Tata Cara Penyesuaian Jabatan Fungsional Bidang Ketenaga…

Article 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi PPK dan pejabat yang berwenang di Kementerian Ketenagakerjaan, Instansi Pusat selain Kementerian Ketenagakerjaan, dan/atau Instansi Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan melalui Penyesuaian.

Article 3

Correction

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas: a. penetapan kebutuhan jabatan fungsional; b. kriteria pengangkatan; c. persyaratan; d. tata cara Penyesuaian (inpassing); dan e. uji kompetensi.

Article 4

Correction

(1) Instansi pusat dan instansi daerah MENETAPKAN formasi Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan. (2) Penghitungan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Instansi pusat dan instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan formasi Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan kepada Menteri.

Article 5

Correction

(1) Penyesuaian (inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan terdiri atas: a. kategori keterampilan; dan b. kategori keahlian. (2) Penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi: a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang ketenagakerjaan dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang; b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Ketenagakerjaan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; c. pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan yang akan didudukinya; dan d. PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Article 6

Correction

(1) PNS yang melaksanakan penyesuaian (inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional kategori keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan: a. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/Diploma I/Diploma II/Diploma III sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki; b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki; c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun; d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki; e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan f. usia paling tinggi: 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pelaksana; dan 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas. (2) PNS yang melaksanakan penyesuaian (inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional kategori keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan: a. berijazah paling rendah strata satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau berijazah paling rendah strata dua (S-2) atau yang sederajat dari pendidikan yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki; c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun; d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki; e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan f. usia paling tinggi: 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pelaksana; 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas; 3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki jabatan fungsional ketenagakerjaan ahli madya; 4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi. (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 7

Correction

PNS yang akan diangkat melalui penyesuaian (inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional Instruktur harus memiliki pengalaman mengajar dan/atau melatih sesuai dengan bidangnya paling sedikit 2 (dua) tahun.

Article 8

Correction

PNS yang akan diangkat melalui Penyesuaian (inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial harus memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial paling sedikit 2 (dua) tahun.

Article 9

Correction

PNS yang telah diangkat melalui Penyesuaian (inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional pengawas ketenagakerjaan dan belum mengikuti Diklat Dasar Pengawas Ketenagakerjaan wajib mengikuti Diklat Dasar Pengawas Ketenagakerjaan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diangkat sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

Article 10

Correction

PNS yang akan diangkat melalui Penyesuaian (inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja harus memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

Article 11

Correction

PNS yang akan diangkat melalui Penyesuaian (inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang keselamatan dan kesehatan kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

Article 12

Correction

(1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional berdasarkan angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian (inpassing). (2) Angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian (inpassing) dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) PNS yang dibebaskan sementara dan belum diberhentikan dari Jabatan Fungsional dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki. (4) Penghitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 2 (dua) tahun setelah ditetapkan surat keputusan Penyesuaian (inpassing) PNS yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional yang diduduki.

Article 13

Correction

Tata cara pelaksanaan Penyesuaian (inpassing): (1) PPK atau pejabat yang berwenang menyampaikan usulan Penyesuaian (inpassing) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan rekomendasi. (2) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan syarat administrasi sebagai berikut: a. fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS; b. fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS; c. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; d. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; e. surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja instansi paling rendah setingkat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun; f. fotokopi penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan g. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional bidang Ketenagakerjaan tidak rangkap jabatan fungsional lainnya, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. (4) Dalam hal seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dilakukan, dilanjutkan uji kompetensi portofolio. (5) Hasil uji kompetensi portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada tim seleksi. (6) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditindaklanjuti dengan penerbitan rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri. (7) Penetapan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan oleh PPK. (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 14

Correction

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan penilaian portofolio oleh tim seleksi yang dibentuk Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional.

Article 15

Correction

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menerbitkan rekomendasi sebagai dasar pengangkatan melalui Penyesuaian (inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan oleh PPK.

