Bagian kepala laporan memuat judul laporan yang ditulis dalam huruf kapital dan diletakkan secara simetris. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh laporan terdiri atas: a) Pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup, dan sistematika laporan; b) Materi laporan, yang terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan, faktor yang mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, dan hal lain yang perlu dilaporkan; c) Simpulan dan saran, sebagai bahan masukan dan pertimbangan; dan d) Penutup, yang merupakan akhir laporan, memuat harapan/permintaan arahan/ucapan terimakasih. 3) Kaki Bagian kaki laporan ditempatkan disebelah kanan bawah dan terdiri atas: a) tempat dan tanggal pembuatan laporan; b) nama jabatan pejabat pembuat laporan, yang ditulis dengan huruf awal kapital; c) tandatangan, apabila menggunakan Tanda Tangan Elektronik, maka penempatan Tanda Tangan Elektronik disesuaikan dengan peletakan tandatangan pada contoh susunan dan bentuk laporan; dan d. nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital. Contoh Susunan dan bentuk Laporan Contoh Format laporan LAPORAN TENTANG ..................................................................................... A. Pendahuluan 1. Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Ruang Lingkup 4. Dasar B. Kegiatan Yang Dilaksanakan ................................................................................................... ................................................................................ C. Hasil Yang Dicapai ................................................................................................... ....................................................... D. Simpulan dan Saran ................................................................................................... .......................................... E. Penutup ................................................................................................... .......................................................................... Dibuat di ....................... pada tanggal ................. Nama Jabatan Pembuat Laporan, Tanda Tangan dan Cap Lembaga Nama Lengkap Logo dan nama lembaga yang telah dicetak. Judul laporan yang ditulis dengan huruf kapital. kota sesuai dengan alamat lembaga dan tanggal penandatanga nan, nama jabatan, tanda tangan, dan nama lengkap. memuat laporan tentang pelaksanaan tugas kedinasan. h. Telaah Staf Susunan dan bentuk Telaah Staf 1) Kepala Bagian kepala telaahan staf terdiri atas: a) judul telaahan staf dan diletakkan secara simetris di tengah atas; b) Uraian singkat tentang permasalahan. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh telaahan staf terdiri atas: a) Persoalan, yang memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan; b) Praanggapan, yang memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data yang ada, saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang; c) Fakta yang mempengaruhi, yang memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan; d) Analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan dan akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan; e) Simpulan, yang memuat intisari hasil telaahan, yang merupakan pilihan cara bertindak atau jalan keluar; dan f) Tindakan yang disarankan, yang memuat secara ringkas dan jelas saran atau usul Tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. 3) Kaki Bagian kaki telaahan staf ditempatkan disebelah kanan bawah, yang terdiri atas: a) nama jabatan pembuat telaahan staf, yang ditulis dengan huruf awal kapital; b) tandatangan, apabila menggunakan Tanda Tangan Elektronik, penempatan Tanda Tangan Elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk telaahan staf; c) nama lengkap; dan d) daftar lampiran (jika diperlukan). Contoh Format Telaahan TELAAHAN TENTANG ................................................. I. Persoalan Bagian persoalan memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipercahkan. II. Praanggapan Praanggapan memuat dugaan yang beralasan berdasarkan data dan saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi dan merupakan kemungkinan kejadian dimasa mendatang. III. Fakta yang Mempengaruhi Bagian fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan. IV. Analisis Bagian ini memuat analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan serta akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, serta pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan. V. Simpulan Bagian simpulan memuat intisari hasil diskusi dan pilihan dan satu cara bertindak atau jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi VI. Saran Bagian saran memuat secara ringkasa dan jelas tentang saran tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Nama jabatan Pembuat Telaahan Tanda Tangan Nama Lengkap II. PEMBUATAN NASKAH DINAS A. Persyaratan Pembuatan Setiap Naskah Dinas harus merupakan intisari dari pemikiran yang ringkas dan jelas sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya Naskah Dinas yang disusun secara sistematis. Dalam pembuatannya perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut: 1. Ketelitian Dalam membuat Naskah Dinas harus mencerminkan ketelitian dan kecermatan, baik dalam bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa, dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan. 2. Kejelasan Naskah Dinas harus memperlihatkan kejelasan maksud dari materi yang dimuat dalam naskah dinas. 3. Logis dan Singkat Naskah Dinas harus menggunakan Bahasa INDONESIA yang formal, logis secara efektif, singkat, padat dan lengkap sehingga mudah dipahami bagi pihak yang menerima naskah dinas. 4. Pembakuan Naskah Dinas harus taat mengikuti aturan baku yang berlaku, sehingga dapat menjamin terciptanya arsip yang autentik dan reliable. B. Penomoran Naskah Dinas 1. Penomoran Naskah Dinas Arahan a. Peraturan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, Instruksi, Standard Operasional Procedurs dan Surat Edaran. Susunan nomor naskah dinas yang bersifat pengaturan dan pentapan terdiri atas tulisan Nomor, nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim), tulisan tahun dengan huruf kapital dan tahun terbit. Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas pengaturan (peraturan perundang-undangan): PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR… TAHUN …. TENTANG ……………………………………… Contoh Format penomoran Surat Edaran SURAT EDARAN NOMOR………… TAHUN …………… TENTANG …………………………………………… Contoh format penomoran pedoman PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR …………. TAHUN…………. TENTANG PEDOMAN…………………………………. b. Keputusan Susunan penomoran Keputusan (Naskah Dinas Penetapan) Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas penetapan (Keputusan): KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR …. TAHUN ……… TENTANG …………………………………………………………… c. Surat Tugas Susunan penomoran surat tugas adalah sebagai berikut: 1) kata “nomor” yang ditulis dengan huruf kapital 2) Kode klasifikasi 3) Inisial unit 4) Inisial jenis naskah dinas 5) Nomor urut surat 6) Tahun Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas penugasan yang ditandatangani oleh Eselon I: SURAT TUGAS NOMOR KP.00.00/2350/SJ-DAG/ST/03/2020 Keterangan: KP.00.00 : Kode Klasifikasi; 2350 : Nomor Urut Surat; SJ-DAG : Kode inisial Unit ST : inisial jenis naskah dinas 03 : bulan Maret 2020 : Tahun terbit 2. Naskah dinas korespondensi dan naskah dinas khusus Naskah dinas korespondensi dan naskah dinas khusus dalam penomorannya menggunakan kode klasifikasi, nomor naskah dinas, kode Unit Kerja, inisial jenis naskah dinas, bulan dan tahun, yang bertujuan untuk: a. agar mudah diingat baik oleh para pegawai/pejabat, maupun pihak luar dan dapat diketahui secara visual; b. Untuk mengetahui jumlah surat yang keluar dari unit pengirim/pencipta naskah dinas; c. Untuk