PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 tentang UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

PERMEN Nomor 18 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Article 3

Correction

(1) UKPBJ Kementerian berkedudukan pada Biro Umum, Sekretariat Jenderal. (2) UKPBJ Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian. (3) Dalam melaksanakan tugas UKPBJ Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UKPBJ Kementerian memiliki fungsi: a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; b. pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa; d. pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa; dan e. tugas lain yang diberikan oleh Menteri yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. (4) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara teknis oleh Bagian Layanan Pengadaan di Biro Umum.

Article 4

Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi: a. inventarisasi paket Pengadaan Barang/Jasa; b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa; c. penyusunan strategi Pengadaan Barang/Jasa; d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan; e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa; f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral; g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan h. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Article 5

(1) Pelaksanaan fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi: a. pengelolaan seluruh informasi, sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa, dan infrastrukturnya; b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. (2) Dukungan sistem pelaksanaan fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi sistem teknologi informasi di Kementerian. (3) Dalam menjalankan fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ Kementerian dengan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik berbentuk system provider bertindak sebagai penyelenggara sistem elektronik. (4) Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 6

(1) Pelaksanaan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi: a. pembinaan sumber daya manusia di UKPBJ Kementerian; b. pembinaan bagi para pelaku Pengadaan Barang/Jasa pemerintah; c. pengelolaan kelembagaan UKPBJ Kementerian; d. pengelolaan dan pengukuran kinerja Pengadaan Barang/Jasa pemerintah; e. pengelolaan manajemen pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah; dan f. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan. (2) Pengelolaan kelembagaan UKPBJ Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas: a. pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ Kementerian; b. pelaksanaan analisis beban kerja; c. pengelolaan personil; dan d. pengembangan sistem insentif.

Article 7

Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d meliputi pemberian pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis terkait: a. proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian; b. penggunaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, paling sedikit terdiri atas SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan c. substansi hukum bidang Pengadaan Barang/Jasa.

BAB 2

Kepala UKPBJ

Article 10

Correction

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UKPBJ berkoordinasi dengan PA/KPA/PPK. (2) Kepala UKPBJ Kementerian membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan MENETAPKAN/menempatkan/memindahkan/menugaskan anggota Pokja Pemilihan. (3) Kepala UKPBJ Kementerian menugaskan Pengelola PBJ dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ Kementerian. (4) Dalam hal jumlah Pengelola PBJ di UKPBJ Kementerian belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Pengelola PBJ, maka untuk: a. pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ Kementerian menugaskan paling sedikit 1 (satu) Pengelola PBJ dan kekurangannya dipenuhi dengan menugaskan pegawai negeri sipil di UKPBJ Kementerian/di luar UKPBJ Kementerian yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan; dan b. pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan, Kepala UKPBJ Kementerian merekomendasikan pegawai negeri sipil di UKPBJ Kementerian /di luar UKPBJ Kementerian yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan setelah menugaskan Pengelola PBJ.

Article 11

Kepala UKPBJ Kementerian menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ Kementerian kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

Article 12

(1) Pembentukan Pokja Pemilihan dan penetapan anggota Pokja Pemilihan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pemilihan penyedia barang/jasa. (2) Dalam memberikan penugasan, Kepala UKPBJ Kementerian memperhatikan pemberian kesempatan untuk peningkatan kapasitas dan pengalaman sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa.

Article 13

(1) Dalam hal terjadi permasalahan teknis penggunaan sistem pengadaan secara elektronik oleh Pokja Pemilihan, Pokja Pemilihan melaporkan permasalahan tersebut kepada pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ Kementerian. (2) Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik menindaklanjuti laporan permasalahan Pokja Pemilihan dan memberikan solusi kepada Pokja Pemilihan.

Article 14

Pokja Pemilihan yang melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA/PPK yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan, dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ Kementerian.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 tentang UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

BAB Kesatu

Article 8

BAB Kedua

Article 9

BAB 1

Article 9

Article 10

Article 11

BAB 2

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB 3

Article 12

Article 13

Article 14

BAB IV

Article 15

Article 16

BAB V

Article 17

Article 18

Article 19

BAB VI

Article 20

Article 21

BAB VII

Article 22

BAB VIII

Article 23

Article 24