PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 04-m-dag-per-1-2014 Tahun 2014 tentang KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

PERMEN Nomor 04-m-dag-per-1-2014 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 2. Produk Pertambangan Hasil Pengolahan adalah sumber daya alam tidak terbarukan yang digali dari perut bumi yang telah diolah berupa mineral logam yang telah mencapai batasan minimum pengolahan yang ditetapkan oleh Menteri ESDM. 3. Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian adalah sumber daya alam tidak terbarukan yang digali dari perut bumi yang telah diolah dan/atau dimurnikan berupa mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang telah mencapai batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian yang ditetapkan oleh Menteri ESDM. 4. Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, yang selanjutnya disebut ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian. 5. Persetujuan Ekspor adalah izin untuk melakukan ekspor produk pertambangan yang sudah mencapai batasan minimum pengolahan. 6. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. 7. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai www.djpp.kemenkumham.go.id pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. 8. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disingkat IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 9. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 10. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI, adalah izin usaha industri yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan tahapan kegiatan industri untuk pengolahan dan/atau pemurnian. 11. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang ekspor yang dilakukan Surveyor. 12. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan pemeriksaan teknis Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian. 13. INDONESIA National Single Window yang selanjutnya disebut INSW adalah sistem nasional INDONESIA yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision- making for custom release and clearance of cargoes). 14. Portal INSW adalah sistem yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/ kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang. 15. Pelabuhan Mandatori adalah pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan penerapan INSW ekspor secara penuh. 16. Wilayah Kosong adalah wilayah yang memiliki potensi menjadi sumber Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian tetapi belum menjadi wilayah kerja Surveyor. www.djpp.kemenkumham.go.id 17. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit teknis terkait yang berwenang dan merupakan pertimbangan teknis untuk diterbitkan Persetujuan Ekspor. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 19. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Menteri ESDM adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 20. Menteri Perindustrian adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. 22. Dirjen Minerba adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 23. Dirjen BIM adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian.

Article 6

Correction

(1) Ekspor produk pertambangan: www.djpp.kemenkumham.go.id a. untuk produk pertambangan yang tercantum dalam Lampiran I dapat dilaksanakan tanpa Persetujuan Ekspor dari Menteri tetapi harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis. b. untuk produk pertambangan yang tercantum dalam Lampiran II hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Ekspor dari Menteri dan harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Direktur Jenderal. (3) Untuk mendapat Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan d. Rekomendasi dari Menteri ESDM. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, paling sedikit memuat jenis, jumlah, dan pelabuhan muat produk pertambangan hasil pengolahan. (5) Persetujuan Ekspor berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang. (6) Untuk mendapatkan perpanjangan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian; b. fotokopi Persetujuan Ekspor sebelumnya; dan c. fotokopi Kartu Kendali. (7) Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (8) Bentuk Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 9

Correction

(1) Persyaratan untuk mendapatkan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebagai berikut: a. memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Survey (SIUJS); b. berpengalaman sebagai Surveyor atas produk pertambangan paling sedikit 5 (lima) tahun; c. memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) kantor cabang/perwakilan di wilayah INDONESIA; d. memiliki tenaga ahli bersertifikat sebagai verifikator, drafter, analis laboratorium dan geologis; e. memiliki paling sedikit 3 (tiga) laboratorium sendiri yang terakreditasi dengan peralatan lengkap dan dapat bekerja sama dengan laboratorium lain yang sesuai dengan lingkup produk pertambangan; f. laboratorium sebagaimana dimaksud pada huruf e harus berada di wilayah kerjanya yang berbeda; dan g. mempunyai rekam jejak (track record) yang baik dalam hal pengelolaan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di bidang ekspor. (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis, Surveyor harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. fotokopi Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS); www.djpp.kemenkumham.go.id b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. keterangan wilayah kerja perusahaan, paling sedikit memuat alamat kantor pusat, kantor cabang/perwakilan dan lokasi laboratorium; e. keterangan jenis produk pertambangan di wilayah kerja; f. keterangan jenis produk pertambangan yang sudah pernah diverifikasi; g. daftar tenaga ahli yang dilengkapi dengan Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan lokasi kerjanya dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIa dan Lampiran VIb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; h. bukti kepemilikan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; i. bukti kerja sama pemanfaatan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, jika ada kerja sama pemanfaatan laboratorium; j. daftar peralatan lengkap laboratorium sesuai dengan lingkup produk pertambangan dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan k. daftar nama pejabat penandatangan LS, contoh tanda tangan dan contoh cap perusahaan dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 10

Correction

(1) Untuk dapat dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian harus mengajukan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Surveyor. (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan mengenai keabsahan administrasi dan wilayah asal produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian; b. jumlah produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian; www.djpp.kemenkumham.go.id c. jenis dan spesifikasi produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian yang mencakup Nomor Pos Tarif/HS melalui analisis kuantitatif di laboratorium; dan d. waktu pengapalan dan pelabuhan muat. (3) Penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan mengenai keabsahan administrasi dan wilayah asal produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian; b. Negara dan pelabuhan tujuan ekspor; c. nilai ekspor; d. dokumen yang memuat kesesuaian antara produk pertambangan dengan jenis IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian, dan/atau IUI; e. kesesuaian antara IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian, dan/atau IUI dengan wilayah asal produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian; dan f. bukti pelunasan pembayaran royalti. (4) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang telah dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) disertai hasil analisa kuantitatif yang terkandung dalam produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian. (5) ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian dan LS digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). (6) Penerbitan LS oleh Surveyor paling lambat 1 (satu) hari setelah pemeriksaan muat barang dilakukan. (7) LS yang diterbitkan oleh Surveyor hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali pengapalan untuk pendaftaran 1 (satu) nomor PEB. (8) Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian yang dilakukan oleh Surveyor dibebankan kepada ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian. (9) Atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor produk pertambangan yang dilakukannya, Surveyor memungut imbalan jasa yang besarannya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 04-m-dag-per-1-2014 Tahun 2014 tentang KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21