PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

PERMEN Nomor 1 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB 1

Tugas dan Fungsi

Article 4

Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan uji coba program, sistem dan metode pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, serta konsultansi dan peningkatan jejaring di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas.

Article 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan anggaran; b. pelaksanaan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas; c. pelaksanaan fasilitasi pemagangan; d. pelaksanaan peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan; e. pelaksanaan sertifikasi kompetensi; f. pelaksanaan uji coba program, sistem, dan metode pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas; g. pelaksanaan konsultansi pelatihan vokasi dan produktivitas; h. pelaksanaan promosi dan pengukuran peningkatan produktivitas; i. pelaksanaan peningkatan jejaring pelatihan vokasi dan produktivitas; j. pelaksanaan pemantauan pelatihan vokasi dan produktivitas; k. pelaksanaan urusan organisasi dan sumber daya manusia aparatur, tata laksana, keuangan, rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara; dan l. penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Article 6

Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 7

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, urusan rumah tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.

Article 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana; dan d. pelaksanaan urusan rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.

Article 9

Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB 1

Tugas dan Fungsi

Article 38

Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengujian, peningkatan kapasitas dan uji kompetensi personil, uji coba metode dan standar, kalibrasi, pemeriksaan kesehatan kerja, konsultansi, dan peningkatan jejaring di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Article 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran; b. pelaksanaan analisis dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja; c. pelaksanaan peningkatan kapasitas dan uji kompetensi personil keselamatan dan kesehatan kerja; d. pelaksanaan uji coba metode dan standar keselamatan dan kesehatan kerja; e. pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja; f. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kerja; g. pelaksanaan pelayanan konsultansi dan rekomendasi pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja; h. peningkatan jejaring keselamatan dan kesehatan kerja; i. pelaksanana urusan organisasi dan sumber daya manusia aparatur, tata laksana, keuangan, rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara; dan j. penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Article 40

Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 41

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Article 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana; d. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara; dan e. penyusunan evaluasi dan penyusunan laporan Balai.

Article 43

Bagian Umum terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Article 66

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari: a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1310) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 691); b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1311); c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1312); d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1313), dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Article 67

Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1310); b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1311); c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1312); d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1313); e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 7511); f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 691), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 68

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2022 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd IDA FAUZIYAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO