PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PADA KEMENTERIAN AGAMA

PERMEN Nomor 40 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB 2

Perencanaan

Article 26

(1) Perencanaan Kerja Sama dilakukan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3). (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2).

Article 27

Penyusunan Kerja Sama dilaksanakan melalui tahapan: a. penjajakan; b. perundingan; dan c. perumusan naskah.

Article 28

Penjajakan Kerja Sama dapat berasal dari: a. kementerian/lembaga luar negeri; b. organisasi internasional; c. lembaga nonpemerintah luar negeri; atau d. lembaga pendidikan negara asing.

Article 29

(1) Perundingan Kerja Sama dilakukan oleh pengusul dengan mitra. (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatmelibatkan kementerian/lembaga. (3) Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyepakati pokok pikiran dan/atau pelaksanaan teknis Kerja Sama yang dituangkan dalam rancangan Naskah Kerja Sama.

Article 30

(1) Pengusul menyampaikan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal. (2) Sekretaris Jenderalmenyampaikan rancangan Naskah Kerja Sama kepada kepala biro yang membidangi hukum dan kerja sama luar negeri untuk dilakukan telaahan yang meliputi: a. kemanfaatan dan relevansi; b. konsistensi dengan peraturan perundang-undangan; dan c. materi Kerja Sama. (3) Kepala biro yang membidangi hukum dan kerja sama luar negeri melakukan pembahasan rancangan Naskah Kerja Sama dengan mengikutsertakan: a. pengusul; b. kementerian/lembaga dalam dan/atau luar negeri; c. organisasi internasional; d. lembaga nonpemerintah luar negeri; dan/atau e. lembaga pendidikan negara asing. (4) Naskah Kerja Sama yang telah dirumuskan oleh biro yang membidangi hukum dan kerja sama luar negeri disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Article 31

Perumusan Naskah Kerja Sama harus memperhatikan: a. program Kementerian; b. pelindungan terhadap sumber daya alam,pengetahuan, seni dan budaya; c. perjanjian alih material; d. kekayaan intelektual; e. alih pengetahuan dan teknologi; f. pengembangan kelembagaan; dan g. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

BAB 3

Penyusunan

Article 27

Penyusunan Kerja Sama dilaksanakan melalui tahapan: a. penjajakan; b. perundingan; dan c. perumusan naskah.

Article 28

Penjajakan Kerja Sama dapat berasal dari: a. kementerian/lembaga luar negeri; b. organisasi internasional; c. lembaga nonpemerintah luar negeri; atau d. lembaga pendidikan negara asing.

Article 29

(1) Perundingan Kerja Sama dilakukan oleh pengusul dengan mitra. (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatmelibatkan kementerian/lembaga. (3) Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyepakati pokok pikiran dan/atau pelaksanaan teknis Kerja Sama yang dituangkan dalam rancangan Naskah Kerja Sama.

Article 30

(1) Pengusul menyampaikan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal. (2) Sekretaris Jenderalmenyampaikan rancangan Naskah Kerja Sama kepada kepala biro yang membidangi hukum dan kerja sama luar negeri untuk dilakukan telaahan yang meliputi: a. kemanfaatan dan relevansi; b. konsistensi dengan peraturan perundang-undangan; dan c. materi Kerja Sama. (3) Kepala biro yang membidangi hukum dan kerja sama luar negeri melakukan pembahasan rancangan Naskah Kerja Sama dengan mengikutsertakan: a. pengusul; b. kementerian/lembaga dalam dan/atau luar negeri; c. organisasi internasional; d. lembaga nonpemerintah luar negeri; dan/atau e. lembaga pendidikan negara asing. (4) Naskah Kerja Sama yang telah dirumuskan oleh biro yang membidangi hukum dan kerja sama luar negeri disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Article 31

Perumusan Naskah Kerja Sama harus memperhatikan: a. program Kementerian; b. pelindungan terhadap sumber daya alam,pengetahuan, seni dan budaya; c. perjanjian alih material; d. kekayaan intelektual; e. alih pengetahuan dan teknologi; f. pengembangan kelembagaan; dan g. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Article 32

Naskah Kerja Sama ditandatangani oleh para pihak setelah dibubuhkan paraf persetujuan oleh pejabat yang terkait sesuai dengan kewenangannya.

Article 33

Salinan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan kepada biro yang membidangi hukum dan kerja sama luar negeri.