PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PERMEN Nomor 53 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1127) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 antara angka 21 dan angka 23 ditambah satu angka 22 baru sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Article 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan: 1. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selanjutnya disebut Universitas adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama. 2. Statuta Universitas adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas. 3. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas. 4. Senat adalah organ Universitas yang menyusun, merumuskan, dan MENETAPKAN kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik. 5. Satuan Pengawas Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi. 6. Dewan Kehormatan yang selanjutnya disingkat DK adalah komite Universitas yang menjalankan fungsi penegakan etika akademik, moral dan disiplin sivitas akademika. 7. Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri dari tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor. 8. Dewan Pengawas adalah perorangan atau sekelompok orang yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas. 9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 10. Dekan adalah pemimpin fakultas di lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas. 11. Direktur adalah pemimpin Pascasarjana Universitas. 12. Ketua Lembaga adalah pemimpin lembaga pada Universitas. 13. Kepala Pusat adalah pemimpin pusat pada Universitas. 14. Kepala Unit adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Universitas. 15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 16. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas. 17. Alumni adalah lulusan program akademik, vokasi, dan profesi dari Universitas. 18. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas. 19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas. 20. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. 21. Warga kampus adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas. 22. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik INDONESIA. 23. Menteri adalah Menteri Agama. 24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam. 2. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Article 10

Correction

(1) Busana akademik Universitas terdiri atas toga jabatan dan toga wisudawan. (2) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Guru Besar dan Anggota Senat yang berhak mengikuti prosesi. (3) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni ujian kesarjanaan, upacara dies natalis, wisuda sarjana, pengukuhan guru besar, promosi doktor kehormatan, dan upacara penting lainnya. (4) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuat dari kain wol polos berwarna hitam, berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan. Pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru hitam selebar kurang lebih 12 cm. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (plooi). Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru dengan warna hijau tua untuk toga Rektor dan Wakil Rektor, kuning emas untuk toga Guru Besar, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing fakultas dan pascasarjana. (5) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan: a. topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm. Di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna kuning emas; b. kalung jabatan Rektor dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Universitas terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas; c. kalung jabatan Wakil Rektor, dekan dan direktur terbuat dari bahan yang sama tetapi dalam ukuran yang agak kecil dan berwarna putih perak; d. kalung jabatan guru besar terbuat dari pita selebar 10 cm berwarna hijau, dan kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan lambang Universitas yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaris tengah 10 cm berwarna kuning emas. (6) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan wisudawan Universitas, baik program Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3), maupun program profesi. (7) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar, dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dengan lebar yang merata, terdapat lipatan (plooi) pada lengan atas dan punggung toga. Tampak (bagian) belakang syal wisudawan berbeda antara jenjang studi. Programa Sarjana (S1)berbentuk segi empat, Magister (S2) berbentuk segi tiga pendek (40 cm), Doktor (S3 )berbentuk segi tiga panjang (55 cm), dan program profesi berbentuk bundar. (8) Kelengkapan toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan, dan kuncir wisudawan berwarna kuning emas. (9) Jaket resmi mahasiswa Universitas berwarna biru terang, pada bagian dada sebelah kiri terdapat logo Universitas. (10) Busana resmi sivitas akademika harus memenuhi persyaratan nilai-nilai keislaman, kesopanan, dan keindonesiaan. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan nilai-nilai keislaman, kesopanan, dan keindonesiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan oleh Rektor. 3. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf j diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Article 117

Correction

(1) Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan. (3) Jurusan, pusat studi, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, fakultas, dan unit kerja lain dapat bekerja sama dalam bidang akademik dan/nonakademik dengan unit kerja sama sejenis dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri. (4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk: a. pertukaran pendidik dan/atau tenaga kependidikan; b. pertukaran mahasiswa; c. pemanfaatan sumber daya; d. penyelenggaraan pertemuan ilmiah; e. penyelenggaraan program kegiatan perolehan kredit; f. penyelenggaraan transfer kredit; g. penyelenggaraan program studi kembaran; h. penyelenggaraan program studi gelar ganda (double degree); i. penyelenggaraan program studi tumpang lapis (sandwich); j. penyelenggaraan program penelitian; k. penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat; dan/atau l. kerja sama lain yang dianggap perlu. (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dan huruf h yang dilakukan dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri dilaksanakan oleh program studi Universitas yang berakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dan huruf h ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (7) Program studi perguruan tinggi luar negeri yang bekerja sama dengan program studi di INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus terakreditasi atau diakui di negaranya. (8) Kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk: a. kontrak manajemen; b. pendayagunaan aset; c. penggalangan dana; d. pembagian jasa dan royalti atas hak kekayaan intelektual; dan/atau e. kerja sama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (9) Kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya dapat dilakukan oleh perguruan tinggi yang sudah memiliki izin pendirian dari kementerian. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama nonakademik berbentuk kontrak manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Article I

Article 1

Article I

Article 1

Article 10

Article 26

Article 58

Article 117

Article II