PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Pada Kementerian Agama

PERMEN Nomor 43 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

UNIT PENGELOLA DAN ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Article 3

Correction

Unit Pengelola Simdiklat terdiri dari: a. unit eselon I pusat; b. perguruan tinggi keagamaan negeri; c. kantor wilayah Kementerian Agama provinsi; d. kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota; dan e. unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama.

Article 4

Correction

Admin Simdiklat terdiri dari: a. Admin Pusat; b. Admin Pusdiklat; c. Admin Balai; d. Admin Panitia; dan e. Admin Unit.

Article 5

(1) Kepala Badan Litbang dan Diklat bertanggungjawab terhadap pengelolaan Simdiklat tingkat Kementerian Agama. (2) Kepala Badan Litbang dan Diklat menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang Admin Pusat. (3) Admin Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas: a. melakukan pembinaan impelementasi Simdiklat pada unit Pusdiklat dan Balai Diklat Keagamaan; b. melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Simdiklat; dan c. melakukan pengembangan, pemeliharaan, dan pemutakhiran aplikasi Simdiklat.

Article 6

(1) Kepala Pusdiklat bertanggungjawab terhadap pengelolaan Simdiklat tingkat Pusdiklat. (2) Kepala Pusdiklat menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang Admin Pusdiklat. (3) Admin Pusdiklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas: a. memasukkan data semua program Diklat; b. membuat username dan password bagi pengguna Simdiklat; c. memonitor administrasi kediklatan dalam Simdiklat pada Pusdiklat; d. memasukkan data alokasi jumlah Peserta Diklat yang sudah ditetapkan secara proporsional; e. memastikan calon peserta Diklat yang telah diregistrasikan secara online oleh Admin Unit yang belum pernah mengikuti Diklat selama 4 (empat) tahun terakhir; f. mengupload surat panggilan Diklat; dan g. menyiapkan data perencanaan Diklat tahun selanjutnya, berdasarkan data jumlah ASN dan data jumlah alumni Diklat. (4) Kepala Badan Litbang dan Diklat MENETAPKAN Admin Pusdiklat atas usulan Kepala Pusdiklat.

Article 7

(1) Kepala Balai Diklat Keagamaan bertanggungjawab terhadap pengelolaan Simdiklat tingkat Balai Diklat Keagamaan. (2) Kepala Balai Diklat Keagamaan menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang Admin Balai. (3) Admin Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas: a. memasukkan data semua program Diklat; b. melakukan pemutakhiran database ASN Kementerian Agama; c. membuat username dan password bagi pengguna Simdiklat; d. memonitor administrasi kediklatan dalam Simdiklat pada Balai Diklat Keagamaan; e. memasukkan data alokasi jumlah Peserta Diklat yang sudah ditetapkan secara proporsional; f. menentukan secara proporsional alokasi jumlah Peserta Diklat berdasarkan jumlah data pegawai yang belum pernah ikut Diklat di setiap satuan kerja pada Kementerian Agama; g. memastikan calon Peserta Diklat yang telah diregistrasikan secara online oleh Admin Unit yang belum pernah mengikuti Diklat selama 4 (empat) tahun terakhir; h. mengupload surat panggilan Diklat; dan i. menyiapkan data perencanaan Diklat tahun selanjutnya, berdasarkan data jumlah ASN dan data jumlah alumni Diklat. (4) Kepala Badan Litbang dan Diklat MENETAPKAN Admin Balai atas usulan Kepala Balai Diklat Keagamaan.

Article 8

(1) Kepala Pusdiklat MENETAPKAN kepanitiaan pelaksanaan Diklat. (2) Kepala Pusdiklat MENETAPKAN panitia diklat sebagai Admin Panitia. (3) Admin Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas: a. memasukkan jadwal dan data mata Diklat; b. memasukkan dan mencetak biodata narasumber; c. mendaftarkan calon Peserta Diklat, jika terjadi penggantian Peserta Diklat pada hari pelaksanaan Diklat dimulai; d. mencetak tanda pengenal dan biodata Peserta Diklat; e. mengabsen Peserta Diklat dengan menggunakan barcode maupun absen manual; f. mencetak daftar hadir Peserta Diklat; g. memasukkan data penilaian peserta terhadap narasumber; h. memasukkan data penilaian peserta terhadap panitia; i. memasukkan data nilai Peserta Diklat; j. mencetak rekapitulasi nilai narasumber, panitia, dan Peserta Diklat; k. mencetak Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan; dan l. memperbarui status kelulusan Peserta Diklat.

Article 9

(1) Kepala Balai MENETAPKAN kepanitiaan pelaksanaan Diklat. (2) Kepala Balai MENETAPKAN panitia Diklat sebagai Admin Panitia. (3) Admin Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas: a. memasukkan jadwal dan data mata Diklat; b. memasukkan dan mencetak biodata narasumber; c. mendaftarkan calon Peserta Diklat, jika terjadi penggantian Peserta Diklat pada hari pelaksanaan Diklat dimulai; d. mencetak tanda pengenal dan biodata Peserta Diklat; e. mengabsen Peserta Diklat dengan menggunakan barcode maupun absen manual; f. mencetak daftar hadir Peserta Diklat; g. memasukkan data penilaian peserta terhadap narasumber; h. memasukkan data penilaian peserta terhadap panitia; i. memasukkan data nilai Peserta Diklat; j. mencetak rekapitulasi nilai narasumber, panitia, dan Peserta Diklat; k. mencetak Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan; dan l. memperbarui status kelulusan Peserta Diklat.

Article 10

(1) Unit Pengelola Simdiklat memiliki tugas: a. MENETAPKAN 1 (satu) orang Admin Unit; dan b. menggunakan Simdiklat untuk registrasi online, dan rencana pengembangan Sumber Daya Manusia. (2) Admin Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. melakukan pemutakhiran database pegawai di wilayah kerjanya; b. menyiapkan data Peserta Diklat; c. meregistrasikan Peserta Diklat yang ditetapkan pimpinan secara online melalui Simdiklat; dan d. mencetak biodata calon Peserta Diklat.

Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Pada Kementerian Agama

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB III

Article 11

Article 12