PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2019 tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

PERMEN Nomor 10 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2019 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd M. HANIF DHAKIRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAFTAR LAMPIRAN 1. Format 1 : a. SIP3MI Baru b. SIP3MI Perpanjangan c. SIP3MI Perubahan 2. Format 2 : Rencana Kerja Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA 3. Format 3 : Izin Penerbitan Kantor Cabang P3MI 4. Format 4 : Laporan Kepala Dinas Provinsi tentang Penerbitan Izin Kantor Cabang P3MI 5. Format 5 : Laporan P3MI: a. Realisasi Penempatan Pekerja Migran INDONESIA; dan b. Pembentukan dan Penutupan Kantor Cabang. MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd M. HANIF DHAKIRI Format 1.a SIP3MI Baru KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR … TAHUN … TENTANG SURAT IZIN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA PT ……. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Penanggung Jawab PT ….kepada Menteri melalui Surat Nomor … tanggal …hal Permohonan SIP3MI PT …; b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan Komitmen persyaratan, maka PT … memenuhi syarat untuk diberikan SIP3MI; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6141); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6215); 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor .... Tahun ... tentang Tata Cara Penerbitan Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun ... Nomor .....); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Memberikan SIP3MI kepada: Nama Perusahaan : PT …….. Penanggung Jawab : ………… Alamat : Jl. …….. Telp…… e-mail …. KEDUA : Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran INDONESIA sesuai dengan peraturan perundang-undangan. KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal …... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ….. MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, M. HANIF DHAKIRI Format 1.b SIP3MI Perpanjangan KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR … TAHUN … TENTANG PERPANJANGAN SURAT IZIN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA PT ……. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor … Tahun … tentang Perpanjangan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA (SIP3MI) PT …. telah berakhir pada tanggal ……..; b. bahwa berdasarkan permohonan Penanggung Jawab PT ….kepada Menteri melalui Surat Nomor … tanggal … hal Permohonan Perpanjangan SIP3MI PT …; c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan Komitmen persyaratan, maka PT … memenuhi syarat untuk dilakukan perpanjangan SIP3MI; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6141); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6215); 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor .... Tahun ... tentang Tata Cara Penerbitan Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun ... Nomor .....); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Memberikan perpanjangan SIP3MI kepada: Nama Perusahaan : PT …….. Penanggung Jawab : ………… Alamat : Jl. …….. Telp…… e-mail …. KEDUA : Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran INDONESIA sesuai dengan peraturan perundang-undangan. KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal … sampai dengan tanggal …... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ….. MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, M. HANIF DHAKIRI Format 1.c SIP3MI Perubahan KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR … TAHUN … TENTANG PERUBAHAN SURAT IZIN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA PT ……. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Penanggung Jawab PT ….kepada Menteri melalui Surat Nomor … tanggal …hal permohonan perubahan SIP3MI PT …; b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan Komitmen persyaratan, maka PT … memenuhi syarat untuk diberikan SIP3MI; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6141); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6215); 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor .... Tahun ... tentang Tata Cara Penerbitan Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun ... Nomor .....); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Mengubah Diktum Kesatu Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor …Tahun … tentang Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA (SIP3MI) pada PT …. sehingga berbunyi sebagai berikut: Nama Perusahaan : PT …….. Penanggung Jawab Semula : ………… Menjadi : …………. Alamat Semula : ………… Menjadi : …………. KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal …… sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ….Tahun …… tentang Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA (SIP3MI) pada PT. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ….. MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, M. HANIF DHAKIRI

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2019 tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

BAB Keempat

Article 7

BAB 1

Article 7

Article 8

BAB 2

Article 8

BAB Kelima

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Keenam

Article 12

BAB III

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB Kesatu

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kedua

Article 17

Article 18

BAB Ketiga

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Keempat

Article 22

BAB IV

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB Kesatu

Article 23

Article 24

Article 25

BAB Kedua

Article 26

Article 27

BAB Ketiga

Article 28

BAB Keempat