mengetahui unit asal naskah dinas; d. Untuk digunakan sebagai referensi; dan e. Untuk memudahkan penataan dan penemuan Kembali surat Pemberian kode Unit Kerja dalam penomoran naskah dinas di lingkungan Kementerian Perdagangan dilakukan sesuai dengan urutan Unit Kerja yang tercantum dalam struktur organisasi masing-masing Unit Kerja. Penomoran naskah dinas untuk naskah dinas korespondensi dan naskah dinas khusus terdiri atas: 1) Kode klasifikasi 2) Nomor naskah dinas (nomor urut dalam satu tahun takwim); 3) Inisial unit 4) Inisial jenis naskah dinas 5) Bulan (ditulis dalam dua digit) 6) Tahun terbit Ketentuan penulisan nomor naskah dinas: a. Kode Klasifikasi Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip. b. Nomor Naskah Dinas Apabila suatu unit mengeluarkan surat menyangkut klasifikasi, hari dan tanggal yang sama, maka surat tersebut hanya menggunakan satu nomor kode pengenal pengirim surat. c. Inisial unit Ketentuan pemberian inisial unit pada Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Perdagangan sesuai dengan inisial unit sebagaimana tercantum dalam table II d. Inisial jenis Naskah Dinas Menjelaskan tentang inisial jenis Naskah Dinas yang dibuat e. Bulan Ditulis dengan angka arab, menggunakan dua digit f. Tahun Tahun ditulis secara lengkap Tabel I Nama Unit Kerja (Nomenklatur) dan Nama Jabatan (Titulatur) dalam Bahasa Inggris NO . Nama Unit Kerja (Nomenklatur) Nama Jabatan (Titulatur) 1. Menteri Perdagangan Republik INDONESIA Ministry of Trade of the Republic of INDONESIA Menteri Perdagangan Ministry of Trade Wakil Menteri Perdagangan Vice Ministry of Trade of The Republic of INDONESIA Wakil Menteri Vice Ministry of Trade 2. Sekretariat Jenderal Secretariate General Sekretaris Jenderal Secretary General 1. Biro Perencanaan Planning Bureau Kepala Biro Perencanaan Head of Planning Bureau 2. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Organization and Human Resources Bureau Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Head Of Organization and Human Resources Bureau 3. Biro Keuangan Finance Bureau Kepala Biro Keuangan Head of Finance Bureau 4. Biro Hukum Legal Bureau Kepala Biro Hukum Head of Legal Bureau 5. Biro Umum dan Layanan Pengadaan General Affairs and Procurement Services Bureau Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Head of General Affairs and Procurement Services Bureau 6. Biro Hubungan Masyarakat Public Relation Bureau Kepala Biro Hubungan Masyarakat Head of Public Relation Bureau 7. Biro Advokasi Perdagagan Trade Advocacy Bureau Kepala Biro Advokasi Perdagangan Head of Trade Advocacy Bureau NO . Nama Unit Kerja (Nomenklatur) Nama Jabatan (Titulatur) 8 Puat Data dan Sistem Informasi Data Center and Information System Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Head of Data Center and Information System 3. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Directorate General (DG) of Domestic Trade Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Director General (DG) of Domestic Trade 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Secretariat of Directorate General (DG) of Domestic Trade Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Secretary of Directorate General (DG) of Domestic Trade 2. Direktorat Bina Usaha Perdagangan Directorate of Trade Business Development Direktur Bina Usaha Perdagangan Director of Trade Business Development 3. Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik Directorate of Trade Facilities and Logistic Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik Director of Trade Facilities and Logistic 4. Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri Directorate of Domestic Market Development Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Director of Domestic Market Development 5. Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri Directorate of Domestic Products Marketing Direktur Pemasaran Produk Dalam Negeri Director of Domestic Products Marketing 6 Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Directorate of Trade Through Electronic Systems and Trade in Service Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Director of Trade Through Electronic Systems and Trade in Service 4. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Directorate General (DG) of Consumer Protection and Trade Compliance Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Director General (DG) of Consumer Protection and Trade Compliance 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Secretariate of Directorate General (DG) of Consumer Protction and Trade Compliance Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan TertibNiaga Secretary of Directorate General (DG) of Consumer Protction and Trade Compliance 2. Direktorat Pemberdayaan Konsumen Directorate of Consumer Empowerment Direktur Pemberdayaan Konsumen Director of Consumer Empowerment 3. Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu Directorate of Standarization and Quality Control Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu Director of Standarization and Quality Control 3. 1 Balai Pengujian Mutu Barang Laboratory for Quality Testing of Goods Kepala Balai Pengujian Mutu Barang Head of Laboratory for Quality Testing of Goods 3. 2 Balai Sertifikasi Certification Body Kepala Balai Sertifikasi Head of Certification Body 3. 3 Balai Kalibrasi Calibration Center Kepala Balai Kalibrasi Head of Calibration Center 4. Direktorat Metrologi Direktur Metrologi NO . Nama Unit Kerja (Nomenklatur) Nama Jabatan (Titulatur) Directorate of Metrology Director of Metrology 4. 1 Balai Pengujuan Alat Ukur, Alat takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Measuring Instruments Testing Laboratory Kepala Balai Pengawasan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Head of Center for Legal Metrology Measurement Standards 4. 2 Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal Center for Legal Metrology Measurement Standards Kepala Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal Center for Legal Metrology Measurement Standards 4. 3 Balai Standardisasi Metrology Legal I Center for Standardization of Legal Metrology Region I Kepala Balai Standardisasi Metrology Legal I Head ofCenter for Standardization of Legal Metrology Region I 4. 4 Balai Standardisasi Metrology Legal II Center for Standardization of Legal Metrology Region II Kepala Balai Standardisasi Metrology Legal II Head ofCenter for Standardization of Legal Metrology Region II 4. 5 Balai Standardisasi Metrology Legal III Center for Standardization of Legal Metrology Region III Kepala Balai Standardisasi Metrology Legal III Head ofCenter for Standardization of Legal Metrology Region III 4. 6 Balai Standardisasi Metrology Legal IV Center for Standardization of Legal Metrology Region IV Kepala Balai Standardisasi Metrology Legal IV Head ofCenter for Standardization of Legal Metrology Region IV 5. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Directorate of Supervision Circulating Goods and Services Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Director of Supervision Circulating Goods and Services 6. Direktorat Tertib Niaga Directore of Trade Order Direktur Tertib Niaga Director of Trade Order 6. 1 Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi Office for Trade Compliance Supervision Bekasi Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi Head of the Office for Trade Compliance Supervision Bekasi 6. 2 Balai Pengawasan Tertib Niaga Medan Office for Trade Compliance Supervision Medan Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga Medan Head of the Office for Trade Compliance Supervision Medan 6. 3 Balai Pengawasan Tertib Niaga Surabaya Office for Trade Compliance Supervision Surabaya Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga Surabaya Head of the Office for Trade Compliance Supervision Surabaya 6. 