Correct Article 8

(1) Pemenuhan kebutuhan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Operasional, dan Kendaraan Fungsional mempertimbangkan ketersediaan anggaran, kewajaran, dan efisiensi. (2) Pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dan perencanaan penganggaran. (3) Integrasi perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dan perencanaan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan alur integrasi perencanaan kebutuhan BMN, perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, dan penganggaran. (4) Alur integrasi perencanaan kebutuhan BMN, perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.