PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan

PERMEN Nomor 18 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengusaha adalah: a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di INDONESIA mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah INDONESIA. 2. Perusahaan adalah: a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai Pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 3. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. 4. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagakerjaan. 5. Mendirikan Perusahaan adalah sejak Perusahaan itu melakukan kegiatan fisik Perusahaan dan/atau memperoleh izin. 6. Menghentikan Perusahaan adalah menghentikan kegiatan usaha Perusahaan tidak lebih dari satu tahun akan tetapi bukan bermaksud untuk membubarkan Perusahaan baik karena kemauan sendiri maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Menjalankan Kembali Perusahaan adalah mulai menjalankan kembali kegiatan Perusahaan setelah perusahaan dihentikan sebelumnya. 8. Memindahkan Perusahaan adalah memindahkan tempat kedudukan dan/atau lokasi Perusahaan atau mengalihkan pemiliknya. 9. Membubarkan Perusahaan adalah menghentikan kegiatan Perusahaan untuk selama-lamanya. 10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan. 12. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di daerah provinsi. 13. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di daerah kabupaten/kota. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

TATA CARA PELAPORAN

Article 7

Correction

(1) Pengusaha atau Pengurus melakukan registrasi melalui sistem daring untuk memperoleh akun. (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah sebagai berikut: a. memilih menu daftar; b. mengisi identitas pengguna, username, password (yang dipilih sendiri), dan alamat e-mail; c. mengisi informasi Perusahaan pada formulir yang tersedia; d. setelah pengisian formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Perusahaan atau Pengurus mendapatkan e-mail balasan yang berisi link untuk konfirmasi akun dan nomor register; dan e. jika konfirmasi akun telah dilakukan maka Pengusaha atau Pengurus telah resmi teregistrasi. (3) Pengusaha atau Pengurus yang telah teregistrasi melanjutkan pengisian formulir wajib lapor ketenagakerjaan. (4) Tata cara registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Format I tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 8

(1) Laporan sesudah mendirikan, menjalankan kembali, atau memindahkan Perusahaan dilakukan dengan langkah sebagai berikut: a. Pengusaha atau Pengurus melakukan log in dengan menggunakan akun yang dimiliki; b. mengisi formulir yang tersedia: 1. kodifikasi Perusahaan; 2. keadaan Perusahaan: a) hubungan ketenagakerjaan; b) perlindungan tenaga kerja; c) kesempatan kerja; dan d) keadaan tenaga kerja. (2) Selain formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sistem menyediakan menu pesan dialog. (3) Formulir laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dengan menggunakan Format II tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 9

(1) Laporan sebelum memindahkan, menghentikan, atau membubarkan Perusahaan, dilakukan dengan langkah sebagai berikut: a. Pengusaha atau Pengurus melakukan log in dengan menggunakan akun yang dimiliki; b. mengisi formulir yang tersedia: 1. nama dan alamat Perusahaan atau bagian Perusahaan; 2. nama dan alamat Pengusaha; 3. nama dan alamat Pengurus Perusahaan; 4. tanggal memindahkan, menghentikan atau membubarkan Perusahaan; 5. alasan pemindahan, penghentian atau pembubaran Perusahaan; 6. kewajiban yang telah dan akan dilaksanakan terhadap pekerja/buruh, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, perjanjian perburuhan dan kebiasaan-kebiasaan setempat; dan 7. jumlah pekerja/buruh yang akan diberhentikan. (2) Formulir laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dengan menggunakan Format III tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas Provinsi memerintahkan Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan guna memastikan Pengusaha telah melaksanakan kewajiban terhadap pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6.

Article 10

Laporan berkala dilakukan dengan menggunakan tata cara dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB III

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN DATA

Article 11

Correction

(1) Data wajib lapor ketenagakerjaan tingkat nasional digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan tingkat nasional. (2) Data wajib lapor ketenagakerjaan tingkat daerah provinsi digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah kabupaten/kota. (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data dari Perusahaan yang berada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Article 12

(1) Data wajib lapor ketenagakerjaan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan rencana kerja unit dan rencana kerja Pengawas Ketenagakerjaan. (2) Rencana kerja unit dan rencana kerja Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 13

(1) Pengoperasian wajib lapor ketenagakerjaan secara daring dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan. (2) Pengoperasian wajib lapor ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh administrator sistem. (3) Administrator sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan: a. di Kementerian, oleh Sekretaris Direktorat Jenderal; atau b. di Dinas Provinsi, oleh kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan atau bagian yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan. (4) Administrator sistem pada Dinas Provinsi membuat akun untuk kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Article 14

Sistem wajib lapor ketenagakerjaan dapat diakses oleh unit Eselon I di Kementerian melalui Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan c.q. Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan.

Article 15

(1) Dinas Provinsi harus memberikan akses data wajib lapor ketenagakerjaan kepada dinas yang membidangi ketenagakerjaan di daerah kabupaten/kota. (2) Pemberian akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permintaan kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan di daerah kabupaten/kota. (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data dari Perusahaan yang berada di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Article 16

Pengelolaan jaringan dan basis data sistem wajib lapor ketenagakerjaan dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan melalui Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan.

BAB Kesatu

Pemanfaatan

Article 11

Correction

(1) Data wajib lapor ketenagakerjaan tingkat nasional digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan tingkat nasional. (2) Data wajib lapor ketenagakerjaan tingkat daerah provinsi digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah kabupaten/kota. (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data dari Perusahaan yang berada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Article 12

(1) Data wajib lapor ketenagakerjaan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan rencana kerja unit dan rencana kerja Pengawas Ketenagakerjaan. (2) Rencana kerja unit dan rencana kerja Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 13

(1) Pengoperasian wajib lapor ketenagakerjaan secara daring dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan. (2) Pengoperasian wajib lapor ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh administrator sistem. (3) Administrator sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan: a. di Kementerian, oleh Sekretaris Direktorat Jenderal; atau b. di Dinas Provinsi, oleh kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan atau bagian yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan. (4) Administrator sistem pada Dinas Provinsi membuat akun untuk kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Article 14

Sistem wajib lapor ketenagakerjaan dapat diakses oleh unit Eselon I di Kementerian melalui Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan c.q. Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan.

Article 15

(1) Dinas Provinsi harus memberikan akses data wajib lapor ketenagakerjaan kepada dinas yang membidangi ketenagakerjaan di daerah kabupaten/kota. (2) Pemberian akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permintaan kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan di daerah kabupaten/kota. (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data dari Perusahaan yang berada di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB II

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 7

BAB Kedua

Article 8

BAB Ketiga

Article 9

BAB Keempat

Article 10

BAB III

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kesatu

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kedua

Article 16

BAB V

Article 17

BAB V

Article 18

BAB VI

Article 19

BAB VII

Article 20

BAB VIII

Article 21

Article 22