4 Balai Pengawasan Tertib Niaga Makassar Office for Trade Compliance Supervision Makassar Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga Makassar Head of the Office for Trade Compliance Supervision Bekasi 5. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Directorate General (DG) of Foreign Trade Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri NO . Nama Unit Kerja (Nomenklatur) Nama Jabatan (Titulatur) Directorate General (DG) of Foreign Trade 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Secretariat of Directorate General (DG) of Foreign Trade Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Secretary of Directorate General (DG) of Foreign Trade 2. Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Directorate of Agriculture and Forestry Product Export Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Director of Agriculture and Forestry Product Export 3. Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Directorate of Industrial and Mining Product Export Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Director of Industrial and Mining Product Export 4. Direktorat Impor Directorate of Import Direktur Impor Director of Import 5. Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor Directorate of Export and Import Fasilitation Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Director of Export and Import Fasilitation 6. Direktorat Pengamanan Perdagangan Directorate of Trade Defense Direktur Pengamanan Perdagangan Director of Trade Defense 6. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Directorate General (DG) of International Trade Negotiation Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Director General (DG) of International Trade Negotiation 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan International Secretariat of Directorate General (DG) of International Trade Negotiation Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan International Secretary of Directorate General (DG) of International Trade Negotiation 2. Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Directorate of World Organitation Negotiations Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Director of World Organitation Negotiations 3. Direktorat Perundingan ASEAN Directorate of ASEAN Negotiation Direktur Perundingan ASEAN Director of ASEAN Negotiation 4. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Directorate of Interregional Negotiations and International Organizations Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Director of Interregional Negotiations and International Organizations 5. Direktorat Perundingan Bilateral Directorate of Bilateral Negotiations Direktur Perundingan Bilateral Director of Bilateral Negotiations 6. Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Pedagangan Melalui Sistem Elektronik Directorate of Negotiations for Trade-in Services And Trade Through Electronic Systems Direktur Perundingan Perdagangan Jasa dan Pedagangan Melalui Sistem Elektronik Director of Negotiations for Trade-in Services And Trade Through Electronic Systems 7. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Directorate General (DG) of National Export Development Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Director General (DG) of National Export Development NO . Nama Unit Kerja (Nomenklatur) Nama Jabatan (Titulatur) 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Secretariat of Directorate General (DG) of National Export Development Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Secretary of Directorate General (DG) of National Export Development 2. Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Directorate of Market Development and Export Information Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Director of Market Development and Export Information 3. Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur Directorate of Export Development of Manufactured Products Direktur Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur Director of Export Development of Manufactured Products 4. Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer Directorate of primary products export development Direktur Pengembangan Produk Primer Director of primary products export development 5. Direktorat Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Directorate of Export Development And Creative Products Services Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Director of Export Development And Creative Products Services 8. Inspektorat Jenderal Inspectorate General Inspektur Jenderal Inspector General 1. Sekretariat Inspekorat Jenderal Secretariate of Inspectorate General Sekretaris Inspekorat Jenderal Secretary of Inspectorate General 2. Inspektorat I Inspectorate I Inspektur I Inspector I 3. Inspektorat II Inspectorate II Inspektur II Inspector II 4. Inspektorat III Inspectorate III Inspektur III Inspector III 5. Inspektorat IV Inspectorate IV Inspektur IV Inspector IV 9. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Commodity Futures Trading and Regulatory Agency (CoFTRA) Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Head of Commodity Futures Trading and Regulatory Agency (CoFTRA) 1. Sekretariat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Commodity Futures Trading Regulatory Agency (CoFTRA) Secretariat Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Secretary of Commodity Futures Trading Regulatory Agency (CoFTRA) 2. Biro Perundang-Undangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas Legislation Bureau of Commodity Futures Trading, Warehouse Receipt System and Commodity Auction Market Kepala Biro Perundang-Undangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas Head of Legislation Bureau of Commodity Futures Trading, Warehouse Receipt System and Commodity Auction Market 3. Biro Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas Kepala Biro Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas NO . Nama Unit Kerja (Nomenklatur) Nama Jabatan (Titulatur) Supervision and Enforcement of Commodity Futures Trading, Warehouse Receipt System, and Commodity Auction Market Head of Supervision and Enforcement of Commodity Futures Trading, Warehouse Receipt System, and Commodity Auction Market 4. Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Warehouse Receipt System and Commodity Auction Market Development Bureau Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Head of Warehouse Receipt System and Commodity Auction Market Development Bureau 5. Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Commodity Futures Trading Development bureau Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Head of Commodity Futures Trading Development bureau 10 . Badan Kebijakan Perdagangan Trade Policy Agency Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Head of Trade Policy Agency 1. Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan Secretariate of Trade Policy Agency Sekretaris Badan Kebijakan Perdagangan Secretary of Trade Policy Agency 2. Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik The Center for Domestic Trade Policy Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik Head of The Center for Domestic Trade Policy 3. Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional The Center for International Trade Policy Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional Head of The Center for International Trade Policy 4. Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan The Center for Export Import Policy and Trade Security Kepala Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan Head of The Center for Export Import Policy and Trade Security 11 . Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan Trade Human Resources Development Agency Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan Head of The Trade Human Resources Development Agency 1. