PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 48-m-dag-per-12-2011 Tahun 2012 tentang KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

PERMEN Nomor 48-m-dag-per-12-2011 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Article 3

(1) Setiap pelaksanaan impor Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus mendapat persetujuan impor dan Direktur. (2) Perusahaan Pemakai Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang akan melakukan impor Barang Modal Bukan Baru harus mengajukan permohonan persetujuan impor secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi Izin Usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); dan c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (3) Perusahaan Rekondisi atau Perusahaan Remanufakturing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c yang akan melakukan impor Barang Modal Bukan Baru harus mengajukan permohonan persetujuan impor secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi Izin Usaha Industri rekondisi atau remanufakturing yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. fotokopi Laporan Surveyor mengenai kelayakan teknis usaha jasa pemulihan dan perbaikan termasuk fasilitas mesin, peralatan serta kemampuan pelayanan puma jual; e. rekomendasi dari Kementerian Perindustrian; dan f. surat permintaan dan surat pernyataan bermaterai cukup dan Peru sahaan Pemakai Langsung untuk kebutuhan di dalam negeri. (4) Perusahaan Penyedia Peralatan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yang akan melakukan impor Barang Modal Bukan Baru harus mengajukan permohonan persetujuan impor secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi Izin Usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. fotokopi Angka Pengenal Importir Umum (API-U); c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan d. Rekomendasi dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).

Article 12

Correction

(1) Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos Tarif/ HS 8471.41.10.00 dan 8531.20.00.00 hanya dapat diimpor ke dalam Kawasan Berikat. (2) Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. diimpor dalam keadaan utuh dan merupakan satu kesatuan unit yang masih layak pakai berikut komponennya, yang dikemas dalam satu kemasan; b. berusia maksimal 5 tahun sejak tanggal diproduksi; dan c. spesifikasi dan tipe terakhir yaitu Central Processing Unit (CPU) minimal Pentium 4 berikut asesoris pendukungnya dan jenis monitor adalah Liquid Crystal Display (LCD). (3) Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Rekondisi yang telah mendapatkan persetujuan impor dan Direktur. (4) Untuk mendapatkan persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Rekondisi hams mengajukan permohonan persetujuan impor secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi Izin Usaha Industri rekondisi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API- P); c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. rekomendasi dan Kementerian Perindustrian; e. fotokopi Laporan Surveyor mengenai kelayakan teknis usaha jasa pemulihan dan perbaikan termasuk fasilitas mesin, peralatan serta kemampuan pelayanan puma jual; dan f. surat permintaan dan surat pernyataan bermaterai cukup dari Perusahaan Pemakai Langsung untuk kebutuhan di dalam negeri. (5) Impor Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapat persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Pasa1 13 Barang Modal Bukan Baru asal impor yang telah direkondisi atau diremanufaktur dan akan dipindahtangankan atau diperjualbelikan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 48-m-dag-per-12-2011 Tahun 2012 tentang KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 14

Article 16

Article 17