PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 29-m-dag-per-5-2017 Tahun 2017 tentang Perdagangan Antarpulau

PERMEN Nomor 29-m-dag-per-5-2017 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perdagangan Antarpulau adalah kegiatan perdagangan dan/atau pendistribusian barang dari satu pulau ke pulau lain dalam satu provinsi atau antarprovinsi, yang dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan antarpulau dengan cara menyeberangkan barang dimaksud menggunakan angkutan laut atau sungai. 2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara INDONESIA atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. 3. Pelaku Usaha Perdagangan Antarpulau adalah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan Perdagangan Antarpulau. 4. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. 5. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional. 6. Barang yang Diantarpulaukan adalah Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting, dan barang lainnya. 7. Manifest Domestic Antarpulau adalah dokumen yang berisi data dan informasi terkait Barang yang Diantarpulaukan. 8. Sistem Informasi Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat SIPT adalah sistem pelayanan perizinan perdagangan dalam negeri pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara daring melalui portal http://sipt.kemendag.go.id. 9. Gerai Maritim adalah kegiatan untuk mendistribusikan barang khususnya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ke daerah terpencil, terluar, dan perbatasan, dengan tujuan menurunkan atau mengurangi disparitas harga. 10. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang yang dilakukan oleh surveyor. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. 13. Direktur adalah Direktur Sarana Distribusi dan Logistik, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.

Peraturan Menteri Nomor 29-m-dag-per-5-2017 Tahun 2017 tentang Perdagangan Antarpulau

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23