PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Seleksi Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi

PERMEN Nomor 7 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

KEANGGOTAAN BNSP DAN PERSYARATAN CALON ANGGOTA BNSP

Article 2

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA BNSP

Article 4

Correction

Tahapan pelaksanaan seleksi calon anggota BNSP dilakukan melalui: a. pembentukan panitia seleksi; b. pengumuman seleksi; c. pendaftaran; d. seleksi; dan e. penetapan nama calon anggota BNSP.

Article 5

Correction

Untuk melakukan seleksi calon anggota BNSP, Menteri membentuk panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.

Article 6

(1) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua; b. 1 (satu) orang sekretaris; dan c. 3 (tiga) orang anggota. (2) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur: a. Kementerian Ketenagakerjaan; b. kementerian terkait; dan c. profesional dan/atau akademisi. (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan. (4) Panitia seleksi calon anggota BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi calon anggota BNSP.

Article 7

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas: a. menyusun dan MENETAPKAN jadwal kegiatan pendaftaran, seleksi, dan pengumuman calon anggota BNSP; b. menyiapkan instrumen dan skema seleksi; c. membuka pendaftaran penerimaan calon anggota BNSP; d. menerima pendaftaran dan melakukan tahapan seleksi terhadap calon anggota BNSP; e. mengumumkan nama calon anggota BNSP yang lulus tahapan seleksi; dan f. menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Menteri.

Article 8

Dalam hal anggota panitia seleksi tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menteri dapat menunjuk anggota panitia seleksi pengganti yang berasal dari unsur yang sama.

Article 9

(1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat panitia seleksi. (2) Sekretariat panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat secara ex-officio oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian. (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan tugas administratif dan operasional kesekretariatan panitia seleksi.

Article 10

Pengumuman seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah panitia seleksi ditetapkan.

Article 11

(1) Pengumuman seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. diumumkan dan disampaikan kepada seluruh kementerian, asosiasi profesi, dan asosiasi industri secara tertulis; b. diumumkan melalui website Kementerian Ketenagakerjaan; c. diumumkan paling sedikit di 2 (dua) media cetak nasional. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai: a. waktu dan tempat pendaftaran; b. syarat yang harus dipenuhi oleh pendaftar; dan c. korespondensi.

Article 12

(1) Setiap orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat mendaftarkan diri kepada panitia seleksi dengan cara daring atau luring. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia seleksi. (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman seleksi diumumkan.

Article 13

(1) Peserta seleksi calon anggota BNSP pada pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi unsur pemerintah dan unsur masyarakat berjumlah paling sedikit: a. 6 (enam) unsur pemerintah; dan b. 15 (lima belas) unsur masyarakat. (2) Dalam hal jumlah peserta seleksi yang mendaftar sebagai calon anggota BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, panitia seleksi melakukan pengumuman ulang.

Article 14

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan melalui tahapan: a. seleksi administrasi; b. penulisan dan pemaparan makalah; c. tes psikologi; dan d. wawancara.

Article 20

(1) Penetapan nama calon anggota BNSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e berdasarkan hasil seleksi calon anggota BNSP. (2) Panitia seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi paling banyak 14 (empat belas) nama calon anggota BNSP kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah wawancara. (3) 14 (empat belas) nama calon anggota BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. 4 (empat) orang dari unsur pemerintah; dan b. 10 (sepuluh) orang dari unsur masyarakat.

Article 21

Menteri menyampaikan 7 (tujuh) nama calon anggota BNSP dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat kepada PRESIDEN paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak laporan hasil seleksi disampaikan.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Seleksi Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 20

Article 21

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Ketiga

Article 10

Article 11

BAB Keempat

Article 12

Article 13

BAB Kelima

Article 14

Article 15

BAB 1

Article 15

Article 16

Article 17

BAB 2

Article 16

Article 17

Article 18

BAB 3

Article 18

Article 19

BAB 4

Article 19

BAB Keenam

Article 20

Article 21

BAB IV

Article 22

BAB V

Article 23