PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 22-men-ix-2009 Tahun 2009 tentang PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM NEGERI

PERMEN Nomor 22-men-ix-2009 Tahun 2009

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. 2. Pemagangan di dalam negeri adalah pemagangan yang diselenggarakan oleh perusahaan yang berdomisili di Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 3. Penyelenggara program pemagangan di dalam negeri adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program pemagangan. 4. Perusahaan adalah: a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 5. Lembaga Pelatihan Kerja, yang selanjutnya disingkat LPK, adalah instansi pemerintah, badan hukum, atau perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. 6. Unit Pelatihan adalah satuan unit yang menyelenggarakan pelatihan di perusahaan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. 7. Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Standar Internasional adalah standar kompetensi kerja yang disusun, dikembangkan, dan digunakan oleh dua negara atau lebih yang ditetapkan oleh suatu forum organisasi yang bersifat multinasional berskala regional dan/atau internasional. 9. Standar Khusus adalah standar kompetensi kerja yang disusun, dikembangkan, dan digunakan oleh instansi/perusahaan/organisasi atau memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri atau untuk memenuhi kebutuhan organisasinya. 10. Perjanjian pemagangan adalah perjanjian antara peserta pemagangan dengan penyelenggara pemagangan yang dibuat secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban serta jangka waktu pemagangan. 11. Perjanjian kerja sama penyelenggara pemagangan adalah perjanjian antara LPK dengan perusahaan yang dibuat secara tertulis yang memuat teknis pelaksanaan penyelenggaraan program pemagangan. 12. Tenaga pelatihan adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi untuk mendukung terlaksananya program pemagangan sesuai dengan bidang tugasnya. 13. Pembimbing pemagangan adalah tenaga pelatihan yang merupakan tenaga penyelia atau pekerja yang ditunjuk oleh penyelenggara pemagangan untuk membimbing peserta pemagangan di perusahaan. 14. Jejaring Pemagangan adalah forum komunikasi atau wadah yang beranggotakan dari unsur-unsur perusahaan, LPK, pemerintah, asosiasi profesi, asosiasi LPK, serta stakeholder, untuk memfasilitasi penyelenggaraan program pemagangan. 15. Dinas kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. 16. Dinas provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi. 17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi pelatihan kerja dan produktivitas di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 18. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB VI

PELAKSANAAN

Article 17

Correction

Penyelenggara pemagangan dapat melaksanakan pemagangan setelah memberitahukan secara tertulis rencana pelaksanaan pemagangan kepada dinas kabupaten/kota dengan melampirkan: a. program pemagangan; b. rencana pelaksanaan pemagangan; c. perjanjian pemagangan.

Article 18

Correction

(1) Penyelenggara pemagangan setelah memberitahukan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat merekrut dan menyeleksi peserta pemagangan. (2) Dalam melaksanakan rekrut peserta program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan dapat berkoordinasi dengan dinas kabupaten/kota setempat. (3) Seleksi peserta program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara pemagangan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Article 19

(1) Pelaksanaan program pemagangan meliputi teori, praktik, workshop laboratory di unit pelatihan/LPK dan praktik kerja di perusahaan secara rotasi yang dibimbing oleh tenaga pelatihan dan/atau pembimbing pemagangan sesuai dengan tuntutan program. (2) Teori, simulasi, dan praktik di unit pelatihan/LPK dilaksanakan paling banyak 25% dari komposisi program pemagangan, sedangkan praktik kerja secara langsung di perusahaan dilaksanakan paling sedikit 75% dari komposisi program pemagangan. (3) Waktu magang di perusahaan disesuaikan dengan jam kerja yang diberlakukan di perusahaan.

Article 20

Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan program pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19, perusahaan dapat melakukan koordinasi dengan jejaring pemagangan.

Article 21

(1) Penyelenggara pemagangan melakukan evaluasi terhadap peserta pemagangan secara berkala. (2) Peserta pemagangan yang telah dievaluasi dan dinyatakan memenuhi standar kompetensi yang telah ditentukan oleh perusahaan diberikan sertifikat pemagangan. (3) Peserta pemagangan yang telah memiliki sertifikat pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti sertifikasi kompetensi melalui lembaga sertifikasi profesi yang terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Article 22

Peserta pemagangan yang telah memperoleh sertifikat pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dapat: a. direkrut langsung sebagai pekerja oleh perusahaan yang melaksanakan pemagangan; b. bekerja pada perusahaan yang sejenis; c. melakukan usaha mandiri/menjadi wirausaha.

Peraturan Menteri Nomor 22-men-ix-2009 Tahun 2009 tentang PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM NEGERI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB IV

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB V

Article 16

BAB VI

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB VII

Article 23

BAB VIII

Article 24

BAB IX

Article 25

Article 26

BAB X

Article 27

BAB XI

Article 29