PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2012 tentang PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN

PERMEN Nomor 7 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN FORMAL

Article 4

Correction

Pendidikan Keagamaan Kristen formal terdiri atas: a. Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK); b. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK); dan c. Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK)/Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK).

Article 5

Correction

(1) Satuan pendidikan SDTK terdiri atas 6 (enam) tingkat. (2) Satuan pendidikan SMPTK terdiri atas 3 (tiga) tingkat; (3) Satuan pendidikan SMTK/SMAK terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

Article 6

(1) Pendirian Pendidikan Keagamaan Kristen formal wajib memperoleh izin dari Menteri. (2) Pendirian Pendidikan Keagamaan Kristen formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit: a. penyelenggara merupakan lembaga berbadan hukum; b. memiliki struktur organisasi; c. mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat; d. melampirkan pernyataan dan bukti kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun. (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. (5) Pedoman pendirian Pendidikan Keagamaan Kristen formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Article 7

(1) Kurikulum SDTK, SMPTK, SMTK/SMAK terdiri atas kurikulum keagamaan Kristen dan kurikulum pendidikan umum. (2) Kurikulum keagamaan Kristen pada SDTK, SMPTK, SMTK/SMAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Dogmatika; b. Ilmu Pengetahuan Alkitab; c. Sejarah Gereja/Sejarah Suci; d. Etika; e. Pembentukan Karakter; dan f. Pendidikan Agama Kristen.

Article 8

(1) Kurikulum pendidikan umum pada SDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) pada SDTK paling sedikit wajib memuat mata pelajaran: a. pendidikan kewarganegaraan; b. bahasa INDONESIA; c. matematika; d. ilmu pengetahuan alam; dan e. ilmu pengetahuan sosial. (2) Kurikulum muatan pendidikan umum pada SMPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit wajib memuat mata pelajaran: a. pendidikan kewarganegaraan; b. bahasa INDONESIA; c. bahasa Inggris; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; dan f. ilmu pengetahuan sosial. (3) Kurikulum muatan pendidikan umum pada SMTK/SMAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit wajib memuat mata pelajaran: a. pendidikan kewarganegaraan; b. bahasa INDONESIA; c. bahasa Inggris; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; g. seni dan budaya; dan h. kewirausahaan. (4) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f disusun oleh penyelenggara Pendidikan Keagamaan Kristen dengan berpedoman pada standar pendidikan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. (5) Mata pelajaran seni dan budaya dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dan huruf h disusun oleh penyelenggara Pendidikan Keagamaan Kristen dengan berpedoman pada standar isi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Article 9

(1) Proses pembelajaran pada Pendidikan Keagamaan Kristen dilaksanakan dengan memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. (2) Aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh penyelenggara Pendidikan Keagamaan Kristen sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai.

Article 10

(1) Pendidik pada Pendidikan Keagamaan Kristen harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 11

Tenaga kependidikan pada Pendidikan Keagamaan Kristen terdiri atas kepala sekolah, pengawas, pustakawan, tenaga administrasi, dan tenaga lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.

Article 12

(1) Calon peserta didik pada SMPTK harus memiliki ijazah SDTK atau satuan pendidikan sederajat. (2) Calon peserta didik pada SMTK/SMAK harus memiliki ijazah pendidikan SMPTK atau satuan pendidikan sederajat.

Article 13

Peserta didik yang dinyatakan lulus pada pendidikan SDTK, SMPTK dan SMTK/SMAK berhak melanjutkan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi pada jenis pendidikan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 14

(1) Prasarana pendidikan yang harus dimiliki oleh Pendidikan Keagamaan Kristen paling sedikit meliputi: a. ruang kelas; b. ruang pendidik; c. ruang tata usaha; d. ruang perpustakaan; dan e. prasarana lainnya yang diperlukan. (2) Sarana pendidikan yang harus dimiliki oleh Pendidikan Keagamaan Kristen paling sedikit meliputi: a. perabot/peralatan pendidikan; b. media pendidikan; c. buku/kitab dan sumber belajar lainnya; d. bahan habis pakai; dan e. perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Article 15

(1) Pembiayaan Pendidikan Keagamaan Kristen bersumber dari: a. penyelenggara pendidikan; b. masyarakat; dan/atau c. sumber lain yang sah. (2) Untuk mendirikan Pendidikan Keagamaan Kristen penyelenggara wajib memiliki sumber pembiayaan yang cukup untuk kelangsungan program pendidikan paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Article 16

(1) Pengelolaan Pendidikan Keagamaan Kristen dilaksanakan secara mandiri, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (2) Pengelolaan Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan.

Article 17

(1) Penilaian Pendidikan Keagamaan Kristen dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan Pemerintah. (2) Penilaian oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik. (3) Penilaian oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. (4) Penilaian oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian nasional. (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan ujian nasional diatur oleh Direktur Jenderal.

Article 18

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 19

(1) Peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan telah dinyatakan lulus ujian satuan pendidikan serta ujian nasional Pendidikan Keagamaan Kristen diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai penerbitan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Article 20

(1) Akreditasi dilakukan terhadap Pendidikan Keagamaan Kristen yang berbentuk Pendidikan Keagamaan Kristen formal. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan akreditasi independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB Ketiga

Kurikulum dan Proses Pembelajaran

Article 7

Correction

(1) Kurikulum SDTK, SMPTK, SMTK/SMAK terdiri atas kurikulum keagamaan Kristen dan kurikulum pendidikan umum. (2) Kurikulum keagamaan Kristen pada SDTK, SMPTK, SMTK/SMAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Dogmatika; b. Ilmu Pengetahuan Alkitab; c. Sejarah Gereja/Sejarah Suci; d. Etika; e. Pembentukan Karakter; dan f. Pendidikan Agama Kristen.

Article 8

Correction

(1) Kurikulum pendidikan umum pada SDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) pada SDTK paling sedikit wajib memuat mata pelajaran: a. pendidikan kewarganegaraan; b. bahasa INDONESIA; c. matematika; d. ilmu pengetahuan alam; dan e. ilmu pengetahuan sosial. (2) Kurikulum muatan pendidikan umum pada SMPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit wajib memuat mata pelajaran: a. pendidikan kewarganegaraan; b. bahasa INDONESIA; c. bahasa Inggris; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; dan f. ilmu pengetahuan sosial. (3) Kurikulum muatan pendidikan umum pada SMTK/SMAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit wajib memuat mata pelajaran: a. pendidikan kewarganegaraan; b. bahasa INDONESIA; c. bahasa Inggris; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; g. seni dan budaya; dan h. kewirausahaan. (4) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f disusun oleh penyelenggara Pendidikan Keagamaan Kristen dengan berpedoman pada standar pendidikan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. (5) Mata pelajaran seni dan budaya dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dan huruf h disusun oleh penyelenggara Pendidikan Keagamaan Kristen dengan berpedoman pada standar isi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Article 9

(1) Proses pembelajaran pada Pendidikan Keagamaan Kristen dilaksanakan dengan memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. (2) Aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh penyelenggara Pendidikan Keagamaan Kristen sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2012 tentang PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

BAB Kedua

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Keempat

Article 10

Article 11

BAB Kelima

Article 12

Article 13

BAB Keenam

Article 14

BAB Ketujuh

Article 15

Article 16

BAB Kedelapan

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Kesembilan

Article 20

BAB III

Article 21

BAB IV

Article 22

BAB V

Article 23

BAB VI

Article 24