PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelaporan Harta Kekayaan bagi Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan

PERMEN Nomor 11 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Article 3

Correction

(1) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN yaitu Menteri dan pejabat lain. (2) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengguna anggaran; b. pejabat pimpinan tinggi madya; c. staf khusus Menteri; d. pejabat pimpinan tinggi pratama; e. kuasa pengguna anggaran; f. pejabat pembuat komitmen; g. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; h. auditor; i. pejabat pengadaan barang/jasa; dan j. pengelola barang milik negara.

Article 4

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan melalui aplikasi e-lhkpn pada alamat https://elhkpn.kpk.go.id/.

Article 5

Admin instansi aplikasi e-lhkpn ditetapkan oleh biro yang membidangi sumber daya manusia aparatur.

Article 6

(1) Admin unit kerja aplikasi e-lhkpn ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia di unit kerja eselon I dan untuk unit pelaksana teknis pusat oleh kepala unit pelaksana teknis pusat. (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai admin unit kerja aplikasi e-lhkpn harus memenuhi persyaratan: a. mengisi form admin unit kerja aplikasi e-lhkpn; b. salinan e-ktp; dan c. surat tugas dari pimpinan unit kerja. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala biro yang membidangi sumber daya manusia aparatur untuk proses aktivasi melalui KPK.

Article 7

Admin instansi aplikasi e-lhkpn bertugas: a. melakukan koordinasi dengan KPK terkait monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN; b. memantau admin unit kerja terkait pelaporan LHKPN pada masing-masing unit kerja; c. mengajukan permintaan akun (username dan password) untuk admin unit kepada KPK; d. melakukan koordinasi dengan admin unit kerja terkait kewajiban bagi Penyelenggara Negara yang wajib lapor LHKPN; e. memberikan konsultasi kepada admin unit kerja terkait penggunaan aplikasi e-lhkpn serta hal lain terkait pengelolaan e-lhkpn; dan f. melaporkan kepatuhan penyampaian LHKPN setiap unit eselon I kepada pimpinan instansi.

Article 8

Admin unit kerja aplikasi e-lhkpn bertugas: a. mengingatkan para wajib lapor LHKPN pada masing- masing unit kerja untuk menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan pemutakhiran (update) data Penyelenggara Negara wajib lapor LHKPN di tiap unit kerja; c. melakukan pemantauan terkait kepatuhan penyampaian LHKPN di masing-masing unit kerja; d. melakukan koordinasi dengan admin instansi dalam pengelolaan aplikasi e-lhkpn; dan e. melaporkan kepatuhan penyampaian LHKPN secara periodik kepada pimpinan unit masing-masing.

Article 9

(1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengisi form pengajuan aktivasi akun e- lhkpn dan menyertakan salinan e-ktp untuk diserahkan kepada admin unit kerja e-lhkpn untuk proses aktivasi. (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakses aplikasi e-lhkpn pada alamat https://elhkpn.kpk.go.id/ setelah mendapatkan aktivasi akun (username dan password) yang dikirimkan melalui e-mail.

Article 10

Format LHKPN mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh KPK.

Article 11

Penyampaian LHKPN dilakukan: a. secara berkala, dengan ketentuan: 1. LHKPN disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali; dan 2. batas waktu penyampaian paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya; b. pada saat perubahan jabatan, dengan ketentuan: 1. LHKPN disampaikan pada saat pertama kali menjabat atau pensiun; 2. pengangkatan kembali sebagai wajib LHKPN setelah berakhir masa jabatan atau pensiun; dan 3. batas waktu penyampaian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menjabat atau pensiun.

Article 12

Sekretariat Jenderal c.q. biro yang membidangi sumber daya manusia aparatur melakukan monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN.

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelaporan Harta Kekayaan bagi Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB III

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB IV

Article 19

BAB V

Article 20

BAB VI

Article 21

BAB VII

Article 22

Article 23