Article 16

Correction

Surat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

Article 17

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2017 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd M. HANIF DHAKIRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN (inpassing) JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KETENAGAKERJAAN DAFTAR LAMPIRAN Format 1a : Surat pernyataan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun Format 1b : Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional bidang Ketenagakerjaan tidak rangkap jabatan fungsional lainnya Format 1c : Surat Rekomendasi Tabel 2a : Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian (inpassing) dalam Jabatan Fungsional bidang Ketenagakerjaan kategori keterampilan dengan pendidikan SLTA/D.I/D.II/D.III/Sarjana Muda Tabel 2b : Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian (inpassing) dalam Jabatan Fungsional bidang Ketenagakerjaan kategori keahlian dengan pendidikan Sarjana (S1)/D.IV/Magister (S2)/Doktor (S3) MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd M. HANIF DHAKIRI Format 1a ……………….. KOP SURAT………………. SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama :………………………………………………………………… NIP :………………………………………………………………… Instansi :………………………………………………………………… Jabatan :………………………………………………………………… (paling rendah pejabat struktural Eselon II) Menyatakan bahwa, Nama :………………………………………………………………… NIP :………………………………………………………………… Pangkat/Gol. Ruang/TMT :………………………………………………………………… Unit Kerja :………………………………………………………………… telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun untuk dapat disesuaikan (di-inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional Instruktur/Mediator Hubungan Industrial/Pengawas Ketenagakerjaan/Pengantar Kerja/Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja*) Kategori Keterampilan/Keahlian*). …………………………, …………………. Yang membuat pernyataan, ( ……………………………………………) NIP ……………………………………….. *) coret yang tidak perlu atau disesuaikan Format 1b ……………….. KOP SURAT………………. SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama :………………………………………………………………… NIP :………………………………………………………………… Pangkat/Gol. Ruang/TMT : ………………………………………………………………… Unit Kerja :………………………………………………………………… Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya: 1. Bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Instruktur/Mediator Hubungan Industrial/Pengawas Ketenagakerjaan/Pengantar Kerja/Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja*) Kategori Keterampilan/Keahlian. *) 2. Tidak rangkap jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya. 3. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang ketenagakerjaan. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. …………………………, …………………. Yang membuat pernyataan, ( ……………………………………………) NIP ……………………………………….. *) coret yang tidak perlu atau disesuaikan Format 1c ……………………., …………. Nomor : Hal : Rekomendasi Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat/Instansi Daerah di ……….. Berdasarkan surat usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat/Instansi Daerah Nomor …………… tanggal ……….. hal …………., kepada Pegawai Negeri Sipil dengan data sebagai berikut : No NAMA / NIP PANGKAT/G OL. RUANG JENJANG JABATAN ANGKA KREDIT 1 2 3 4 5 dapat disesuaikan (di-inpassing) dalam Jabatan Fungsional Instruktur/Mediator Hubungan Industrial/Pengawas Ketenagakerjaan/Pengantar Kerja/Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja*) Kategori Keterampilan/Keahlian. *) Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd M. HANIF DHAKIRI Tembusan: 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja yang bersangkutan; 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; *) 3. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*) 5. Pejabat Instansi yang berkepentingan. *) coret yang tidak perlu atau disesuaikan Tabel 2a ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN (inpassing) BAGI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KETENAGAKERJAAN KATEGORI KETERAMPILAN DENGAN PENDIDIKAN SLTA/D.I/D.II/D.III/SARJANA MUDA NO. GOL. RUANG STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN < 1 TAHU N 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN /LEBIH 1. II/a SLTA/D.I 25 29 34 38 39 2. II/b SLTA/D.I 40 43 47 52 57 D.II 40 44 48 53 58 3. II/c SLTA/D.I 60 63 68 73 77 D.II 60 64 69 74 78 SARJANA MUDA/D.III 60 65 70 75 79 4. II/d SLTA/D.I 80 83 87 92 97 D.II 80 84 88 93 98 SARJANA MUDA/D.III 80 85 89 94 99 5. III/a SLTA/D.I 100 110 121 132 144 D.II 100 111 122 133 145 SARJANA MUDA/D.III 100 112 123 134 146 6. III/b SLTA/D.I 150 161 172 183 195 D.II 150 162 173 184 196 SARJANA MUDA/D.III 150 163 174 185 197 7. III/c SLTA/D.I 200 221 244 268 290 D.II 200 222 245 269 291 SARJANA MUDA/D.III 200 223 246 270 292 8. III/d SLTA/D.I/D.II / SARJANA MUDA/D.III 300 300 300 300 300 Tabel 2b ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN (inpassing) BAGI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KETENAGAKERJAAN KATEGORI KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/D.IV/MAGISTER (S2)/DOKTOR (S3) NO. GOL. RUANG STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN < 1 TAHU N 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN /LEBIH 1. III/a S1/D.IV 100 106 118 130 142 2. III/b S1/D.IV 150 154 165 178 190 S2 150 155 168 181 195 3. III/c S1/D.IV 200 214 237 261 285 S2 200 214 239 264 290 S3 200 216 241 268 294 4. III/d S1/D.IV 300 309 332 356 380 S2 300 310 334 359 385 S3 300 311 336 363 390 5. IV/a S1/D.IV 400 415 450 486 522 S2 400 416 453 490 527 S3 400 418 456 494 532 6. IV/b S1/D.IV 550 558 593 629 665 S2 550 559 595 632 670 S3 550 560 598 636 674 7. IV/c S1/D.IV 700 710 731 765 798 S2 700 711 733 768 803 S3 700 712 735 771 807 8. IV/d S1/D.IV 850 855 902 948 988 S2 850 856 903 949 993 S3 850 857 904 950 997 9. IV/e S1 s.d. S3 1050 1050 1050 1050 1050

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17