PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

PERMEN Nomor 8 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

Article 4

Correction

(1) Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan oleh pemerintah dan/atau PPIU. (2) Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Menteri.

Article 5

Correction

(1) Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilaksanakan oleh biro perjalanan wisata yang memiliki izin operasional sebagai PPIU. (2) Untuk memiliki izin operasional sebagai PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan: a. memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki salah satu kegiatan usahanya di bidang keagamaan/perjalanan ibadah yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. pemilik saham, komisaris, dan direksi yang tercantum dalam akta notaris perseroan terbatas merupakan warga negara INDONESIA yang beragama Islam; c. pemilik saham, komisaris, dan direksi tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah; d. memiliki kantor pelayanan yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah dan melampirkan bukti kepemilikan atau sewa menyewa paling singkat 4 (empat) tahun yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari Notaris; e. memiliki tanda daftar usaha pariwisata; f. telah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun sebagai biro perjalanan wisata yang dibuktikan dengan laporan kegiatan usaha; g. memiliki sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori biro perjalanan wisata yang masih berlaku; h. memiliki kemampuan teknis untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah yang meliputi kemampuan sumber daya manusia, manajemen, serta sarana dan prasarana; i. memiliki laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian; j. melampirkan surat keterangan fiskal dan fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan; k. memiliki surat rekomendasi asli dari Kantor Wilayah dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan; dan l. menyerahkan jaminan dalam bentuk deposito/ bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 4 (empat) tahun. (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan dalam bentuk deposito/bank garansi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Article 6

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k diberikan setelah dilaksanakan verifikasi terhadap dokumen persyaratan perizinan dan peninjauan lapangan oleh Kantor Wilayah. (2) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan kantor kementerian agama kabupaten/kota. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan rekomendasi oleh Kantor Wilayah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Article 7

(1) PPIU wajib melaporkan perubahan susunan pemilik saham, direksi, dan komisaris dan/atau tempat/domisili perusahaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan. (2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap direksi dan tempat/domisili perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menerbitkan perubahan keputusan izin operasional. (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan kinerja perusahaan.

Article 8

(1) PPIU dapat membuka kantor cabang di luar domisili perusahaan sebagaimana tercantum dalam keputusan tentang penetapan perizinan PPIU. (2) Pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah. (3) Pimpinan PPIU wajib melaporkan pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Direktur Jenderal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan pelaporan pembukaan kantor cabang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB V

PELAYANAN

Article 13

Correction

PPIU wajib memberikan pelayanan: a. bimbingan ibadah umrah; b. transportasi Jemaah; c. akomodasi dan konsumsi; d. kesehatan Jemaah; e. perlindungan Jemaah dan petugas umrah; dan f. administrasi dan dokumentasi umrah.

Article 14

Correction

(1) Bimbingan Jemaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, diberikan oleh pembimbing ibadah sebelum keberangkatan, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi. (2) Bimbingan Jemaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah. (3) Bimbingan Jemaah sebelum keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 1 (satu) kali pertemuan. (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk teori dan praktik. (5) Pembimbing ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pimpinan PPIU dan telah melaksanakan ibadah haji/umrah. (6) PPIU wajib memberikan buku paket atau buku pedoman materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah. (7) Materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada bimbingan manasik dan perjalanan haji dan umrah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

Article 15

Article 16

(1) Pelayanan akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c wajib dilakukan oleh PPIU selama Jemaah berada di Arab Saudi. (2) Dalam hal Jemaah harus menginap sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, PPIU wajib menyediakan akomodasi. (3) Pelayanan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan oleh PPIU dengan menempatkan Jemaah paling jauh 1.000 (seribu) meter dari Masjidil Haram di Makkah dan di dalam wilayah Markaziyah di Madinah pada hotel paling rendah bintang 3 (tiga). (4) Dalam hal Jemaah ditempatkan lebih dari 1.000 (seribu) meter dari Masjidil Haram di Makkah, PPIU wajib menyediakan transportasi selama 24 (dua puluh empat) jam. (5) Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam setiap kamar diisi paling banyak 4 (empat) orang. (6) Pelayanan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh PPIU sebelum berangkat, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi. (7) Konsumsi selama di Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memenuhi persyaratan: a. pelayanan dengan sistem penyajian secara prasmanan sebanyak 3 (tiga) kali sehari; b. beberapa pilihan menu, termasuk menu INDONESIA; dan c. segala bentuk konsumsi yang disajikan harus memenuhi standar higienitas dan kesehatan. (8) Konsumsi sebelum, dalam perjalanan, atau di bandara diberikan dalam kemasan boks.

