Correct Article 23

(1) Penetapan Angka Kredit Instruktur oleh pejabat yang berwenang dilakukan berdasarkan pada berita acara penilaian Angka Kredit. (2) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan keberatan. (3) Berkas asli Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara dengan tembusan kepada: a. Instansi Pembina; b. Instruktur yang bersangkutan; c. pimpinan satuan kerja Instruktur yang bersangkutan; d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada satuan kerja yang bersangkutan; dan e. pejabat berwenang lainnya. (4) Format Berkas Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.