PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2020 tentang KETENTUAN IMPOR GULA

PERMEN Nomor 14 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Gula adalah Gula Kristal Mentah (Raw Sugar), Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar), dan Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar). 2. Bilangan ICUMSA adalah suatu parameter nilai kemurnian yang berkaitan dengan warna gula yang diukur berdasarkan standar internasional, dalam satuan International Unit (IU). 3. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. 4. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai importir umum. 5. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir produsen. 6. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga terkait, yang berisi penjelasan teknis mengenai Gula yang akan diimpor. 7. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Gula. 8. Importir adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan kegiatan impor. 9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 10. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan teknis atas barang impor yang dilakukan oleh surveyor. 11. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang impor. 12. Laporan Surveyor yang selanjutnya disingkat LS adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dari Surveyor yang menyatakan kesesuaian barang yang diimpor. 13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

BAB IV

PERSETUJUAN IMPOR

Article 10

Correction

(1) Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API dapat mengimpor Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri. (2) Menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal. (3) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang Impor.

Article 11

(1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengunggah dokumen persyaratan berupa: a. NIB yang berlaku sebagai API-P; dan b. Rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk, yang memuat data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai jenis, volume, pos tarif/HS, negara asal, pelabuhan tujuan, dan masa berlaku Rekomendasi atau periode kebutuhan produksi. (3) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengunggah dokumen persyaratan berupa: a. NIB yang berlaku sebagai API-P; b. Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) atau Kawasan Berikat; c. surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak akan memasukkan Gula Kristal Mentah (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) yang diimpornya ke pasar dalam negeri, dan akan menggunakannya sebagai bahan baku untuk proses produksi sendiri; dan d. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atas produk yang menggunakan Gula Impor sebagai bahan baku atau bahan penolongnya, bagi perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan Impor sebelumnya.

Article 12

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak lengkap dan/atau tidak benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Article 13

(1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengunggah dokumen persyaratan berupa NIB yang berlaku sebagai API-P. (3) Selain mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Importir juga harus mengunggah: a. Rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk; b. Rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN atau pejabat yang ditunjuk; c. Rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk; dan/atau d. surat penugasan dari Menteri. (4) Penentuan menteri yang berwenang menerbitkan Rekomendasi dalam rangka persyaratan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disepakati dalam rapat koordinasi antarkementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian. (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c memuat data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai jenis, volume, pos tarif/HS, negara asal, pelabuhan tujuan, dan masa berlaku Rekomendasi atau periode kebutuhan produksi. (6) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d memuat data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai jenis, volume, pos tarif/HS, negara asal, pelabuhan tujuan, dan masa berlaku penugasan.

Article 14

(1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengunggah dokumen persyaratan berupa: a. NIB yang berlaku sebagai API-U; dan b. surat penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN.

Article 15

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 tidak lengkap dan/atau tidak benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Article 16

(1) Masa berlaku Persetujuan Impor yang diterbitkan bagi Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan masa berlaku Rekomendasi atau periode kebutuhan produksi yang tercantum dalam Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b. (2) Masa berlaku Persetujuan Impor yang diterbitkan bagi Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan untuk periode paling lama 6 (enam) bulan. (3) Masa berlaku Persetujuan Impor yang diterbitkan bagi Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan sesuai dengan masa berlaku Rekomendasi atau periode kebutuhan produksi yang tercantum dalam Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, atau masa berlaku surat penugasan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d. (4) Masa berlaku Persetujuan Impor yang diterbitkan bagi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan untuk periode paling lama 1 (satu) tahun.

Article 17

(1) Dalam hal terdapat rencana perubahan mengenai alamat perusahaan, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jenis, jumlah, negara asal, dan/atau pelabuhan tujuan impor, Importir dapat mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor. (2) Untuk memperoleh perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengunggah dokumen persyaratan berupa: a. Persetujuan Impor; b. NIB yang berlaku sebagai API; dan c. Perubahan Rekomendasi bagi Persetujuan Impor yang diterbitkan berdasarkan Rekomendasi, perubahan surat penugasan bagi Persetujuan Impor yang diterbitkan berdasarkan surat penugasan, atau surat pernyataan yang berisi alasan perubahan Persetujuan Impor bagi yang tidak dipersyaratkan Rekomendasi atau tidak dipersyaratkan surat penugasan.

Article 18

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Article 19

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat data paling sedikit mengenai: a. nomor NIB yang berlaku sebagai API-P atau API-U; b. nomor dan tanggal Rekomendasi, bagi Importir yang dipersyaratkan; c. nomor dan tanggal surat penugasan, bagi Importir yang dipersyaratkan; d. nama dan alamat Importir atau BUMN; e. Pos Tarif/HS; f. jenis Gula; g. volume Gula; h. negara asal; i. pelabuhan tujuan; j. nomor dan tanggal penerbitan Persetujuan Impor; dan k. masa berlaku Persetujuan Impor.

Article 20

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, pengajuan permohonan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 14, dan perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat disampaikan secara manual kepada Direktur Jenderal. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan: a. Persetujuan Impor; atau b. perubahan Persetujuan Impor, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak lengkap dan/atau tidak benar, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Article 21

Dalam hal Lembaga OSS telah dapat memproses penerbitan perizinan berusaha bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas Menteri menerbitkan Persetujuan Impor dan perubahan Persetujuan Impor.

