PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 31-m-dag-per-5-2016 Tahun 2016 tentang KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

PERMEN Nomor 31-m-dag-per-5-2016 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah Non B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan berupa sisa, skrap, atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah bahan berbahaya dan beracun. 2. Sisa adalah produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang, yang masih mempunyai karakteristik yang sama namun fungsinya telah berubah dari barang aslinya. 3. Reja adalah barang dalam bentuk terpotong-potong dan masih bersifat sama dengan barang aslinya namun fungsinya tidak sama dengan barang aslinya. 4. Skrap adalah barang yang terdiri dari komponen- komponen yang sejenis atau tidak, yang terurai dari bentuk aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya. 5. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia. 6. Angka Pengenal Importir Produsen, yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir produsen. 7. Persetujuan Impor Limbah Non B3, yang selanjutnya disingkat PI Limbah Non B3 adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Limbah Non B3. 8. Eksportir Limbah Non B3 adalah perusahaan di negara dimana Limbah Non B3 dihasilkan dan/atau dikapalkan, yang melakukan pengiriman Limbah Non B3 ke INDONESIA. 9. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor. 10. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi Atau Penelusuran Teknis impor Limbah Non B3. 11. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit kerja terkait yang berwenang memberikan pertimbangan teknis sebagai dasar dalam penerbitan PI Limbah Non B3. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Article 6

Correction

(1) Untuk mendapatkan PI Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen: a. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha lain yang sejenis dari instansi yang berwenang; b. API-P; c. izin lingkungan dari instansi yang berwenang; d. bukti kepemilikan fasilitas peleburan yang dilengkapi dengan foto, untuk Limbah Non B3 berupa Sisa dan Skrap logam sebagaimana tercantum dalam Kelompok A; e. bukti kepemilikan fasilitas pengolahan lanjutan yang dilengkapi dengan foto, untuk Limbah Non B3 selain Sisa dan Skrap logam sebagaimana tercantum dalam Kelompok A dan Kelompok B; f. Laporan Hasil Survey (LHS) dari Surveyor yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian, untuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); g. bukti kontrak pemesanan dari industri kecil dan menengah, untuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); h. surat pernyataan dari Eksportir Limbah Non B3 yang menyatakan bahwa: 1. limbah yang diekspor bukan merupakan Limbah B3; dan 2. bersedia bertanggung jawab dan menerima kembali Limbah Non B3 yang telah diekspornya apabila Limbah Non B3 tersebut terbukti sebagai Limbah B3; i. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa: 1. limbah yang diimpor benar merupakan Limbah Non B3; dan 2. bersedia bertanggung jawab dan mengekspor kembali Limbah Non B3 yang telah diimpornya apabila Limbah Non B3 tersebut terbukti sebagai Limbah B3; j. kapasitas produksi dan rencana produksi selama 1 (satu) tahun; k. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk Limbah Non B3 yang tercantum dalam Kelompok B; dan l. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian, untuk Limbah Non B3 yang tercantum dalam Kelompok B. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan PI Limbah Non B3 paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. (4) Direktur Jenderal memberikan mandat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Impor.

Peraturan Menteri Nomor 31-m-dag-per-5-2016 Tahun 2016 tentang KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32