PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENGENAAN DAN PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU BAGI PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA

PERMEN Nomor 23 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU BAGI PEMBERI KERJA

Article 2

Correction

Jenis Sanksi Administratif meliputi: a. teguran tertulis; b. denda; dan/atau c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Article 3

Correction

Pemberi Kerja dikenai Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu apabila melanggar ketentuan: a. Pasal 59 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; b. Pasal 34 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun; c. Pasal 33 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Article 4

(1) Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi teguran tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan. (2) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sanksi teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, BPJS Ketenagakerjaan mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja. (3) Sanksi denda dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir, Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya. (4) Apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, Pemberi Kerja dikenai Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu.

Article 5

(1) Pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu. (2) Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dapat dilakukan dengan mempersyaratkan kepada Pemberi Kerja agar pada saat akan mendapatkan pelayanan publik tertentu, wajib melengkapi bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta bukti pembayaran iuran terakhir dari BPJS Ketenagakerjaan. (3) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengenaan sanksi dapat dilakukan atas: a. permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan; atau b. rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan. (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan kepada masing-masing Unit Pelayanan Publik Tertentu setelah berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan, dengan melampirkan: a. identitas Pemberi Kerja; b. surat teguran tertulis pertama; c. surat teguran tertulis kedua; dan d. surat pengenaan sanksi denda. (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan atas rekomendasi Pengawas Ketenagakerjaan kepada masing-masing Unit Pelayanan Publik Tertentu setelah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. (6) Dalam hal Unit Pelayanan Publik Tertentu memerlukan data dan informasi lebih lanjut dapat melakukan klarifikasi kepada BPJS Ketenagakerjaan dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan. (7) Berdasarkan permintaan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Pelayanan Publik Tertentu memberikan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu kepada Pemberi Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan sampai Pemberi Kerja melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Article 6

Dalam hal Unit Pelayanan Publik Tertentu telah mengenakan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu, BPJS Ketenagakerjaan dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan memonitor pelaksanaannya.

Article 7

(1) Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dicabut apabila Pemberi Kerja telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu atas: a. permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan; atau b. rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENGENAAN DAN PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU BAGI PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

BAB Kesatu

Article 8

BAB Kedua

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

BAB V

Article 12

BAB VI

Article 13