Correct Article 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. bagi: 1. broker properti yang belum memiliki sertifikat kompetensi kerja; 2. perusahaan: a) perantara perdagangan properti; dan b) jasa survei, yang telah memiliki Perizinan Berusaha sebelum diberlakukannya PERATURAN PEMERINTAH Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan 3. surveyor yang belum memiliki sertifikat kompetensi kerja dan/atau sertifikat pelatihan kerja, wajib menyesuaikan ketentuan standar kegiatan usaha dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku; b. produsen atau importir yang telah melengkapi setiap produk elektronika dan produk telematika dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam bahasa INDONESIA dalam bentuk salinan digital (softcopy) dan belum menyediakan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam bahasa INDONESIA dalam bentuk salinan cetak (hardcopy) yang telah dibubuhi nomor tanda pendaftaran, wajib menyesuaikan ketentuan standar kegiatan usaha dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku; c. registrasi barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang diterbitkan berdasarkan laporan hasil uji yang dilakukan oleh laboratorium penguji barang yang belum terakreditasi oleh komite akreditasi nasional sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku; d. laboratorium penguji barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang belum terakreditasi oleh komite akreditasi nasional berdasarkan persyaratan teknis yang ditetapkan, harus telah terakreditasi oleh komite akreditasi nasional paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku; dan e. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi yang masih dalam proses verifikasi PBBR sektor perdagangan dan metrologi legal, diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini.