PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
Pejabat Perbendaharaan Negara terdiri atas:
a. PA;
b. KPA;
c. PPK;
d. PPSPM;
e. Bendahara Penerimaan; dan
f. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
(1) Menteri bertindak sebagai PA atas anggaran yang menjadi tanggung jawabnya untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama yang menjadi tugas dan kewenangannya.
(2) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. menunjuk kepala Satker yang berstatus pegawai negeri sipil untuk melaksanakan kegiatan sebagai
KPA sesuai dengan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya; dan
b. MENETAPKAN Pejabat Perbendaharaan Negara.
(3) Kewenangan PA untuk MENETAPKAN Pejabat Perbendaharaan Negara dilimpahkan kepada KPA.
(4) Dalam hal tertentu, PA dapat menunjuk pejabat selain kepala Satker sebagai KPA.
(1) Kepala Satker secara ex-officio sebagai KPA pada satuan kerja masing-masing, kecuali Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang tidak memiliki kewenangan mengelola DIPA.
(2) Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat definitif atau pejabat pelaksana tugas.
(3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menjadi KPA pada masing-masing DIPA.
(4) Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional menjadi KPA pada Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional.
(5) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Asrama Haji, Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kepala Unit Percetakan Al-Qur’an, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, dan Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama menjadi KPA pada unit pelaksana teknis masing-masing.
(1) KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada PA.
(2) Pelaksanaan kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
a. pengesahan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
b. perumusan standar operasional pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;
c. penyusunan sistem pengawasan dan pengendalian proses penyelesaian tagihan atas beban APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pemantauan dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA;
e. perumusan kebijakan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA;
f. pengawasan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan wewenang, tanggung jawab, dan kegiatan pengelolaan anggaran; dan
g. penyusunan laporan keuangan.
(1) PPK melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
(2) PPK wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
(3) Pejabat atau pegawai yang tidak memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan sebagai PPK wajib mengikuti Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, paling lambat 6 (enam) bulan setelah penetapan.
(4) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) PPK tidak mengikuti Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, jabatan PPK dapat ditinjau kembali.
(5) PPK tidak dapat merangkap sebagai PPSPM.
(1) PPK dapat dijabat oleh pejabat eselon II atau dirangkap oleh KPA/pelaksana tugas KPA.
(2) Dalam hal PPK dijabat oleh pejabat eselon II, tidak dipersyaratkan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
Dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:
a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
b. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
c. membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa;
d. melaksanakan kegiatan swakelola;
e. memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
h. membuat dan menandatangani SPP;
i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, PPK:
a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
b. menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai dasar pembuatan SPP-UP/TUP; dan
c. mengusulkan revisi petunjuk operasional kegiatan/DIPA kepada KPA.
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengujian dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih
kepada negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, PPK menguji:
a. kebenaran materiil dan keabsahan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/atau
b. kebenaran dan keabsahan dokumen/keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai.
(2) Dalam hal surat bukti mengenai hak tagih kepada negara berupa surat jaminan uang muka, PPK melakukan pengujian kebenaran materiil dan keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pengujian:
a. syarat kebenaran dan keabsahan jaminan uang muka; dan
b. tagihan uang muka berupa besaran uang muka yang dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dalam melaksanaan tugas dan wewenang membuat dan menandatangani SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, PPK menguji:
a. kelengkapan dokumen tagihan;
b. kebenaran perhitungan tagihan;
c. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN;
d. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa;
e. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak;
f. kebenaran, keabsahan, dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan
g. ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak.
(1) Pelaporan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, meliputi:
a. pelaksanaan kegiatan;
b. penyelesaian kegiatan; dan
c. penyelesaian tagihan kepada negara.
(2) Dalam laporan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa yang telah ditandatangani;
b. tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia barang/jasa;
c. tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPP; dan
d. jangka waktu penyelesaian tagihan.
Pelaksanaan tugas dan wewenang PPK lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf l, meliputi:
a. MENETAPKAN rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
b. memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;
c. mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan;
d. memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara; dan
e. MENETAPKAN besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PPK dapat dibantu oleh staf yang diangkat oleh KPA.
(1) Dalam melaksanakan kewenangan KPA di bidang belanja pegawai, KPA mengangkat PPABP untuk membantu PPK dalam mengelola administrasi belanja pegawai.
(2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat mengangkat PPABP pada DIPA Program Pendidikan Islam pada Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
(3) PPABP bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada KPA.
(4) PPABP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan;
b. melakukan penatausahaan dokumen terkait keputusan kepegawaian dan dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada Satker yang bersangkutan secara tertib dan teratur;
c. memproses pembuatan daftar gaji induk, gaji susulan, kekurangan gaji, uang duka wafat/tewas, terusan penghasilan/gaji, uang muka gaji, uang lembur, uang makan, honorarium, vakasi, dan pembuatan daftar permintaan perhitungan belanja pegawai lainnya;
d. memproses pembuatan surat keterangan penghentian pembayaran;
e. memproses perubahan data yang tercantum pada surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga;
f. menyampaikan daftar permintaan belanja pegawai, ADK perubahan data pegawai, ADK belanja pegawai, daftar perubahan data pegawai, dan dokumen pendukungnya kepada PPK;
g. mencetak kartu pengawasan belanja pegawai perorangan setiap awal tahun dan/atau apabila diperlukan; dan
h. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai.
