PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMBAYARANTUNJANGAN PROFESI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPILPADA KEMENTERIAN AGAMA

PERMEN Nomor 43 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tunjangan Profesi guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. 2. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat GBPNS adalah guru bukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhotul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). 4. Guru pendidikan agama adalah pendidik profesional mata pelajaran pendidikan agama, terdiri dari guru pendidikan agama Islam, guru pendidikan agama Katolik, guru pendidikan agama Kristen, guru pendidikan agama Hindu, guru pendidikan agama Buddha, dan guru pendidikan agama Khonghucu. 5. Inpassing adalah proses penyetaraan jabatan, pangkat, dan golongan GBPNS dengan pangkat, golongan, dan jabatan Guru Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Article 2

Correction

GBPNS pada Kementerian Agama yang berhak menerima tunjangan profesi terdiri dari: a. guru madrasah; dan b. guru pendidikan agama pada sekolah.

Article 3

Correction

(1) GBPNS yang telah memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diberikan tunjangan profesi. (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada GBPNS yang melaksanakan: a. beban kerja guru paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran atau sebagai guru kelas; b. beban kerja guru paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan /atau madrasah; c. beban kerja guru paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah dan /atau madrasah; atau d. tugas bimbingan kepada paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik bagi guru bimbingan dan konseling. (3) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki. (4) Jika GBPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari satu sertifikat pendidik, hanya berhak mendapatkan satu tunjangan profesi.

Article 4

(1) Apabila GBPNS tidak dapat memenuhi beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a karena struktur program kurikulum, dapat diberi tugas sebagai berikut: a. mengajar di sekolah atau madrasah lain baik negeri maupun swasta sesuai mata pelajaran yang diampu; b. menjadi guru bina/pamong pada pendidikan terbuka; atau c. mengajar pada program kelompok belajar Paket A, Paket B, dan /atau Paket C sesuai bidangnya. (2) GBPNS yang tidak mendapat tugas tambahan sebagai kepala madrasah/sekolah atau bukan guru kelas, wajib melaksanakan beban kerja paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu pada satuan pendidikan tempat guru diangkat sebagai guru tetap, sebelum mendapat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pemberian tugas bagi GBPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh: a. Pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan tempat GBPNS sebagai guru tetap bersama dengan kepala sekolah dan /atau madrasah negeri tempat GBPNS mendapat tugas tambahan jam mengajar serta diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, jika berada dalam kabupaten/kota yang sama; b. Pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan tempat GBPNS sebagai guru tetap bersama dengan kepala sekolah dan /atau madrasah negeri tempat GBPNS mendapat tugas tambahan jam mengajar serta diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota masing-masing, jika berada dalam kabupaten/kota yang berbeda; c. Pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan tempat GBPNS sebagai guru tetap bersama dengan pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan tempat GBPNS mendapat tugas tambahan jam mengajar serta diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. d. Pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan tempat GBPNS diangkat sebagai guru tetap bersama dengan kepala kelompok belajar tempat guru mendapat tambahan jam mengajar dan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Article 5

GBPNS yang tidak memenuhi beban kerja guru paling sedikit 24 jam tatap muka karena bertugas di daerah khusus (daerah terdepan, terluar, dan tertinggal), bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, berkeahlian khusus, atau dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional dapat diusulkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada Menteri Agama untuk memperoleh tunjangan profesi.

BAB VI

PROSEDUR PEMBAYARAN

Article 11

Correction

(1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas atas usulan pengajuan pembayaran tunjangan profesi GBPNS dengan berpedoman pada kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4. (2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pembayaran tunjangan profesi GBPNS dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru. (3) Pembayaran tunjangan profesi GBPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan secara bertahap atau setiap bulan sesuai kondisi masing-masing satuan kerja. (4) Dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar atas tunjangan profesi GBPNS pada tahun sebelumnya, pembayaran dapat diberikan sepanjang pagu DIPA tersedia, termasuk DIPA pada APBN-P tanpa melakukan revisi DIPA tahun berjalan. (5) Selain Pembayaran tunjangan profesi, GBPNS dapat menerima tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 12

(1) Pembayaran tunjangan profesi GBPNS ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada masing-masing satuan kerja terkait, sesuai dengan ketetuan perundang-undangan. (2) Permohonan pembayaran tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan melampirkan: a. fotokopi penetapan inpassing atau penetapan kepangkatan dan jabatan fungsional GBPNS, bagi yang sudah memiliki; b. fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisasi LPTK/PT yang menerbitkannya, bagi GBPNS yang menerima pembayaran pada tahun pertama; dan c. Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) asli. (3) SKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. SKBK diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. b. SKBK diterbitkan untuk setiap enam bulan (satu semester) atau sesuai dengan kalender akademik yang berlaku. c. dalam hal guru yang bersangkutan mengajar di beberapa madrasah/sekolah, SKBK diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Menjalankan Tugas (SKMT) yang diterbitkan oleh kepala satuan pendidikan formal yang bersangkutan dan diketahui oleh pengawas. d. fotokopi buku rekening bank yang masih berlaku.

Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMBAYARANTUNJANGAN PROFESI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPILPADA KEMENTERIAN AGAMA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

BAB V

Article 10

BAB VI

Article 11

Article 12

BAB VII

Article 13

Article 14