PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit

PERMEN Nomor 2 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2024 Nomor 674) diubah sebagai berikut: 1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 3A

Article 11

Correction

(1) Untuk memperoleh Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf f, Eksportir harus mengajukan permohonan lengkap secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE. (1a) Terhadap permohonan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d dan huruf e, Eksportir harus melengkapi dengan alokasi jika disepakati dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A. (2) Dalam hal permohonan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, permohonan tidak diteruskan ke Sistem INATRADE. (3) Untuk mengajukan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir harus memiliki hak akses. (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah hasil pindai dokumen asli: a. untuk Eksportir yang merupakan orang perseorangan, paling sedikit berupa nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan; b. untuk Eksportir yang merupakan badan usaha milik negara dan yayasan, paling sedikit berupa nomor pokok wajib pajak; c. untuk Eksportir yang merupakan koperasi dan badan usaha, paling sedikit berupa NIB dan nomor pokok wajib pajak; atau d. untuk Eksportir yang tidak dapat mendapatkan NIB, paling sedikit berupa nomor pokok wajib pajak. (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Eksportir tidak mengunggah dokumen persyaratan ke SINSW. (6) Eksportir bertanggung jawab atas kebenaran: a. elemen data yang diisi dalam pengajuan permohonan Persetujuan Ekspor; dan b. data dan/atau informasi yang tersedia secara elektronik dalam pengajuan permohonan Persetujuan Ekspor, dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen data dan/atau informasi secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan Persetujuan Ekspor. 3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (7) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Article 12

Correction

(1) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c diterbitkan secara otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan mencantumkan kode quick response (QR), berdasarkan Hak Ekspor yang telah tersedia secara elektronik pada SINSW. (1a) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d dan huruf e dapat diterbitkan secara otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan mencantumkan kode quick response (QR), dalam hal alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1a) dikirimkan dalam bentuk elemen data ke SINSW dan berdasarkan Hak Ekspor yang telah tersedia secara elektronik pada SINSW. (2) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai: a. nomor Persetujuan Ekspor dan tanggal terbit; b. NIB dan identitas Eksportir; c. pos tarif/harmonized system; d. jenis/uraian Barang; e. jumlah Barang dan satuan Barang; f. pelabuhan muat Ekspor; g. negara tujuan; dan h. masa berlaku berupa tanggal awal dan tanggal akhir. (3) Identitas Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai: a. nama Eksportir; dan b. alamat Eksportir. (4) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan. (5) Dalam hal Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) belum terealisasi seluruh ekspornya, jumlah Barang yang belum terealisasi ekspornya tidak dapat dikembalikan menjadi Hak Ekspor. (6) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penelitian elemen data dan/atau keterangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara Persetujuan Ekspor dengan dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor paling sedikit mengenai: a. nomor Persetujuan Ekspor dan tanggal terbit; b. pos tarif/harmonized system; c. jumlah Barang dan satuan Barang; dan d. pelabuhan muat Ekspor. (7) Terhadap elemen data masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan untuk memastikan pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Ekspor, Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) masih berlaku. (8) Selain penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), terhadap elemen data dan/atau keterangan berupa jenis/uraian Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sampai dengan ayat (8) dilakukan penelitian atas nomor pokok wajib pajak Eksportir berdasarkan data dan/atau keterangan yang telah tersedia secara elektronik di SINSW yang berasal dari Sistem OSS. 4. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 15

