PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13-m-dag-per-3-2010 Tahun 2010 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

PERMEN Nomor 13-m-dag-per-3-2010 Tahun 2010

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

SUSUNAN KEANGGOTAAN BPSK

Article 2

Correction

(1) Susunan keanggotaan BPSK terdiri dari: a. ketua merangkap anggota; b. wakil ketua merangkap anggota; dan c. anggota. (2) BPSK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.

Article 3

Correction

(1) Anggota BPSK terdiri dari unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. (2) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta atau kabupaten/kota setempat. (3) Unsur konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wakil LPKSM yang berada di wilayah DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta atau kabupaten/kota setempat. (4) Dalam hal LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, unsur konsumen dapat berasal dari tokoh masyarakat setempat. (5) Unsur pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wakil organisasi perusahaan dan/atau organisasi pengusaha yang berada di wilayah DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta atau kabupaten/kota setempat. (6) Setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang disesuaikan dengan beban kerja BPSK setempat.

Article 4

(1) Anggota BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) berjumlah paling sedikit 9 (sembilan) orang atau paling banyak 15 (lima belas) orang dan diutamakan berpendidikan Strata I (S1). (2) Anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang harus berpendidikan Strata I (S1) di bidang hukum.

Article 5

Masa keanggotaan BPSK selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Article 6

(1) Ketua BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berasal dari unsur pemerintah. (2) Wakil ketua BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berasal dari luar unsur pemerintah. (3) Ketua dan wakil ketua BPSK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN

Article 9

Correction

(1) Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta membentuk tim pemilihan calon anggota BPSK dengan keputusan gubernur, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: a. ketua merangkap anggota : Gubernur DKI Jakarta atau pejabat yang ditunjuk; b. sekretaris merangkap anggota : Kepala dinas provinsi yang membidangi urusan perdagangan atau pejabat yang ditunjuk c. anggota : Wakil SKPD pemerintah provinsi DKI Jakarta, pelaku usaha, dan konsumen (2) Bupati/walikota membentuk tim pemilihan calon anggota BPSK dengan keputusan bupati/walikota, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: (3) Anggota tim pemilihan calon anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diusulkan menjadi calon anggota BPSK. (4) Tim pemilihan calon anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas: a. melakukan penilaian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon anggota BPSK; b. melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPSK; c. MENETAPKAN calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus; dan d. menyampaikan calon anggota BPSK yang telah dinyatakan lulus kepada Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta atau bupati/walikota untuk kabupaten/kota setempat. (5) Petunjuk teknis mengenai tata cara pemilihan calon anggota BPSK ditetapkan oleh Dirjen PDN.

Article 10

(1) Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta atau bupati/walikota mengajukan calon anggota BPSK yang berasal dari daftar calon anggota BPSK yang telah dinyatakan lulus oleh tim pemilihan calon anggota BPSK kepada Menteri dalam hal ini Dirjen PDN disertai dengan berita acara pemilihan calon anggota BPSK. (2) Menteri mengangkat anggota BPSK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan calon anggota BPSK. (3) Sebelum melaksanakan tugas, anggota BPSK dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta atau bupati/walikota sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Anggota BPSK yang telah dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pelantikan harus sudah melakukan pemilihan ketua dan wakil ketua BPSK. (5) Petunjuk teknis mengenai pengangkatan ketua dan wakil ketua BPSK ditetapkan oleh Dirjen PDN.

Peraturan Menteri Nomor 13-m-dag-per-3-2010 Tahun 2010 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

BAB V

Article 11

Article 12

BAB VI

Article 13

Article 14

Article 15

BAB VII

Article 16

Article 17