Article 17

(1) PPIU wajib memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan bagi Jemaah sebelum pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi dan selama di Arab Saudi. (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. penyediaan petugas kesehatan; b. penyediaan obat-obatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pemeriksaan kondisi kesehatan awal Jemaah sebelum keberangkatan; d. pengurusan bagi Jemaah yang sakit selama di perjalanan dan di Arab Saudi; e. pengurusan Jemaah yang meninggal dunia; dan f. bimbingan kesehatan Jemaah diberikan sebelum pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi dan selama di Arab Saudi. (3) PPIU wajib memastikan Jemaah telah mendapatkan vaksinasi meningitis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 18

PPIU bertanggung jawab terhadap perawatan dan pemulangan jemaah yang dirawat inap di Arab Saudi dan negara transit.

Article 19

(1) Setiap Jemaah wajib melakukan vaksinasi meningitis. (2) Vaksinasi meningitis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Jemaah secara individu.

Article 20

(1) Pelayanan perlindungan Jemaah dan petugas umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e wajib dilakukan oleh PPIU, meliputi: a. asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan; b. pengurusan dokumen Jemaah yang hilang selama perjalanan ibadah; dan c. pengurusan Jemaah yang terpisah dan/atau hilang selama dalam perjalanan dan di Arab Saudi. (2) Besaran pertanggungan asuransi/nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan dalam asuransi perjalanan.

Article 21

(1) PPIU wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) petugas untuk mendampingi jemaah. (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dirangkap oleh Jemaah. (3) Dalam hal jemaah berjumlah lebih dari 90 (sembilan puluh) orang, PPIU wajib menyediakan 1 (satu) orang tenaga kesehatan.

Article 22

(1) PPIU wajib menyediakan kartu tanda pengenal yang memuat paling sedikit nama Jemaah, nomor paspor, nama PPIU, penanggung jawab dan nomor kontak di Arab Saudi, nama muassasah, nama dan alamat hotel. (2) PPIU wajib mendaftarkan 1 (satu) orang perwakilan resmi PPIU di Arab Saudi kepada teknis urusan haji pada Konsulat Jenderal Republik INDONESIA di Jeddah.

Article 23

Pelayanan administrasi dan dokumen umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi: a. pengurusan dokumen perjalanan umrah dan visa bagi Jemaah; b. pengurusan dokumen jemaah sakit, meninggal, dan ghaib/hilang; dan c. pengurusan dokumen lain yang dianggap perlu.

Article 24

(1) Masa tinggal Jemaah di Arab Saudi sesuai dengan masa berlaku visa. (2) PPIU wajib memastikan masa tinggal Jemaah di Arab Saudi sesuai dengan masa berlaku visa.

Article 25

PPIU dilarang menelantarkan jemaah umrah yang mengakibatkan jemaah umrah: a. gagal berangkat ke Arab Saudi; b. melanggar masa berlaku visa; atau c. terancam keamanan dan keselamatannya.

Article 26

(1) PPIU wajib melaporkan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah kepada Direktur Jenderal yang meliputi rencana perjalanan umrah, pemberangkatan, pemulangan, dan permasalahan khusus. (2) Laporan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik. (3) Laporan rencana perjalanan umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum Jemaah berangkat dari tanah air. (4) Laporan pemberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah Jemaah berangkat dari bandara pemberangkatan International. (5) Laporan kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah jemaah tiba di tanah air.

BAB Kedua

Transportasi Jemaah

Article 15

Correction

(1) Pelayanan transportasi Jemaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh PPIU meliputi pelayanan pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi dan selama di Arab Saudi. (2) Pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPIU sesuai dengan jadwal yang tertera dalam perjanjian yang telah disepakati dengan calon jemaah. (3) Jadwal pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan tiket pesawat ke dan dari Arab Saudi. (4) Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transportasi udara dari INDONESIA ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke INDONESIA, serta transportasi darat atau udara selama di Arab Saudi. (5) Transportasi udara dari INDONESIA ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 1 (satu) kali transit dengan menggunakan penerbangan langsung atau paling banyak 1 (satu) kali transit dengan paling banyak 2 (dua) maskapai penerbangan. (6) PPIU wajib menyediakan tempat yang layak dan nyaman bagi Jemaah selama berada di bandara. (7) PPIU wajib memfasilitasi Jemaah yang mengalami keterlambatan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Transportasi darat selama di Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menggunakan kendaraan yang layak dan nyaman. (9) Transportasi darat selama di Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus memenuhi standar kelayakan dan kenyamanan: a. usia bus paling lama 5 (lima) tahun; b. kapasitas bus paling banyak 50 (lima puluh) seat/bus; dan c. memiliki air condition, sabuk pengaman, tombol manual darurat pembuka pintu, alat pemecah kaca, alat pemadam kebakaran, bagasi yang terletak di bawah, ban cadangan atau ban anti bocor, kotak pertolongan pertama pada kecelakaan lengkap dengan obat-obatan, pengeras suara, toilet, dan kulkas seluruhnya dalam kondisi baik dan berfungsi. (10) PPIU wajib menyediakan sarana transportasi bagi Jemaah yang aman, layak, dan nyaman sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