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan Secretariate of The Trade Human Resources Development Agency Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan Secretary of The Trade Human Resources Development Agency 2. Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan The Center for Development of Trade Apparatus Competence Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan Head of The Center for Development of Trade Apparatus Competence 3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan Center for Human Resources Development for Export and Trade Services Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan Head of Center for Human Resources Development for Export and Trade Services 4. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan NO . Nama Unit Kerja (Nomenklatur) Nama Jabatan (Titulatur) Center for Development of Trade Functional Positions Head of Center for Development of Trade Functional Positions Tabel II. Penomoran, kode Unit Kerja, singkatan unit dan singkatan jabatan No. Nama Unit Kerja Kode Unit Kerja Singkatan unit kerja Singkatan Jabatan I. Menteri Perdagangan M-DAG Kemendag Mendag II. Wakil Menteri Perdagangan WM-DAG Wamendag Wamenda g III. Sekretaris Jenderal SJ-DAG Setjen Sekjen 1. Biro Perencanaan SJ-DAG.1 Roren Ka. Roren 2. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia SJ-DAG.2 Ro OSDM Ka. Ro OSDM 3. Biro Keuangan SJ-DAG.3 Rokeu Ka. Rokeu 4. Biro Hukum SJ-DAG.4 Rokum Ka. Rokum 5. Biro Umum dan Layanan Pengadaan SJ-DAG.5 Romum dan LP Ka. Romum dan LP 6. Biro Hubungan Masyarakat SJ-DAG.6 Rohumas Ka. Rohumas 7. Biro Advokasi Perdagangan SJ-DAG.7 Rovodag Ka. Rovodag 8. Pusat Data dan Sistem Infromasi SJ-DAG.8 PDSI Ka. PDSI IV. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri PDN/(DAG RI) Ditjen PDN Dirjen PDN 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri PDN.1 Set Ditjen PDN Ses Ditjen PDN 2. Direktorat Bina Usaha Perdagangan PDN.2 Dit Binusdag Dir Binusdag 3. Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik PDN.3 Dit Sarlog Dir Sarlog 4. Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri PDN.4 Dit Binpas Dir Binpas 5. Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri PDN.5 Dit P2DN Dir P2DN 6. Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa PDN.6 Dit. PMSE Dir. PMSE V. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga PKTN Ditjen PKTN Dirjen PKTN 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga PKTN.1 Set Ditjen PKTN Ses Ditjen PKTN 2. Direktorat Pemberdayaan Konsumen PKTN.2 Dit PK Dir PK 3. Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu PKTN.3 Dit Standalitu Dir Standalitu 4. Balai Pengujian Mutu Barang PKTN.3.1 Balai PMB Ka. Balai PMB 5. Balai Kalibrasi PKTN.3.2 Balai Kalibrasi Ka. Balai Kalibrasi 6. Balai Sertifikasi PKTN.3.3 Balai Sertifikasi Ka. Balai Sertifikasi 7. Direktorat Metrologi PKTN.4 Ditmet Dir Met No. Nama Unit Kerja Kode Unit Kerja Singkatan unit kerja Singkatan Jabatan 8. Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional I PKTN.4.1 BSML Reg I Ka BSML Reg I 9. Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II PKTN.4.2 BSML Reg II Ka BSML Reg II 10. Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional III PKTN.4.3 BSML Reg III Ka BSML Reg III 11. Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV PKTN.4.4 BSML Reg IV Ka BSML Reg IV 12. Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan PKTN.4.5 Balai Pengujian UTTP Ka. Balai Pengujian UTTP 13. Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal PKTN.4.6 Balai Pengelolaa n SUML Ka. Balai Pengelolaan SUML 14. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa PTN.5 Dit PBBJ Dir PBBJ 15. Direktorat Tertib Niaga PKTN.6 Dit TN Dir TN 16. Balai Pengawasan Tertib Niaga Medan PKTN.6.1 BPTN Medan Ka BPTN Medan 17. Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi PKTN.6.2 BPTN Bekasi Ka BPTN Bekasi 18. Balai Pengawasan Tertib Niaga Surabaya PKTN.6.3 BPTN Surabaya Ka BPTN Surabaya 19. Balai Pengawasan Tertib Niaga Makassar PKTN.6.4 BPTN Makassar Ka BPTN Makassar VI. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri DAGLU Ditjen DAGLU Dirjen DAGLU 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri DAGLU.1 Set Ditjen DAGLU Ses Ditjen DAGLU 2. Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan DAGLU.2 Dit Ektanhut Dir Ektanhut 3. Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan DAGLU.3 Dit Ekintam Dir Ekintam 4. Direktorat Impor DAGLU.4 Dit Impor Dir Impor 5. Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor DAGLU.5 Dit Faseksim Dir Faseksim 6. Direkturat Pengamanan Perdagangan DAGLU.6 Dit PP Dir PP VII. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional PPI Ditjen PPI Dirjen PPI 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan International PPI.1 Set Ditjen PPI Ses Ditjen PPI 2. Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia PPI.2 Dit OPD Dir OPD 3. Direktorat Perundingan ASEAN PPI.3 Dit ASEAN Dir ASEAN 4. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional PPI.4 Dit AKOI Dir AKOI 5. Direktorat Perundingan Bilateral PPI.5 Dit Bilateral Dir Bilateral 6. Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik PPI.6 Dit PPJPMSE Dir PPJPSME No. Nama Unit Kerja Kode Unit Kerja Singkatan unit kerja Singkatan Jabatan VII I. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional PEN Ditjen PEN Dirjen PEN 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional PEN.1 Set Ditjen PEN SesDitjen PEN 2. Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor PEN.2 Dit PPIE Dir PPIE 3. Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer PEN.3 Dit PEPP Dir PEPP 4. Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur PEN.4 Dit PEPM Dir PEPM 5. Direktorat Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif PEN.5 Dit PEJPK Dir PEJPK IX. Inspektorat Jenderal IJ-DAG Itjen Irjen 1. Sekretariat Inspekorat Jenderal IJ-DAG.1 Set Itjen Ses Itjen 2. Inspektorat I IJ-DAG.2 It I Ir I 3. Inspektorat II IJ-DAG.3 It II Ir II 4. Inspektorat III IJ-DAG.4 It III Ir III 5. Inspektorat IV IJ-DAG.5 It IV Ir IV X. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi BAPPEBTI BAPPEBTI KA. BAPPEBTI 1. Sekretariat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi BAPPEBTI. 1 Set BAPPEBTI Ses. BAPPEBTI 2. Biro Peraturan Perundang Undangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas BAPPEBTI. 2 Rorun Ka. Rorun 3. Biro Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas BAPPEBTI. 3 Rowasdak PBK, SRG dan PLK Ka. Rowasdak PBK, SRG dan PLK 4. Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi BAPPEBTI. 4 Ronabang PBK Ka Ronabang PBK 5. Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas BAPPEBTI. 5 Ronabang SRG dan PLK Ka Ronabang SRG dan PLK XI. Badan Kebijakan Perdagangan BKPerdag BKPerdag Ka. BKPerdag 1. Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan BKP.1 Set. BKPerdag Ses. BKPerdag 2. Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik BKP.2 Puskadom Ka. Puskadom 3. Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional BKP.3 PuskaPI Ka. PuskaPI 4. Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan PErdagangan BKP.4 Puska EIPP Ka. Puska EIPP XII . Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan BPSDMP BPSDMP Ka. BPSDMP 1. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan BPSDMP.1 Set. BPSDMP Ses. BPSDMP 1.1 Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan Padang BPSDMP.1. 1 Bapengko m Padang Ka. BPKP Padang No. Nama Unit Kerja Kode Unit Kerja Singkatan unit kerja Singkatan Jabatan 1.2 Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan Yogyakarta BPSDMP.1. 2 Bapengko m Yogyakarta Ka. BPKP Yogyakarta 1.3 Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan Makassar BPSDMP.1. 3 Bapengko m Makassar Ka. BPKP Makassar Akademi Metrologi dan Instrumentasi BPSDMP.1. 4 Akmet Dir. Akmet 2. Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan BPSDMP.2 Pusbangko m AP Ka. Pusbangkom AP Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu BPSDMP.2. 1 BPAMM Ka. BPAMM 3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan BPSDMP.3 PPEJP Ka. PPEJP Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan BPSDMP.3. 1 BPMJP Ka. BPMJP 4. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan BPSDMP.4 Pusbin JFP Ka. Pusbin JFP XII I. Staf Ahli Menteri Perdagangan 1. Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Pengamanan Pasar SAM-IUPP Sahli IUPP Sahli IUPP 2 Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional SAM-HI Sahli HI Sahli HI 3. Staf Ahli Bidang Manajemen, Tata Kelola, dan Hubungan Antar Lembaga Sam- MTHAL Sahli MTHAL Sahli MTHAL 1. Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas korespondensi intern (nota dinas): Nomor: TU.02.01/190/SJ-DAG.5/ND/3/2020 Keterangan: TU.02.01 : Kode Klasifikasi (Penyusunan Kebijakan Kearsipan) 190 : Nomor urut Nota Dinas dalam satu tahun takwim/kalender SJ-DAG.5 : inisial unit (Biro Umum dan Layanan Pengadaan) ND : inisial jenis surat 3 : Bulan Ke-3 (Maret) 2020 : Tahun 2020 2. Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas korespondensi ekstern (surat dinas): R/TU.02.01/10/SJ-DAG/SD/6/2021 C. Penggunaan Kertas, Amplop dan Tinta Kertas, amplop dan tinta merupakan media atau sarana surat menyurat untuk merekam informasi dalam komunikasi kedinasan. 1. Kertas surat a. Penggunaan Kertas 1) Kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas adalah HVS minimal 70 gr, antara lain untuk kegiatan surat menyurat, penggandaan dan dokumen pelaporan. 2) Pembuatan Naskah Dinas dari draft hingga net yang dibubuhi paraf tidak boleh menggunakan kertas bekas, karena Naskah Dinas dari draft sampai dengan ditandatangani merupakan satu berkas arsip. 3) Naskah Dinas yang bernilai guna sekunder atau permanen, harus menggunakan kertas dengan standar Kertas Permanen: a) Gramatur minimal 80 gram/m2. b) ketahanan sobek minimal 350 Nm/g c) ketahanan lipat minimal 3,42 (metode schopper) atau 2,1 (metode MIT) d) pH pada rentang 7,5 – 10 e) Kandungan alkali kertas minimal 0,4 mol asam / kg f) Daya tahan oksidasi mengandung bilangan kappa minimal 5 Salah satu jenis kertas yang memenuhi standar seperti yang disebutkan di atas adalah kertas conqueror, concorde yang dapat digunakan untuk menyusun naskah dinas yang sifatnya mengatur (Peraturan Menteri Perdagangan, Keputusan Menteri Perdagangan, MoU, dll) 4) Kertas yang digunakan untuk naskah dinas ukurannya disesuaikan dengan jenis naskah yang terdiri atas: a) Naskah Dinas arahan menggunakan kertas F4 berukuran 210 x 330 mm; b) Naskah Dinas korespondensi menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x 210 mm (b1/2 x 113/4 inchi); c) Naskah Dinas khusus menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x 210 mm (81/2 x 11 ¾ Inch); Kategori Identifikasi keamanan yang bersifat Rahasia Kode Klasifikasi Nomor Urut Naskah Dinas Inisial jenis surat bulan Innisial unit tahun d) Laporan menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x 210 mm (81/2 x 113/4 Inch); dan e) Telaahan menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x 210 mm (81/2 x 11 ¾ Inch). 2. Amplop Amplop adalah sarana kelengkapan penyampaian surat, terutama untuk surat keluar lembaga. Ukuran, bentuk, dan warna sampul yang digunakan untuk surat menyurat di lingkungan Kementerian Perdagangan, diatur sesuai dengan keperluan dengan mempertimbangkan efisiensi. a. Ukuran Ukuran amplop yang digunakan untuk pengiriman naskah dinas disesuaikan dengan jenis, ukuran dan ketebalan naskah dinas yang akan didistribusikan. b. Warna Amplop naskah dinas menggunakan kertas berwarna putih atau coklat muda. c. Penulisan Pengirim dan Tujuan Pada amplop harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat tujuan. Alamat pengirim berupa Lambang Negara atau logo Kementerian Perdagangan, serta alamat, sedangkan alamat tujuan naskah dinas ditulis lengkap dengan nama jabatan atau lembaga dan alamat lembaga. d. Cara melipat dan memasukkan surat ke dalam sampul Surat yang siap untuk dikirim dilipat sesusai ukuran amplop dengan mempertemukan sudut-sudutnya agar lipatannya harus dan rapi dengan kepala surat menghadap ke depan kearah penerima atau pembaca surat. Pada amplop yang mempunyai jendela kertas kaca, kedudukan alamat tujuan pada kepala surat harus tepat pada jendela amplop. Contoh Format Melipat Kertas Surat D. Ketentuan Jarak Spasi dan ukuran huruf, serta kata penyambung Khusus untuk penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan agar mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Hukum Republik INDONESIA Nomor 33 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA, Berita Negara Republik INDONESIA, dan Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA. a. Jarak Spasi Dalam penentuan jarak spasi, hendaknya diperhatikan aspek keserasian, estetika, banyaknya isi naskah dinas dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1. jarak antar judul dan isi adalah dua spasi; 2. jika judul lebih dari satu baris, jarak antara baris pertama dengan baris kedua adalah satu spasi; dan 3. jarak masing-masing baris disesuaikan dengan keperluan. b. Jenis dan ukuran huruf 1. Jenis huruf yang digunakan pada kop naskah dinas adalah PT Sans Narrow; 2. Jenis huruf yang digunakan untuk naskah dinas arahan adalah bookman old style 12; dan 3. Jenis huruf naskah dinas lainnya menggunakan huruf Arial 12. c. Kata Penyambung Kata Penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya (jika naskah lebih dari satu halaman). Kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman pada baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman pada baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan kata penyambung dan tiga buah titik. Kata penyambung itu diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya. Jika kata pertama dari halaman berikutnya menunjuk pasal atau diberi garis bawah atau dicetak miring, kata penyambung juga harus dituliskan sama. Kata penyambung tidak digunakan untuk pergantian bagian. Contoh format Penulisan Kata Penyambung Pada halaman 1 baris paling bawah adalah media… Kata pertama pada halaman 2 baris paling atas kiri adalah media elektronik…dst. E. Penentuan Batas/Ruang Tepi Demi keserasian dan kerapian (estetika) dalam penyusunan Naskah Dinas, diatur supaya tidak seluruh permukaan kertas digunakan secara penuh. Oleh karena itu, perlu ditetapkan batas antara tepi kertas dan naskah, baik pada tepi atas, kanan, bawah, maupun pada tepi kiri sehingga terdapat ruang yang dibiarkan kosong. Penentuan ruang tepi dilakukan berdasarkan ukuran yang terdapat pada peralatan yang digunakan untuk membuat naskah dinas, yaitu: 1. Ruang tepi atas : apabila menggunakan kop naskah dinas, 2 spasi di bawah kop, dan apabila tanpa kop naskah dinas, sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi atas kertas; 2. Ruang tepi bawah : sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi bawah kertas; 3. Ruang tepi kiri : sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kiri kertas; dan Media… Kata Penyambung Media elektronik …………………………. ……………….. dst 4. Ruang tepi kanan : sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan kertas. Catatan: Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi seperti tersebut di atas bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu naskah dinas. Penentuan ruang tepi termasuk juga jarak spasi dalam paragrap hendaknya memperhatikan aspek keserasian dan estetika. F. Nomor Halaman Nomor halaman naskah dinas ditulis dengan menggunakan nomor urut angka arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan sesudah nomor, kecuali halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop naskah dinas tidak perlu mencantumkan nomor halaman. G. Tembusan Tembusan surat dicantumkan di sebelah kiri bawah, yang menunjukkan bahwa pihak tersebut perlu mengetahui isi surat tersebut. H. Lampiran Jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi nomor urut dengan angka arab. Nomor halaman lampiran merupakan nomor lanjutan dari halaman sebelumnya. I. Penggunaan Logo Lembaga dan Lambang Negara Lambang Negara, logo, dan Cap Dinas digunakan dalam Tata Naskah Dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi. Untuk memperoleh keseragaman dalam penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di seluruh jajaran aparatur pemerintah, perlu ditentukan penggunaan Lambang Negara, logo dan Cap Dinas pada kertas surat dan amplop. 