Correction

(1) Apabila terdapat perubahan data pada: a. Persetujuan Ekspor CPO untuk Program MGR, Persetujuan Ekspor RBDPO untuk Program MGR, Persetujuan Ekspor RBDPL untuk Program MGR, Persetujuan Ekspor UCO untuk Program MGR, dan Persetujuan Ekspor Residu untuk Program MGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e; dan/atau b. Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f, Eksportir wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Ekspor paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perubahan data. (2) Data pada Persetujuan Ekspor RBDPL untuk Program MGR, Persetujuan Ekspor UCO untuk Program MGR, dan Persetujuan Ekspor Residu untuk Program MGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Persetujuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit untuk Program Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa: a. identitas Eksportir; b. pos tarif/harmonized system; c. jenis/uraian Barang; d. jumlah Barang; e. pelabuhan muat Ekspor; dan/atau f. negara tujuan. (3) Data pada Persetujuan Ekspor CPO untuk Program MGR dan Persetujuan Ekspor RBDPO untuk Program MGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: a. identitas Eksportir; b. jenis/uraian Barang; c. jumlah Barang; d. pelabuhan muat Ekspor; dan/atau e. negara tujuan. (4) Identitas Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a memuat elemen data dan/atau keterangan mengenai: a. nama Eksportir; dan b. alamat Eksportir. (5) Dalam hal perubahan Persetujuan Ekspor untuk elemen data jumlah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d atau ayat (3) huruf c, berupa penambahan jumlah Barang, dapat dilakukan: a. untuk Persetujuan Ekspor CPO untuk Program MGR, sepanjang tidak melebihi Hak Ekspor CPO untuk Program MGR yang tersedia; b. untuk Persetujuan Ekspor RBDPO untuk Program MGR, sepanjang tidak melebihi Hak Ekspor RBDPO untuk Program MGR yang tersedia; c. untuk Persetujuan Ekspor RBDPL untuk Program MGR, sepanjang tidak melebihi Hak Ekspor RBDPL untuk Program MGR yang tersedia; d. untuk Persetujuan Ekspor UCO untuk Program MGR, sepanjang tidak melebihi Hak Ekspor UCO untuk Program MGR yang tersedia dan jumlah alokasi jika disepakati dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A; atau e. untuk Persetujuan Ekspor Residu untuk Program MGR, sepanjang tidak melebihi Hak Ekspor Residu untuk Program MGR yang tersedia dan jumlah alokasi jika disepakati dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A. (6) Dalam hal perubahan Persetujuan Ekspor untuk elemen data jumlah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d atau ayat (3) huruf c, berupa pengurangan jumlah Barang, maka: a. selisih jumlah Barang dalam Persetujuan Ekspor CPO untuk Program MGR dikembalikan ke Hak Ekspor CPO untuk Program MGR; b. selisih jumlah Barang dalam Persetujuan Ekspor RBDPO untuk Program MGR dikembalikan ke Hak Ekspor RBDPO untuk Program MGR; c. selisih jumlah Barang dalam Persetujuan Ekspor RBDPL untuk Program MGR dikembalikan ke Hak Ekspor RBDPL untuk Program MGR; d. selisih jumlah Barang dalam Persetujuan Ekspor UCO untuk Program MGR dikembalikan ke Hak Ekspor UCO untuk Program MGR dan alokasi jika disepakati dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A; atau e. selisih jumlah Barang dalam Persetujuan Ekspor Residu untuk Program MGR dikembalikan ke Hak Ekspor Residu untuk Program MGR dan alokasi jika disepakati dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A. (7) Permohonan perubahan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW dengan mengisi data secara elektronik dan mengunggah hasil pindai dokumen asli persyaratan perubahan berupa: a. Persetujuan Ekspor yang masih berlaku; dan b. surat pernyataan mandiri bermeterai terkait elemen data yang mengalami perubahan. (8) Dalam hal permohonan perubahan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak lengkap, permohonan tidak diteruskan ke Sistem INATRADE. (9) Dalam hal dokumen persyaratan perubahan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Eksportir tidak mengunggah dokumen persyaratan ke SINSW. (10) Eksportir bertanggung jawab atas kebenaran dan kesesuaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan perubahan Persetujuan Ekspor. 5. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit

Article I

Article 3A

Article I

Article 3A

Article 11

Article 12

Article 15

Article 22

Article 24

Article 28

Article 38

Article 40

Article 41

Article 44A

Article II