PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang PENGUSULAN DAN PEMBERIAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DEWAN PENGAWAS SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

PERMEN Nomor 6 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

USULAN REMUNERASI

Article 4

Correction

(1) Pemimpin PTKN PK-BLU menyusun dan mengajukan usulan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai remunerasi BLU kepada Sekretaris Jenderal. (2) Usulan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk proposal dan dilengkapi dengan dokumen pendukung. (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi: a. Pendahuluan terdiri dari: 1. latar belakang; 2. maksud dan tujuan; dan 3. dasar hukum. b. Data umum PTKN PK-BLU terdiri dari: 1. visi dan misi; 2. akedudukan, tugas, dan fungsi organisasi; 3. struktur organisasi; 4. komposisi pegawai; dan 5. data keuangan dan kinerja operasional. c. Sistem remunerasi terdiri dari: 1. kebijakan remunerasi yang diusulkan; 2. metodologi dan pentahapan penyusunan sistem remunerasi; 3. pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian remunerasi; dan 4. mekanisme pembayaran dan pemberian remunerasi. d. Analisis remunerasi terdiri dari; 1. proporsionalitas, yaitu perimbangan atas ukuran dan jumlah aset yang dikelola Perguruan Tinggi lain, serta tingkat kesulitan dan risiko pelayanan yang diberikan; 2. kesetaraan, yaitu besaran remunerasi Perguruan Tinggi lain yang memberikan pelayanan sejenis; 3. kepatutan, yaitu penyesuaian dengan kemampuan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) PTKN PK-BLU yang bersangkutan; dan 4. kinerja operasional yang didasarkan pada capaian Target Kinerja Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang disepakati antara Pimpinan PTKN PK-BLU dengan Direktorat Jenderal Pembina PK-BLU Kementerian Keuangan. e. Besaran remunerasi yang diusulkan. (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh pimpinan PTKN PK-BLU. (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. dokumen Sistem Pengendalian Internal yang ditetapkan oleh Rektor; b. dokumen Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Rektor; c. struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas dan fungsi organisasi; d. dokumen analisis jabatan dan uraian tugas serta spesifikasi tugas; e. data kepegawaian; f. dokumen penetapan grading dan nilai jabatan setiap jabatan/pegawai; g. dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO); dan h. data kinerja yang meliputi Laporan Kinerja BLU (Laporan kinerja keuangan dan kinerja layanan) dan laporan capaian Target Kinerja.

Article 5

Remunerasi PTKN PK-BLU menggunakan sumber biaya dari PNBP.

Article 6

(1) Besaran remunerasi yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e dilengkapi dengan perhitungan Ambang Batas Besaran Remunerasi. (2) Besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor, antara lain: a. jumlah pegawai; b. jumlah jabatan; c. jumlah mahasiswa; d. pendapatan; e. nilai aset; dan f. capaian target kinerja. (3) Ambang Batas Besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan: a. poin Indeks Rupiah (PIR); b. porsi penggunaan PNBP; c. perbandingan nilai jabatan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang setara lainnya; dan d. analisis proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, dan kinerja operasional. (4) Analisis proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, dan kinerja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap: a. potensi aset, tingkat pelayanan, klasifikasi jabatan, reputasi/prestasi, keahlian/pengalaman dan kinerja pejabat/pegawai (proporsionalitas); b. perbandingan unit bisnis sejenis/bidang usaha yang sama pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri lainnya (kesetaraan); c. kemampuan membiayai Remunerasi secara berkesinambungan sesuai dengan peningkatan capaian realisasi pendapatan yang bersumber dari aktifitas layanan setiap tahun (kepatutan); dan d. Kinerja keuangan, kinerja pelayanan, mutu, dan nilai manfaat (kinerja operasional).

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang PENGUSULAN DAN PEMBERIAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DEWAN PENGAWAS SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

BAB IV

Article 4

Article 5

Article 6

BAB V

Article 7

Article 8

BAB VI

Article 9