Correct Article 88

(1) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan Sistem INATRADE dan/atau SINSW tidak berfungsi: a. pengajuan permohonan untuk mendapatkan: 1. Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); 2. perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5); 3. perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3); 4. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1); atau 5. perubahan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5); dan/atau b. penyampaian laporan: 1. realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), Pasal 61 ayat (3), dan Pasal 62 ayat (1); atau 2. realisasi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), disampaikan kepada Menteri secara manual melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I. (2) Apabila permohonan penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan: a. Perizinan Berusaha di bidang Impor; b. perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor; dan c. perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor, paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Impor. (3) Apabila permohonan penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan: a. surat penolakan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor; b. surat penolakan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor; dan c. surat penolakan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor, paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Impor. (4) Apabila permohonan penerbitan dan perubahan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dan angka 5 dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan. (5) Apabila permohonan penerbitan dan perubahan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dan angka 5 dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan penerbitan Surat Keterangan. (6) Penerbitan atau penolakan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), serta penerbitan atau penolakan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepada Importir dengan tembusan kepada Kepala Lembaga National Single Window.