PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2021 tentang TATA CARA PELAPORAN DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

PERMEN Nomor 22 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 2. Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di dalam negeri. 3. Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang selanjutnya disebut Laporan Distribusi Bapokting adalah laporan pelaku usaha dalam mendistribusikan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. 4. Distributor Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang selanjutnya disebut Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukan dari Produsen atau pemasok atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang. 5. Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. 6. Barang Penting adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional. 7. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada Konsumen. 8. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dan Penyelenggara OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS. 10. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha INDONESIA yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Article 13

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJHAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAPORAN DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DAFTAR KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA I. BARANG KEBUTUHAN POKOK NO. BIDANG USAHA KODE KBLI JUDUL KBLI (1) (2) (3) 1. 46311 Perdagangan Besar Beras 2. 46201 Perdagangan Besar Padi dan Palawija 3. 46315 Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati 4. 46321 Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan 5. 46322 Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan 6. 46325 Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur 7. 46331 Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula 8. 46206 Perdagangan Besar Hasil Perikanan 9. 46319 Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya 10. 46339 Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya 11. 46209 Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya II. BARANG PENTING NO. BIDANG USAHA KODE KBLI JUDUL KBLI (1) (2) (3) 1. 46631 Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi 2. 46633 Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan NO. BIDANG USAHA KODE KBLI JUDUL KBLI (1) (2) (3) Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca 3. 46634 Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu 4. 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu 5. 46638 Perdagangan Besar berbagai Macam Material Bangunan 6. 46639 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya 7. 46652 Perdagangan Besar Pupuk dan Agrokimia 8. 46610 Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas, dan Produk YBDI MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAPORAN DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING FORMAT LAPORAN DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMMAD LUTFI MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI (KOP PERUSAHAAN) LAPORAN DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING BULAN ............... TAHUN ............... Nama Perusahaan : ……………………………………………………………. Alamat Perusahaan : ……………………………………………………………. Nomor KBLI : ……………………………………………………………. Bantuk Usaha : Distributor Jenis Barang Kebutuhan : ……………………………………………………………. Pokok/Barang Penting*) No. Jenis Barang Satuan Stok Awal**) Pengadaan Penyaluran Stok Akhir Harga (dalam Rupiah) Ket. Jumlah Jumlah Asal Jumlah Tujuan Jumlah Bulan Ini (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(4)+(5)-(7) (10) (11) *) dicoret yang tidak sesuai **) Stok awal = stok akhir bulan sebelumnya …………………….., …………………………. 20………. PenanggungJawab Cap Perusahaan (………………………)

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2021 tentang TATA CARA PELAPORAN DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13