1. Bentuk dan Spesifikasi Kop Naskah Dinas Jabatan dengan Lambang Negara. Bentuk kop naskah dinas jabatan menggunakan Lambang Negara berwarna kuning emas, dengan ukuran tinggi 21,50 mm dan lebar 20,24 mm sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lambang Negara terletak simetris ditengah kertas yang berjarak 20 mm dari tepi atas kertas dan berada di tengah tulisan nama jabatan. Tulisan nama jabatan dicetak tebal dengan huruf kapital yang terletak 5 mm di bawah Lambang Negara. Contoh 1. Menteri Perdagangan Contoh 2. Wakil Menteri Perdagangan 2. Bentuk dan Spesifikasi Kop Naskah Dinas Jabatan dengan Atribut Tertentu. 3. Penggunaan Lambang Negara dan Logo dalam Kerjasama a. Dalam kerjasama yang dilakukan antar pemerintah (G to G) menggunakan map naskah dinas dengan lambang Negara b. Tata letak logo dalam perjanjian kerja sama sektoral, baik antar kementerian (di dalam negeri), logo yang dimiliki lembaga masing-masing diletakkan di atas map naskah perjanjian. J. Pengaturan Paraf Naskah dinas dan Penggunaan Cap 1. Pengaturan Paraf Dinas a. Pembubuhan Paraf Dinas Secara Hirarkis 1) naskah dinas sebelum ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang konsepnya harus diparaf terlebih dahulu minimal oleh dua pejabat pada dua jenjang jabatan struktural di bawahnya; 2) naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf; WAKIL MENTERI PERDAGANGAN 3) naskah dinas yang konsepnya terdiri dari beberapa lembar, harus diparaf terlebih dahulu pada setiap lembar naskah dinas oleh pejabat pada dua jenjang jabatan struktural di bawahnya; dan 4) letak pembubuhan paraf diatur sebagai berikut: a) untuk paraf pejabat yang berada satu tingkat di bawah pejabat penanda tangan naskah dinas berada di sebelah kanan atau setelah nama jabatan penanda tangan; b) untuk paraf pejabat yang berada dua tingkat di bawah pejabat penanda tangan naskah dinas berada di sebelah kiri atau sebelum nama jabatan penandatangan; c) untuk paraf pejabat yang berada tiga tingkat disebelah paraf pejabat yang di atasnya. b. Pembubuhan paraf pada lembar kontrol Naskah dinas yang materinya saling berkaitan dan memerlukan koordinasi antar Unit Kerja maka pejabat yang berwenang dari unit terkait ikut serta membubuhkan paraf pada kolom paraf koordinasi. Contoh Format Bentuk Kolom Paraf Koordinasi KOLOM PARAF KOORDINASI UNTUK ESELON I PARAF KOORDINASI SEKRETARIS JENDERAL INSPEKTUR JENDERAL DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI KA. BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN KA. BAPPEBTI STAF AHLI BIDANG……. KOLOM PARAF KOORDINASI UNTUK ESELON II PARAF KOORDINASI KARO HUKUM KARO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN KARO PERENCANAAN KARO KEUANGAN KARO HUMAS 2. Penggunaan kop naskah dinas/kop surat 1) Contoh kop naskah dinas unit eselon I Kementerian Perdagangan SEKRETARIAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL INSPEKTORAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERDAGANGAN 2) Bagi Unit Kerja (Unit Eselon II) yang memiliki lokasi berbeda dengan Unit Eselon I, dapat menggunakan kop surat dan alamat Unit Kerja masing-masing dengan terlebih dahulu mencantumkan nomenklatur Unit Eselon I. DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DIREKTORAT METROLOGI PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PERDAGANGAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA EKSPOR DAN JASA PERDAGANGAN PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERDAGANGAN 3) Khusus untuk Unit Kerja (unit pelaksana teknis, dan akademi metrologi) yang dibentuk diluar Peraturan Menteri Perdagangan nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, menggunakan kop naskah dinas sebagai berikut: BALAI PENGUJIAN MUTU BARANG BALAI KALIBRASI BALAI SERTIFIKASI BALAI PENGUJIAN ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN BALAI PENGELOLAAN STANDAR UKURAN METROLOGI LEGAL BSML Regional I BSML Regional II BSML Regional III BSML Regional IV BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA MEDAN BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA SURABAYA BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA MAKASSAR BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA BEKASI BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PERDAGANGAN PADANG BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PERDAGANGAN MAKASSAR BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PERDAGANGAN YOGYAKARTA AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI BALAI PELATIHAN APARATUR METROLOGI DAN MUTU BALAI PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA METROLOGI, MUTU, DAN JASA PERDAGANGAN 5) Untuk perwakilan INDONESIA di luar negeri, INDONESIA Trade Promotion Center (ITPC) menggunakan kop surat sebagai berikut: INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER BARCELONA INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER LOS ANGELES INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER BUSAN INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER MEXICO CITY INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER BUDAPEST INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER MILAN INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER CHENNAI INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER OSAKA INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER CHICAGO INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER SANTIAGO INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER DUBAI INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER SAO PAULO INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER HAMBURG INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER SYDNEY INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER JEDDAH INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER VANCOUVER INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER JOHANNESBURG INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER SHANGHAI INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER LAGOS 3. Penggunaan Cap Dinas a) Pengertian Cap Cap Dinas adalah alat untuk membuat rekaman tanda atau simbol suatu lembaga. Cap Dinas digunakan untuk pengabsahan naskah dinas. Cap dinas dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Cap Jabatan Cap jabatan adalah cap yang memuat nama jabatan yang digunakan sebagai tanda keabsahan naskah dinas oleh pejabat Kementerian Perdagangan. 2) Cap Lembaga Cap lembaga adalah cap yang memuat nama Kementerian Perdagangan dan atau unit masing-masing dan Logo Kementerian yang digunakan sebagai tanda keabsahan naskah dinas. 