PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi

PERMEN Nomor 114 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 2. Pupuk Urea adalah pupuk buatan yang merupakan pupuk tunggal (murni) mengandung Nitrogen (N) berkadar tinggi (paling sedikit 46% (empat puluh enam per seratus) dalam bentuk bubuk, butiran, cairan, pil, tablet atau bentuk semacamnya yang dikemas maupun curah, dengan rumus CO(NH2)2. 3. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian, meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya, yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian serta diberi tanda spesifik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pupuk Urea Non Subsidi adalah Pupuk Urea yang didalamnya tidak terkandung perolehan subsidi dari pemerintah. 5. Rapat Koordinasi adalah rapat antar kementerian/lembaga yang diselenggarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 6. PT. Pupuk INDONESIA (Persero) adalah perusahaan induk dari Badan Usaha produsen di bidang pupuk. 7. Anak Perusahaan PT. Pupuk INDONESIA (Persero) adalah produsen pupuk yang merupakan anak perusahaan PT. Pupuk INDONESIA (Persero) terdiri dari PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda. 8. Surat Keterangan Alokasi Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi yang selanjutnya disebut SKAE Pupuk Urea Non Subsidi adalah surat keterangan mengenai pembagian alokasi jumlah Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi kepada anak perusahaan yang diterbitkan oleh PT. Pupuk INDONESIA (Persero). 9. Persetujuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi yang selanjutnya disebut PE Pupuk Urea Non Subsidi adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi. 10. Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 11. INDONESIA National Single Window yang selanjutnya disingkat INSW adalah sistem nasional INDONESIA yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision-making for custom release and clearance of cargoes). 12. Portal INSW adalah sistem yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/ kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang. 13. Pelabuhan Mandatori adalah pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan penerapan INSW ekspor secara penuh. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 15. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Peraturan Menteri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23