BAB XI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Article 41

Correction

(1) PPIU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan/atau ayat (9), Pasal 12, Pasal 14 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 dikenakan sanksi peringatan tertulis. (2) PPIU yang melakukan pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 2 (dua) tahun. (3) PPIU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dikenakan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan. (4) Dalam hal PPIU meminjamkan legalitas perizinan umrah kepada pihak lain untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah, dikenakan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan. (5) Provider visa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dikenakan sanksi, tidak dapat diberikan pengesahan kontrak sebagai syarat menjadi provider visa untuk paling lama 2 (dua) kali musim umrah. (6) Apabila izin operasional sebagai biro perjalanan wisata dicabut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata, Gubernur, Bupati/Wali Kota, izin penyelenggaraan umrah dicabut. (7) Dalam hal dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan, PPIU wajib mengembalikan BPIU kepada Jemaah.

Article 42

(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) sampai dengan ayat (6), dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat, hasil akreditasi, dan/atau hasil pengawasan terhadap PPIU yang disampaikan kepada Direktur Jenderal. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan melampirkan identitas diri pelapor dan bukti pelanggaran.

Article 43

(1) Direktur Jenderal melakukan klarifikasi terhadap pelapor, jemaah, pemilik izin PPIU dan/atau pihak terkait lainnya yang dilaporkan telah melakukan pelanggaran terhadap Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam hal diperlukan Direktur Jenderal dapat menugaskan Kepala Kantor Wilayah untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil klarifikasi oleh Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal sebagai dasar pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh PPIU.

Article 44

(1) Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal membentuk tim untuk menelaah hasil klarifikasi. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan pemanggilan terhadap pelapor, jemaah, PPIU, dan/atau pihak terkait lainnya untuk melengkapi penelaahan terhadap laporan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. (3) Hasil telaahan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal sebagai dasar pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh PPIU.

Article 45

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN sanksi administrasi terhadap pemegang izin PPIU yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN pemegang saham, komisaris, dan direksi yang pernah atau sedang mendapat sanksi atas pelanggaran Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Article 46

Penetapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disampaikan kepada pimpinan PPIU dan ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Article 47

Direktur Jenderal mengumumkan PPIU yang dikenakan sanksi administratif di media massa.

(1) Pelayanan transportasi Jemaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh PPIU meliputi pelayanan pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi dan selama di Arab Saudi. (2) Pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPIU sesuai dengan jadwal yang tertera dalam perjanjian yang telah disepakati dengan calon jemaah. (3) Jadwal pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan tiket pesawat ke dan dari Arab Saudi. (4) Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transportasi udara dari INDONESIA ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke INDONESIA, serta transportasi darat atau udara selama di Arab Saudi. (5) Transportasi udara dari INDONESIA ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 1 (satu) kali transit dengan menggunakan penerbangan langsung atau paling banyak 1 (satu) kali transit dengan paling banyak 2 (dua) maskapai penerbangan. (6) PPIU wajib menyediakan tempat yang layak dan nyaman bagi Jemaah selama berada di bandara. (7) PPIU wajib memfasilitasi Jemaah yang mengalami keterlambatan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Transportasi darat selama di Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menggunakan kendaraan yang layak dan nyaman. (9) Transportasi darat selama di Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus memenuhi standar kelayakan dan kenyamanan: a. usia bus paling lama 5 (lima) tahun; b. kapasitas bus paling banyak 50 (lima puluh) seat/bus; dan c. memiliki air condition, sabuk pengaman, tombol manual darurat pembuka pintu, alat pemecah kaca, alat pemadam kebakaran, bagasi yang terletak di bawah, ban cadangan atau ban anti bocor, kotak pertolongan pertama pada kecelakaan lengkap dengan obat-obatan, pengeras suara, toilet, dan kulkas seluruhnya dalam kondisi baik dan berfungsi. (10) PPIU wajib menyediakan sarana transportasi bagi Jemaah yang aman, layak, dan nyaman sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

BAB IV

Article 11

Article 12

BAB V

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB Kesatu

Article 14

BAB Kedua

Article 15

BAB Ketiga

Article 16

BAB Keempat

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Kelima

Article 20

Article 21

Article 22

BAB Keenam

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB VI

Article 27

Article 28

BAB VII

Article 29

Article 30

Article 31

BAB VIII

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

BAB IX

Article 36

BAB X

Article 37

Article 38

Article 39

Article 40

BAB XI

Article 41

Article 42

Article 43

Article 44

Article 45

Article 46

Article 47