PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2022 tentang KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA BERDASARKAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN)

PERMEN Nomor 32 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ketentuan Asal Barang INDONESIA (Rules of Origin of INDONESIA) yang selanjutnya disingkat KAB adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan administratif yang bersifat umum yang diterapkan untuk menentukan asal barang INDONESIA. 2. Ketentuan Asal Barang INDONESIA (Rules of Origin of INDONESIA) Preferensi yang selanjutnya disebut KAB Preferensi adalah ketentuan mengenai asal barang INDONESIA yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor. 3. Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) yang selanjutnya disingkat DAB adalah pernyataan asal barang yang dibuat oleh Eksportir Tersertifikasi (Certified Exporter) untuk barang ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau kesepakatan internasional yang berlaku. 4. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor INDONESIA telah memenuhi KAB. 5. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Preferensi yang selanjutnya disebut SKA Preferensi adalah dokumen yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor. 6. Surat Keterangan Asal Elektronik yang selanjutnya disebut SKA Elektronik adalah data dari SKA yang penyampaiannya dilakukan secara elektronik kepada Negara tujuan ekspor sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan internasional. 7. Sistem Elektronik SKA yang selanjutnya disebut e-SKA adalah sistem pengajuan dan penerbitan SKA dan DAB secara elektronik melalui laman e-ska.kemendag.go.id. 8. ASEAN Trade in Goods Agreement yang selanjutnya disingkat ATIGA adalah persetujuan perdagangan barang yang disepakati antara negara-negara anggota ASEAN. 9. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 10. Barang adalah barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi. 11. Barang Asal INDONESIA (INDONESIA Originating Goods) adalah Barang yang berasal dari INDONESIA yang telah memenuhi KAB. 12. Formulir SKA adalah daftar isian yang telah dibakukan dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis peruntukan serta isinya sesuai dengan perjanjian internasional yang telah disepakati, ditetapkan sepihak oleh suatu negara atau sekelompok negara tujuan Ekspor, atau yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2022 tentang KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA BERDASARKAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN)

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9