PPSPM melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan SPM.
(1) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), PPSPM bertanggung jawab atas:
a. kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukannya; dan
b. ketepatan jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPM kepada KPPN.
(2) PPSPM harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f paling sedikit memuat jumlah:
a. SPP yang diterima;
b. SPM yang diterbitkan; dan
c. SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM.
(3) Penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mempermudah pengendalian internal oleh PA dan sebagai alat ukur pelaksanaan anggaran Kementerian Agama.
Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, KPA dapat mengangkat staf pengelola keuangan.
PPSPM dijabat oleh:
a. Kepala Bagian Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal;
b. Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Inspektorat Jenderal;
c. Kepala Bagian Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sekretariat Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
d. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Sekretariat Badan pada Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan;
e. Kepala Bagian Keuangan dan Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
f. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kantor Urusan Haji INDONESIA Arab Saudi di Jeddah;
g. Kepala Biro yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pada Institut dan Universitas;
h. Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan pada Sekolah Tinggi;
i. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an;
j. Kepala Subbagian Tata Usaha Perencanaan dan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
k. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
l. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, dan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Asrama Haji, dan Unit Percetakan Al-Qur’an;
m. Kepala Subbagian Keuangan pada Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional; dan
n. Kepala Urusan Tata Usaha pada Madrasah Aliyah Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri.
(1) Dalam melaksanakan anggaran pendapatan pada Satker, Menteri dapat MENETAPKAN Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sesuai dengan kebutuhan.
(2) Bendahara Penerimaan berkedudukan di unit yang memiliki fungsi pengelolaan keuangan atau unit teknis yang memiliki fungsi penerimaan negara pada Satker.
(3) Bendahara Pengeluaran berkedudukan di unit yang memiliki fungsi pengelolaan keuangan pada Satker.
(4) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satker.
(5) Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran tidak terikat periode tahun anggaran.
(6) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh KPA, PPK, atau PPSPM.
(7) Dalam hal Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dipindahtugaskan, pensiun, atau diberhentikan dari jabatannya, berhalangan sementara, atau berhalangan tetap, Kepala Satker MENETAPKAN pejabat pengganti sebagai Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
(8) Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran yang dipindahtugaskan, pensiun, atau diberhentikan dari jabatannya atau berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus menyelesaikan seluruh administrasi keuangan yang menjadi tanggung jawabnya pada saat menjadi Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran.
(9) KPA menyampaikan keputusan pengangkatan dan spesimen tanda tangan Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran kepada:
a. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara; dan
b. Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya pada Satker yang bersangkutan.
Bendahara Penerimaan mempunyai tugas:
a. menerima dan menyimpan uang pendapatan negara;
b. menyetorkan uang pendapatan negara ke rekening kas negara secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menatausahakan transaksi uang pendapatan negara pada Satker;
d. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang pendapatan negara;
e. mengelola rekening tempat penyimpanan uang pendapatan negara; dan
f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara.
(1) Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, meliputi:
a. uang/surat berharga yang berasal dari UP Tunai, UP KKP dan pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran; dan
b. uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP Tunai, UP KKP dan bukan berasal dari pembayaran LS yang bersumber dari APBN.
(2) Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan surat perintah bayar yang telah disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA;
c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
e. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
f. mengelola rekening tempat penyimpanan UP Tunai, UP KKP; dan
g. menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
(3) Pembayaran berdasarkan pengujian atas surat perintah bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. meneliti kelengkapan Surat Perintah Bayar yang diterbitkan oleh PPK atas nama KPA;
b. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi:
1. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;
2. nilai tagihan yang harus dibayar;
3. jadwal waktu pembayaran; dan
4. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
c. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan
d. pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran akun 6 (enam) digit.
(1) Kepala Satker dapat MENETAPKAN 1 (satu) Bendahara Pengeluaran untuk 1 (satu) DIPA.
(2) Dalam hal Satker mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, Kepala Satker dapat MENETAPKAN BPP.
(3) Dalam hal terdapat keterbatasan pegawai/pejabat atau pertimbangan efektivitas pelaksanaan anggaran, Kepala Satker dapat MENETAPKAN 1 (satu) Bendahara Pengeluaran untuk mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA.
(1) Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, Kepala Satker dapat MENETAPKAN beberapa BPP sesuai kebutuhan.
(2) BPP berkedudukan di unit yang memiliki fungsi pengelolaan keuangan pada Satker.
(3) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembayaran atas UP Tunai, UP KKP yang dikelola sesuai pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(3).
(4) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulannya dan diketahui oleh PPK.
(1) BPP melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang yang berada dalam pengelolaannya.
(2) Pelaksanaan tugas kebendaharaan atas uang yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. menerima dan menyimpan UP Tunai, UP KKP;
b. melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP Tunai, UP KKP;
c. melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP Tunai, UP KKP berdasarkan perintah PPK;
d. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
g. menatausahakan transaksi UP Tunai, UP KKP;
h. menyelenggarakan pembukuan transaksi UP Tunai, UP KKP; dan
i. mengelola rekening tempat penyimpanan UP Tunai, UP KKP.