PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 tentang EKSPORTIR DAN IMPORTIR YANG BEREPUTASI BAIK

PERMEN Nomor 17 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean. 3. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam daerah pabean. 4. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor. 5. Eksportir Bereputasi Baik adalah Eksportir yang memiliki rekam jejak kepatuhan yang baik dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Ekspor. 6. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor. 7. Importir Bereputasi Baik adalah Importir yang memiliki rekam jejak kepatuhan yang baik dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Impor. 8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 9. Angka Pengenal Importir Produsen, yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir produsen. 10. Angka Pengenal Importir Umum, yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir umum. 11. Sistem INDONESIA National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan Ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis. 12. Sistem INATRADE adalah sistem Pelayanan Terpadu Perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara online melalui portal http://inatrade.kemendag.go.id. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. 15. Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri untuk melakukan penilaian dalam rangka penetapan Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik, serta evaluasi dan penilaian kepatuhan atas Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Article 10

Correction

(1) Penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan/atau penetapan sebagai Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibekukan apabila berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, ditemukan Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik: a. tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1); dan/atau b. sedang dalam penyidikan atas dugaan tindak pidana di bidang perdagangan. (2) Selain berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan/atau penetapan sebagai Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibekukan apabila Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik sedang dikenai sanksi di bidang kepabeanan oleh pejabat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. (3) Terhadap Eksportir dan Importir yang telah dikenai sanksi administratif berupa pembekuan penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak diberikan kemudahan dalam pelaksanaan Ekspor dan Impor Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (4) Pembekuan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diaktifkan kembali apabila Eksportir dan Importir: a. telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan; b. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atas dugaan tindak pidana di bidang perdagangan dan/atau di bidang kepabeanan oleh penyidik; c. dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau d. pengenaan sanksi dibidang kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut oleh pejabat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. (5) Penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dicabut apabila Eksportir dan Importir: a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, setelah jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan; b. menyalahgunakan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor atau Impor; c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana di bidang perdagangan; dan/atau d. telah mendapatkan sanksi pembekuan penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. (6) Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 tentang EKSPORTIR DAN IMPORTIR YANG BEREPUTASI BAIK

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13