PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12-m-dag-per-3-2009 Tahun 2009 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEPADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN, DAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN

PERMEN Nomor 12-m-dag-per-3-2009 Tahun 2009

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun yang selanjutnya disebut KPBPB-BBK, adalah suatu kawasan yang berada di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai. 2. Dewan Kawasan Batam, Dewan Kawasan Bintan, dan Dewan Kawasan Karimun yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan adalah Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. 3. Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun yang selanjutnya disebut Ketua Dewan Kawasan adalah Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. 4. Badan Pengusahaan Kawasan Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Karimun yang selanjutnya disebut BP Kawasan BBK adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. 5. Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Batam, Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Bintan, dan Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Karimun yang selanjutnya disebut Ketua BP Kawasan BBK adalah Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. 6. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

Article 12

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2009 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I NOMOR : 12/M-DAG/PER/3/2009 TANGGAL : 27 Maret 2009 KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN IMPOR YANG DILIMPAHKAN No Jenis Perizinan Dasar Hukum 1 Impor Besi atau Baja: a. Pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) Besi atau Baja; dan b. Penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) Besi atau Baja Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2009 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja 2 Impor Barang Modal Bukan Baru: Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru 3 Impor Cakram Optik: a. Penunjukan sebagai Importir Terdaftar (IT) Cakram Optik; dan b. Persetujuan Impor Cakram Optik Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralalatan Mesin, Bahan Baku, dan Cakram Optik 4 Impor Tekstil dan Produk Tekstil: Pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) Tekstil dan Produk Tekstil Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil. 5 Impor Minuman Beralkohol: Penunjukan sebagai Importir Terdaftar (IT) Minuman Beralkohol Keputusan Menteri Perindustian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/ 7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya. 6 Impor Alat dan Mesin Pertanian: Penunjukan sebagai Importir Terdaftar (IT) Alat dan Mesin Pertanian Keputusan Menteri Perindustian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya. 7 Impor Garam: a. Penunjukan sebagai Importir Terdaftar (IT) Garam; dan b. Pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) Garam Iodisasi dan Non Iodisasi. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor No:44/M-DAG/PER/ 10/2007 tentang Perubahan Atas Permendag No:20/M- DAG/PER/9/2005 tentang Ketentuan Impor Garam. Impor Plastik: Pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) Plastik Keputusan Menteri Perindustian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya. 9 Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna a. Penunjukan sebagai Importir Terdaftar (IT) Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna; dan b. Persetujuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna Peraturan Menteri Perdagangan Nomor No.15/M-DAG/PER/3/2007 tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I NOMOR : 12/M-DAG/PER/3/2009 TANGGAL : 27 Maret 2009 KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN EKSPOR YANG DILIMPAHKAN No Jenis Perizinan Dasar Hukum 1 Ekspor Kopi: a. Penetapan Eksportir Terdaftar Kopi b. Surat Persetujuan Ekspor Kopi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/7/2008 tentang Ketentuan Ekspor Kopi 2 Ekspor Produk Industri Kehutanan: Penetapan Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan 2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I NOMOR : 12/M-DAG/PER/3/2009 TANGGAL : 27 Maret 2009 IMPOR BARANG TERTENTU YANG TIDAK DIHARUSKAN MEMILIKI NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK) No Jenis Barang Tertentu 1. Jagung 2. Beras 3. Kacang Kedelai 4. Gula 5. Tekstil dan Produk Tekstil 6. Elektronika dan Komponennya 7. Sepatu dan Peralatan Kaki Lainnya 8. Mainan Anak-anak MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12