PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya

PERMEN Nomor 3 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya merupakan pedoman bagi: 1. Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit; 2. Tim Penilai Angka Kredit; 3. Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit; dan 4. Pejabat Fungsional Pengantar Kerja, di Kementerian Ketenagakerjaan, instansi pusat selain Kementerian Ketenagakerjaan, instansi daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pengusulan, dan penilaian jabatan fungsional Pengantar Kerja.

Article 2

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.04/MEN/2001 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2017 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd M. HANIF DHAKIRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Correction

Article 2

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.