PERMEN

Peraturan Menteri Nomor per-16-men-viii-2009 Tahun 2009 tentang TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN PENGERAHAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI BAGI PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA

PERMEN Nomor per-16-men-viii-2009 Tahun 2009

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENERBITAN SIP

Article 2

Correction

(1) PPTKIS yang akan merekrut calon TKI wajib memiliki SIP yang diterbitkan oleh Menteri. (2) Penerbitan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. (3) Penunjukan pejabat penerbit SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Article 3

Correction

(1) Untuk memperoleh SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPTKIS harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan: a. copy perjanjian kerjasama penempatan TKI antara PPTKIS dengan pengguna/mitra usaha; b. copy surat permintaan TKI/job order/employment order/demand letter/wakalah, atas nama PPTKIS yang bersangkutan; c. rancangan perjanjian penempatan; dan d. rancangan perjanjian kerja. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan d harus diterjemahkan dalam bahasa INDONESIA dan ditulis dalam huruf latin serta memperoleh persetujuan dari Perwakilan Republik INDONESIA di negara tujuan. (3) SIP diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai lengkap, sah, dan benar.

Article 4

SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disampaikan kepada PPTKIS dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota daerah rekrut.

Article 5

(1) Dalam hal PPTKIS akan melakukan proses rekrut, PPTKIS harus menggunakan SIP asli atau SIP yang telah dilegalisasi oleh dinas provinsi. (2) Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.

Article 6

(1) SIP memuat: a. nomor dan tanggal surat permintaan TKI/job order/demand letter/visa wakalah; b. nama calon pengguna atau mitra usaha di negara tujuan penempatan; c. jumlah calon TKI yang akan direkrut pada provinsi yang bersangkutan; d. jenis pekerjaan/jabatan serta syarat-syarat dan kondisi kerja; e. jangka waktu berlakunya SIP; dan f. daerah rekrut. (2) Jangka waktu berlakunya SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan jangka waktu berlakunya job order/demand letter/visa wakalah dari pengguna dengan ketentuan tidak melebihi 6 (enam) bulan. (3) Daerah rekrut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f meliputi wilayah provinsi.

Article 7

(1) PPTKIS yang telah memperoleh SIP, melaporkan pada dinas provinsi daerah rekrut. (2) Dinas provinsi menentukan daerah rekrut di wilayah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan menerbitkan surat pengantar rekrut. (3) Surat pengantar rekrut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Article 8

(1) SIP dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan jangka waktu surat permintaan belum berakhir dan jumlah tenaga kerja belum terpenuhi. (2) Dalam hal jangka waktu berlakunya SIP berakhir dan jangka waktu surat permintaan masih berlaku, maka PPTKIS wajib mengajukan permohonan SIP baru dengan ketentuan jumlah TKI yang diminta di dalam surat permintaan belum terpenuhi.

Peraturan Menteri Nomor per-16-men-viii-2009 Tahun 2009 tentang TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN PENGERAHAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI BAGI PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

BAB IV

Article 10

BAB V

Article 11