PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

PERMEN Nomor 49 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB VI

PEMBAYARAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Article 9

Correction

(1) Pegawai berhak mendapatkan pembayaran tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatannya. (2) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan bagi pejabat struktural, penyesuaian tunjangan kinerjanya diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan atau penetapan pejabat yang bersangkutan. (3) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan bagi pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu dalam tahun anggaran berjalan, penyesuaian tunjangan kinerjanya diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

Article 10

(1) Tunjangan Kinerja bagi calon pegawai negeri sipil dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah tunjangan kinerja pada jabatan yang akan didudukinya. (2) Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah tunjangan kinerja yang diterima dalam jabatannya. (3) Bagi pegawai yang berasal dari luar instansi Kementerian Agama dengan status dipekerjakan dan mendapat tunjangan kinerja di instansi induknya, maka yang dibayarkan adalah selisih antara www.djpp.kemenkumham.go.id tunjangan kinerja instansi induknya dengan tunjangan kinerja pada Kementerian Agama. (4) Tunjangan kinerja bagi pejabat fungsional Widyaiswara dibayarkan setelah yang bersangkutan memenuhi kewajiban mendidik, mengajar, dan melatih serta kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 11

Penambahan Tunjangan Kinerja diberikan 50% dari selisih tunjangan kinerja kelas jabatan diatasnya bagi pegawai yang mendapatkan nilai capaian kinerjanya lebih baik/lebih bagus.

Article 12

(1) Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada: a. pegawai yang tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas; b. pegawai yang terlambat masuk kerja; c. pegawai yang pulang sebelum waktunya; d. pegawai yang tidak mengisi daftar hadir; dan/atau e. pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin. (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen), dan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Article 13

(1) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari. (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka akan dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (4) Pegawai yang tidak masuk kerja lebih dari 3 (tiga) hari kerja karena sakit tanpa surat keterangan menjalani rawat inap di rumah sakit dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 2% pada tiap harinya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 14

Article 15

Pengurangan tunjangan kinerja diberlakukan kepada pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan di bawah nilai baik, sebagai berikut: a. pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan dengan nilai cukup, maka pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya; b. pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan pada nilai kurang, maka pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya; dan c. pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan pada nilai buruk, maka pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya.

Article 16

(1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib sementara tidak diberikan tunjangan kinerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri. (2) Apabila putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, maka tunjangan kinerja pegawai yang dihentikan dapat dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.

Article 17

Pejabat fungsional tertentu yang diberhentikan dari jabatannya karena tidak memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan diberikan tunjangan kinerja disesuaikan dengan pendidikannya.

Article 18

(1) Pemberlakuan mengenai penghitungan pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kehadiran kerja pegawai dihitung sejak bulan Juli 2014. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pemberlakuan mengenai penghitungan pemberian tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja pegawai dihitung sejak bulan Januari 2014.

(1) Pegawai yang berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri sipil dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terkait non administratif dikenakan pemotongan tunjangan kinerja. (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; atau c. hukuman disiplin berat. (3) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan pengurangan tunjangan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan; b. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan c. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. (4) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pengurangan tunjangan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 4 (empat) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 5 (lima) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. (5) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan pengurangan tunjangan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. sebesar 40% (empat puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan (5) Pegawai www.djpp.kemenkumham.go.id c. sebesar 60% (enam puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan. (6) Pengaturan Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat berlaku sejak ditetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

BAB V

Article 8

BAB VI

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB VII

Article 19

BAB VIII

Article 20