BAB Kedua

Persetujuan Impor untuk Industri

Article 11

Correction

Article 12

BAB Ketiga

Persetujuan Impor untuk Pemenuhan Stok Gula dan Stabilisasi Harga Gula

Article 13

Correction

Article 14

Article 15

BAB VI

VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR

Article 23

Correction

(1) Setiap pelaksanaan impor Gula Kristal Mentah (Raw Sugar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan Pasal 6 huruf a, harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis. (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor. (3) Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di pelabuhan muat. (4) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Article 24

Untuk dapat ditetapkan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS); b. telah diakreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan ruang lingkup yang relevan; c. surat pernyataan dari pemohon mengenai kompetensi terhadap ruang lingkup yang relevan dan pernyataan sedang dalam proses akreditasi dari KAN serta akan memperoleh akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan, untuk Surveyor yang belum diakreditasi; d. fotokopi NIB yang berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP); e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); f. daftar tenaga ahli yang dilengkapi dengan Daftar Riwayat Hidup (DRH), dibuktikan dengan dokumen: 1. sertifikat penunjukan sebagai surveyor atau inspektor dari asosiasi atau lembaga profesi sesuai dengan kompetensi komoditi yang diatur; atau 2. sertifikat pelatihan teknis dari lembaga teknis atau lembaga pelatihan terkait; g. memiliki pengalaman melaksanakan verifikasi atau penelusuran teknis barang sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dibuktikan dengan: 1. dokumen penunjukan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis barang dari instansi tertentu; 2. rekapitulasi hasil verifikasi laboratorium; atau 3. dokumen verifikasi di luar negeri untuk kegiatan impor; h. memiliki cabang atau perwakilan di dalam negeri dan di luar negeri, atau berafiliasi dengan surveyor di luar negeri yang telah diakreditasi sebagai lembaga inspeksi untuk efektifitas pelayanan verifikasi, dibuktikan dengan dokumen: 1. surat keterangan daftar kantor cabang beserta wilayah verifikasi sesuai ruang lingkup yang ditandatangani oleh direksi; dan/atau 2. surat perjanjian kerjasama dalam hal melakukan afiliasi dengan surveyor di luar negeri yang telah terakreditasi di negara asal surveyor; i. memiliki sistem teknologi informasi yang khusus diimplementasikan sesuai ruang lingkup penugasan, dibuktikan dengan surat pernyataan telah memiliki sistem informasi yang dapat diakses; dan j. mempunyai rekam jejak (track record) yang baik dalam hal pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis, dibuktikan dengan dokumen surat pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan mempunyai rekam jejak yang baik dalam hal pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan.

Article 25

(1) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan terhadap impor Gula Kristal Mentah (Raw Sugar) yang meliputi data mengenai: a. Persetujuan Impor; b. jenis dan bilangan ICUMSA Gula Kristal Mentah (Raw Sugar); dan c. waktu pengapalan. (2) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam LS. (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor. (4) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memungut imbalan jasa dari importir Gula Kristal Mentah (Raw Sugar) yang besarannya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat. (5) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang Impor.

BAB Kedua

Penetapan Surveyor

Article 24

Correction

BAB VIII

SANKSI

Article 28

Correction

(1) Importir yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Persetujuan Impor. (2) Persetujuan Impor yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali apabila Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan Impor dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pembekuan. (3) Pembekuan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik oleh sistem INATRADE.

Article 29

Persetujuan Impor dicabut apabila Importir: a. terbukti mengubah data yang tercantum dalam Persetujuan Impor yang telah diterbitkan dengan tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17; b. terbukti melanggar ketentuan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; c. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan Impor dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); d. terbukti menyampaikan data yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor, setelah Persetujuan Impor diterbitkan; e. terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan penilaian dan rekomendasi dari instansi teknis terkait; dan/atau f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor.

Article 30

(1) Pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Berdasarkan pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pencabutan Persetujuan Impor secara elektronik oleh sistem INATRADE.

Article 31

Importir yang telah dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak dapat mengajukan permohonan Persetujuan Impor kembali selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan dan dimasukkan ke dalam daftar Importir dalam pengawasan.

Article 32

(1) Penetapan sebagai Surveyor dicabut apabila Surveyor: a. melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Gula Kristal Mentah (Raw Sugar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau b. tidak memenuhi ketentuan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sebanyak 2 (dua) kali. (2) Pencabutan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2020 tentang KETENTUAN IMPOR GULA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kesatu

Article 10

BAB Kedua

Article 11

Article 12

BAB Ketiga

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Keempat

Article 16

BAB Kelima

Article 17

Article 18

BAB Keenam

Article 19

BAB Ketujuh

Article 20

BAB Kedelapan

Article 21

BAB V

Article 22

BAB VI

Article 23

Article 24

Article 25

BAB Kesatu

Article 23

BAB Kedua

Article 24

BAB Ketiga

Article 25

BAB VII

Article 26

Article 27

BAB Kesatu

Article 26

BAB Kedua

Article 27

BAB VIII

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

BAB Kesatu

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

BAB Kedua

Article 32