3) Setiap unit eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan wajib memiliki cap jabatan dan cap lembaga/unit. b) Bentuk Cap Dinas Bentuk dan spesifikasi cap Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut: 1) Cap Dinas Menteri Perdagangan Cap Dinas Menteri Perdagangan, menggunakan tinta berwarna ungu dengan ukuran diameter sebagai berikut: Bentuk bundar, terdiri atas dua lingkaran dengan jari- jari R1 = 35 mm, dan R2 = 24 mm. Tebal garis lingkaran R1 = + 0,8 mm dan R2 = + 0,8 mm. Gambar 1. contoh Cap Dinas Menteri Perdagangan 2) Cap Jabatan dan Cap Lembaga/Unit Eselon I Cap Jabatan dan Cap Lembaga/Unit Eselon I, menggunakan tinta berwarna ungu dengan ukuran diameter sebagai berikut: Bentuk bundar, terdiri atas tiga lingkaran dengan diameter R1 = 37 mm, R2 = 35 mm, dan R3 = 25 mm. Tebal garis lingkaran R1 = + 0,8 mm dan R2 = R3 = + 0,2 mm. Gambar 1. contoh Cap Jabatan dan Cap Lembaga/Unit Eselon I 3) Penggunaan Cap Jabatan dan Cap Lembaga/Unit Eselon I a. Cap jabatan Eselon I hanya digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani langsung oleh pejabat yang bersangkutan. b. Cap lembaga (Unit Eselon I) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh selain pejabat Eselon I. Contoh cap jabatan dan cap lembaga/unit R1= 37mm R2= 35mm R3= 25mm R1= 35mm R2= 33mm R3= 24mm Cap Dinas Instansi Cap Dinas Jabatan KEMENTERIAN PERDAGANGAN MENTERI PERDAGANGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN WAKIL MENTERI PERDAGANGAN SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIS JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DIREKTUR JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTUR JENDERAL - Cap dinas yang digunakan untuk naskah, Unit Pelaksana Teknis, dan Akademi Metrologi, menggunakan cap lembaga (Unit Kerja) masing-masing. BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERDAGANGAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERDAGANGAN contoh sebagai berikut: PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PERDAGANGAN PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERDAGANGAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA EKSPOR DAN JASA PERDAGANGAN BALAI PELATIHAN APARATUR METROLOGI DAN MUTU AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI BALAI PENGUJIAN ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN BALAI PENGELOLAAN STANDAR UKURAN METROLOGI LEGAL BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA MEDAN BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA MAKASSAR BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA SURABAYA BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA BEKASI BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PERDAGANGAN YOGYAKARTA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PERDAGANGAN MAKASSAR BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PERDAGANGAN PADANG BALAI PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA METROLOGI, MUTU, DAN JASA PERDAGANGAN BSML I BSML II BSML III BSML IV BALAI PMB BALAI SERTIFIKASI BALAI KALIBRASI - Untuk Cap Dinas Perwakilan di Luar Negeri, INDONESIA Trade Promotion Center (ITPC) adalah sebagai berikut: INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER BARCELONA INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER LOS ANGELES INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER BUSAN INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER MEXICO CITY INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER BUDAPEST INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER MILAN INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER CHENNAI INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER OSAKA INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER CHICAGO INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER SANTIAGO INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER DUBAI INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER SAO PAULO INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER HAMBURG INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER SYDNEY INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER JEDDAH INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER VANCOUVER c. Penggunaan Cap Dinas untuk Naskah Dinas Sangat Rahasia Cap Dinas yang digunakan untuk naskah dinas yang membutuhkan tingkat pengamanan tinggi (naskah dinas sangat rahasia) sebaiknya menggunakan cap yang dicetak timbul (emboss) tanpa menggunakan tinta dengan maksud untuk menghindari penyalahgunaan pemakaian. d. Kewenangan Penyimpanan dan Penggunaan Cap Dinas Untuk Naskah Dinas Penyimpanan dan penggunaan Cap Dinas untuk naskah dinas menjadi kewenangan pimpinan Unit Eselon I masing-masing. Pimpinan Unit Eselon I masing-masing menunjuk: 1) pejabat/petugas di lingkungan Sekretariat Unit Eselon I; 2) pejabat/petugas di lingkungan Unit Eselon II bagi Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, Unit Eselon II teknis, dan Unit Eselon III teknis yang berlokasi di luar kantor pusat, untuk menyimpan dan mengamankan penggunaan Cap Dinas serta bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan pengamanan penggunaan cap dinas dimaksud. III. PENGAMANAN NASKAH DINAS A. Watermarks Watermarks yaitu gambar dikenali atau pola pada kertas yang muncul lebih terang atau lebih gelap dari sekitar kertas yang harus dilihat dengan cahaya dari belakang kertas, karena variasi kerapatan kertas. INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER JOHANNESBURG INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER SHANGHAI INDONESIA TRADE PROMOTION CENTER LAGOS Contoh: B. Rosettes Rosettes yaitu suatu Teknik security printing yang berbentuk garis- garis melengkung tidak terputus dan menempati suatu area tertentu. Biasanya menyerupai bunga. Contoh: C. Guilloche Guilloche yaitu suatu Teknik security printing yang terdiri dari garis- garis melengkung tidak terputus yang menempati suatu area terbatas yang terbuat sedemikian rupa sehingga membentuk suatu ornamen border yang indah. Contoh: D. Filter image Filter image yaitu suatu Teknik security printing yang hanya dapat terlihat bila filter viewer ini dipasang pada permukaan cetak, dan tanpa alat pembaca ini, text tidak dapat terbaca. Contoh: E. Anticopy Anticopy yaitu suatu teknik security printing dengan garis atau raster pada area tertentu dan tersembunyi hanya akan nampak apabila dokumen ini difotocopi. Contoh: F. Microtext Microtext Adalah suatu Teknik security printing yang memakai elemen pengaman yang tersembunyi terdiri dari teks dengan ukuran sangat kecil sehingga secara kasat mata akan tampak seperti suatu garis. Perlu bantuan lensa pembesar untukmelihatteksini. Contoh: G. Line width modulation Line width modulation yaitu suatu Teknik security printing yang terbentuk dari susunan garis yang mengalami penebalan pada garis- garis desain lurus maupun lengkungan pada area tertentu. Contoh: H. Relief motif Relief motif yaitu suatu Teknik security printing yang dibentuk dengan pembengkokan pada areal tertentu sehingga akan menimbulkan image seolah-olah desain relief (motif) terkesan timbul. Contoh: I. Invisible ink Invisible ink yaitu suatu Teknik security printing yang berupa aplikasi teks, gambar maupun logo yang dicetak dengan tinta sekuriti khusus untuk pengamanan. Tinta tersebut hanya akan tampak apabila diamati dibawah sinar ultra violet. Contoh: IV. KEWENANGAN PENANDATANGANAN A. Penggunaan Garis Kewenangan Pimpinan lembaga bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan di dalam organisasi atau lembaganya. Tanggung jawab tersebut tidak dapat dilimpahkan atau diserahkan kepada seseorang yang bukan pejabat berwenang. Garis kewenangan digunakan jika surat dinas ditandatangani oleh pejabat yang mendapat pendelegasian dari pejabat yang berwenang. B. Penandatanganan Penandatanganan surat dinas yang menggunakan garis kewenangan dapat dilaksanakan dengan menggunakan empat cara. 1. Atas Nama (a.n.) Atas nama yang disingkat (a.n.) digunakan jika pejabat yang menandatangani surat dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan. Tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang memberikan mandat dan pejabat yang menerima mandat harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang memberikan mandat. Susunan penandatanganan atas nama (a.n.) pejabat lain yaitu nama jabatan pejabat yang berwenang ditulis lengkap dengan huruf kapital pada setiap awal kata, didahului dengan singkatan a.n. Contoh Format Atas Nama: a.n. Menteri Perdagangan Sekretaris Jenderal, 2. Untuk Beliau (u.b.) Untuk beliau yang disingkat (u.b.) digunakan jika yang diberikan kuasa memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya, sehingga untuk beliau (u.b.) digunakan setelah atas nama (a.n.). Pemberian mandat ini mengikuti urutan sampai dua tingkat struktural di bawahnya. Tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang memberi mandat dan pejabat yang menerima mandat harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang memberi mandat. Contoh Format Untuk Beliau: a.n. Menteri Perdagangan Sekretaris Jenderal, u.b. Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan 3. Pelaksana Tugas (Plt.) Ketentuan penandatanganan pelaksana tugas, yang disingkat (Plt.), sebagai berikut: a. Pelaksana tugas (Plt.) digunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas belum ditetapkan karena menunggu ketentuan bidang kepegawaian lebih lanjut. b. Wewenang Plt. bersifat sementara, sampai dengan pejabat yang definitif ditetapkan. c. Plt. bertanggung jawab atas naskah dinas yang ditandatanganinya. Contoh Format Pelaksana Tugas: Plt. Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Tanda tangan Nama lengkap 4. Pelaksana Harian (Plh.) Ketentuan penandatanganan pelaksana harian, yang disingkat (Plh.), sebagai berikut: a. Pelaksana harian (Plh.) digunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas tidak berada ditempat sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari perlu ada pejabat sementara yang menggantikannya. b. Wewenang Plh. bersifat sementara, sampai dengan pejabat yang definitif kembali di tempat. c. Plh. mempertanggungjawabkan naskah dinas yang ditandatanganinya kepada pejabat definitif. contoh Format Pelaksana Harian: C. Kewenangan Penandatanganan 1. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani naskah dinas antar lembaga yang bersifat kebijakan/keputusan/arahan berada pada pejabat pimpinan tertinggi lembaga. 2. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani naskah dinas yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat dilimpahkan kepada pimpinan lembaga di setiap tingkat eselon atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk menandatanganinya. V. PENGENDALIAN NASKAH DINAS Pengaturan tentang pengendalian naskah dinas merupakan tahapan lanjutan dari penciptaan naskah dinas. Pengendalian naskah dinas harus diikuti dengan tindakan yang meliputi tahapan sebagai berikut: A. Naskah Dinas Masuk 1. Naskah dinas masuk adalah semua naskah dinas yang diterima dari orang atau lembaga lain. Prinsip penanganan naskah dinas masuk: a. Penerimaan naskah dinas masuk dipusatkan di unit kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan. b. Penerimaan naskah dinas dianggap sah apabila diterima oleh petugas atau pihak yang berhak menerima di unit kearsipan. c. Naskah dinas masuk yang disampaikan langsung kepada pejabat atau staf Unit Pengolah harus diregistrasikan di unit kearsipan. 2. Pengendalian naskah dinas masuk dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. Penerimaan Naskah dinas masuk yang diterima dalam sampul tertutup dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan: sangat rahasia (SR), rahasia (R), terbatas (T), biasa (B). b. Pencatatan 1) Naskah dinas masuk yang diterima dari petugas penerimaan yang telah dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan. 2) Pengendalian naskah dinas dilakukan dengan registrasi naskah dinas pada sarana pengendalian naskah dinas. Registrasi naskah dinas meliputi: a) Nomor urut. b) Tanggal penerimaan. c) Tanggal dan nomor naskah dinas. d) Asal naskah dinas. e) Isi ringkas naskah dinas. f) Unit kerja yang dituju. g) Keterangan. 3) Sarana pengendalian naskah dinas antara lain dapat berupa: a) Buku Agenda Naskah Dinas Masuk. b) Kartu kendali. c) Takah. d) Agenda Elektronik. c. Pengarahan 1) Pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori sangat rahasia, rahasia, dan terbatas disampaikan langsung kepada Unit Pengolah yang dituju. 2) Pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori biasa/terbuka dilakukan dengan membuka, membaca dan memahami keseluruhan isi dan maksud naskah dinas untuk mengetahui Unit Pengolah yang akan menindaklanjuti naskah dinas tersebut. d. Penyampaian 1) Naskah dinas masuk disampaikan kepada Unit Pengolah sesuai dengan arahan dengan bukti penyampaian naskah dinas. 2) Bukti penyampaian naskah dinas masuk memuat informasi tentang: a) Nomor urut pencatatan. b) Tanggal dan nomor naskah dinas. c) Asal naskah dinas. d) Isi ringkas naskah dinas. e) Unit kerja yang dituju. f) Waktu penerimaan. g) Tandatangan dan nama penerima di Unit Pengolah. 3) Bentuk bukti penyampaian naskah dinas dapat berupa: a) Buku ekspedisi. b) Lembar tanda terima penyampaian. B. Naskah Dinas Keluar 1. Naskah dinas keluar adalah semua naskah dinas yang dikirim ke orang atau lembaga lain. Prinsip pengendalian naskah dinas keluar: a. Pengiriman naskah dinas keluar dipusatkan dan diregistrasi di unit kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan termasuk naskah dinas yang dikirimkan langsung oleh pejabat atau staf Unit Pengolah. b. Sebelum diregistrasi harus dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan naskah dinas, meliputi: 1) Nomor naskah dinas; 2) Cap dinas; 3) Tandatangan; 4) Alamat yang dituju; dan 5) Lampiran (jika ada). 2. Pengendalian naskah dinas keluar dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. Pencatatan 1) Naskah dinas keluar yang dikirim harus diregistrasi pada sarana pengendalian naskah dinas keluar. 2) Pengendalian naskah dinas keluar dilakukan dengan registrasi naskah dinas pada sarana pengendalian naskah dinas keluar. Informasi sarana pengendalian naskah dinas keluar meliputi: a) Nomor urut; b) Tanggal pengiriman; c) Tanggal dan nomor naskah dinas; d) Tujuan naskah dinas; e) Isi ringkas naskah dinas; dan f) Keterangan. 3) Sarana pengendalian naskah dinas keluar antara lain dapat berupa: a) Buku Agenda Naskah Dinas Keluar; b) Kartu kendali; c) Takah; dan d) Agenda Elektronik. b. Penggandaan 1) Penggandaan naskah dinas adalah kegiatan memperbanyak naskah dinas dengan sarana reproduksi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. 2) Penggandaan naskah dinas dilakukan setelah naskah dinas keluar ditandatangani oleh pejabat yang berhak. 3) Penggandaan naskah dinas keluar yang kategori klasifikasi keamanannya sangat rahasia, rahasia, dan terbatas harus diawasi secara ketat. c. Pengiriman 1) Naskah dinas keluar yang akan dikirimkan oleh Unit Pengolah dimasukkan ke dalam amplop dengan mencantumkan alamat lengkap dan nomor naskah dinas sesuai dengan kategori klasifikasi keamanan: Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), Terbatas (T), dan Biasa (B). 2) Khusus untuk naskah dinas dengan kategori klasifikasi keamanan Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), dan Terbatas (T) dimasukkanke dalam amplop kedua dengan hanya mencantumkan alamat yang dituju dan pembubuhan Cap Dinas. 3) Untuk mempercepat proses tindak lanjut naskah dinas dapat dikirimkan secara khusus dengan menambahkan tanda ‘u.p’ (untuk perhatian) diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti dibawah nama jabatan yang dituju. d. Penyimpanan 1) Kegiatan pengelolaan naskah dinas keluar harus didokumentasikan oleh Unit Pengolah dan unit kearsipan yang berupa sarana pengendalian naskah dinas dan pertinggal naskah dinas keluar. 2) Pertinggal naskah dinas keluar yang disimpan merupakan naskah dinas asli yang diparaf oleh pejabat sesuai dengan jenjang kewenangannya. 3) Penyimpanan pertinggal naskah dinas keluar diberkaskan menjadi satu kesatuan dengan naskah dinas masuk yang memiliki informasi atau subyek yang sama. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI SANTOSO Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum, SRI HARIYATI

Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Perdagangan

Article I

Article II

Article I

Article II

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7