PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN

PERMEN Nomor 20 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB 1

Sanksi Administratif untuk Pelanggaran Ketentuan Pembayaran THRKeagamaan

Article 13

Pengusaha yang menerapkan Uang Servis pada usaha hotel dan usaha restoran di hotel wajib membagikan kepada Pekerja/Buruh setelah dikurangi risiko kehilangan atau kerusakan dan pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Article 12

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha atas denda keterlambatan membayar THR Keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit didasarkan pada pertimbangan mengenai: a. sebab-sebab tidak dilaksanakannya teguran tertulis oleh Pengusaha; dan b. kondisi finansial perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. (3) Pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengusaha membayar THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Article 16

(1) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit didasarkan pada pertimbangan mengenai: a. sebab-sebab tidak dilaksanakannya teguran tertulis oleh Pengusaha; dan b. kondisi finan sial perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. (3) Pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengusaha membagikan Uang Servis kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Article 15

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dikenakan kepada Pengusaha sebanyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Article 14

Pengusaha yang tidak membagikan Uang Servis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; dan b. pembatasan kegiatan usaha.

Article 19

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dikenakan kepada Pengusaha sebanyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2).

Article 18

Pengusaha yang tidak menyusun dan tidak memberitahukan Struktur dan Skala Upah kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; dan b. pembatasan kegiatan usaha. perusahaan; atau b. pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan perjanjian kerja bersama. peraturan pembaharuan dan

Article 17

(1) Struktur dan Skala Upah wajib disusun oleh Pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. (2) Struktur dan Skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada seluruh Pekerja/ Buruh. (3) Struktur dan Skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan oleh Perusahaan pada saat permohonan: a. pengesahan

BAB 2

Sanksi Administratifuntuk Pelanggaran Ketentuan Pembagian Uang Servis

Article 12

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha atas denda keterlambatan membayar THR Keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit didasarkan pada pertimbangan mengenai: a. sebab-sebab tidak dilaksanakannya teguran tertulis oleh Pengusaha; dan b. kondisi finansial perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. (3) Pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengusaha membayar THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Article 16

(1) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit didasarkan pada pertimbangan mengenai: a. sebab-sebab tidak dilaksanakannya teguran tertulis oleh Pengusaha; dan b. kondisi finan sial perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. (3) Pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengusaha membagikan Uang Servis kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Article 15

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dikenakan kepada Pengusaha sebanyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Article 14

Pengusaha yang tidak membagikan Uang Servis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; dan b. pembatasan kegiatan usaha.

Article 19

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dikenakan kepada Pengusaha sebanyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2).

Article 18

Pengusaha yang tidak menyusun dan tidak memberitahukan Struktur dan Skala Upah kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; dan b. pembatasan kegiatan usaha. perusahaan; atau b. pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan perjanjian kerja bersama. peraturan pembaharuan dan

Article 17

(1) Struktur dan Skala Upah wajib disusun oleh Pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. (2) Struktur dan Skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada seluruh Pekerja/ Buruh. (3) Struktur dan Skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan oleh Perusahaan pada saat permohonan: a. pengesahan