PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2013 tentang SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA DAN PENGELOLAAN DANA ABADI UMAT

PERMEN Nomor 4 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB III

PENGELOLAAN DAU

Article 7

DAU bersumber dari: a. sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji; b. hasil pengembangan DAU; dan c. sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Article 8

(1) Pengelolaan DAU meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggung jawaban. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pengelolaan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diakuntansikan dan dilaporkan sebagai satu entitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Akuntansi dan pelaporan pengelolaan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan tahun fiskal yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.

Article 9

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh BP DAU dengan menyusun rencana strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan rencana tahunan pengelolaan DAU. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penerimaaan; b. pengembangan; c. pemanfaatan; dan d. biaya operasional BP DAU. (3) Rencana strategis dan rencana tahunan pengelolaan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Menteri. (4) Rencana tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berupa rencana kerja dan anggaran tahunan.

Article 27

(1) BP DAU wajib menyusun laporan keuangan pengelolaan DAU sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. (2) Laporan keuangan pengelolaan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. neraca; b. laporan operasional; c. laporan arus kas; dan d. catatan atas Laporan Keuangan. (3) Laporan keuangan pengelolaan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuat paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun fiskal.

Article 28

(1) BP DAU wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan DAU kepada PRESIDEN dan DPR paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun fiskal.

BAB 1

Penerimaan

Article 10

(1) Penerimaan DAU yang bersumber dari sisa operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan dana pokok DAU. (2) Penerimaan DAU yang bersumber dari hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan dana yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Penerimaan DAU yang bersumber dari sumber lain yang halal dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c digunakan sesuai dengan ikrar peruntukan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 11

DAU yang bersumber dari penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dicatat dan dibukukan.

Article 12

(1) DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disimpan dan ditempatkan di bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki unit pelayanan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Penyimpanan dan penempatan DAU di bank syariah dan/atau bank umum nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk: a. Surat Berharga Syariah Negara; b. Giro; dan/atau c. Deposito. (3) Bentuk penyimpanan dan penempatan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan pada transaksi keuangan yang diterbitkan oleh lembaga dalam negeri.

Article 13

(1) Pengembangan DAU dilakukan melalui usaha produktif dan investasi sesuai dengan syariah dan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pengembangan DAU melalui investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk surat berharga dan investasi langsung. (3) Pengembangan DAU dalam bentuk investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui: a. pengadaan sarana dan prasarana produktif yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan/atau b. kerja sama investasi antara BP DAU dengan badan usaha sesuai dengan prinsip syariah. (4) Pengembangan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas.

BAB 2

Pengembangan

Article 13

(1) Pengembangan DAU dilakukan melalui usaha produktif dan investasi sesuai dengan syariah dan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pengembangan DAU melalui investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk surat berharga dan investasi langsung. (3) Pengembangan DAU dalam bentuk investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui: a. pengadaan sarana dan prasarana produktif yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan/atau b. kerja sama investasi antara BP DAU dengan badan usaha sesuai dengan prinsip syariah. (4) Pengembangan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas.

Article 14

DAU yang bersumber dari penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dapat digunakan untuk bantuan kegiatan: www.djpp.kemenkumham.go.id a. pelayanan ibadah haji; b. pendidikan dan dakwah; c. kesehatan; d. sosial keagamaan; e. ekonomi; dan f. pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

Article 15

(1) Penggunaan DAU untuk bantuan kegiatan pelayanan ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi bantuan operasional serta sarana dan prasarana yang terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji. (2) Penggunaan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kondisi yang sangat mendesak dan tidak dimungkinkan pembiayaan melalui BPIH.

Article 16

Penggunaan DAU untuk bantuan kegiatan pendidikan dan dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi: a. beasiswa bagi siswa/mahasiswa/santri; b. pengembangan pendidikan keagamaan Islam; c. kegiatan dakwah di daerah khusus; d. kegiatan dakwah bagi kelompok masyarakat tertentu; dan e. pengembangan syiar Islam dan tamaddun.

Article 17

Penggunaan DAU untuk bantuan kegiatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi bantuan pengobatan dan perawatan, penyediaan layanan kesehatan, dan peningkatan kualitas kesehatan umat Islam.

Article 18

Penggunaan DAU untuk bantuan kegiatan sosial keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi bantuan yatim piatu, fakir miskin, dan korban bencana alam.

Article 19

Penggunan DAU untuk bantuan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi kegiatan pemberdayaan ekonomi umat Islam. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 20

Penggunaan DAU untuk bantuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f meliputi bantuan pembangunan atau renovasi serta sarana dan prasarana rumah ibadat umat Islam.

BAB 3

Pemanfaatan

Article 14

DAU yang bersumber dari penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dapat digunakan untuk bantuan kegiatan: www.djpp.kemenkumham.go.id a. pelayanan ibadah haji; b. pendidikan dan dakwah; c. kesehatan; d. sosial keagamaan; e. ekonomi; dan f. pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

Article 15

(1) Penggunaan DAU untuk bantuan kegiatan pelayanan ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi bantuan operasional serta sarana dan prasarana yang terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji. (2) Penggunaan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kondisi yang sangat mendesak dan tidak dimungkinkan pembiayaan melalui BPIH.

Article 16

Penggunaan DAU untuk bantuan kegiatan pendidikan dan dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi: a. beasiswa bagi siswa/mahasiswa/santri; b. pengembangan pendidikan keagamaan Islam; c. kegiatan dakwah di daerah khusus; d. kegiatan dakwah bagi kelompok masyarakat tertentu; dan e. pengembangan syiar Islam dan tamaddun.

Article 17

Penggunaan DAU untuk bantuan kegiatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi bantuan pengobatan dan perawatan, penyediaan layanan kesehatan, dan peningkatan kualitas kesehatan umat Islam.

Article 18

Penggunaan DAU untuk bantuan kegiatan sosial keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi bantuan yatim piatu, fakir miskin, dan korban bencana alam.

Article 19

Penggunan DAU untuk bantuan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi kegiatan pemberdayaan ekonomi umat Islam. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 20

Penggunaan DAU untuk bantuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f meliputi bantuan pembangunan atau renovasi serta sarana dan prasarana rumah ibadat umat Islam.

Article 21

(1) Biaya operasional BP DAU dibebankan pada: a. hasil pengelolaan dan pengembangan DAU; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Agama; dan/atau c. bantuan yang halal dan tidak mengikat dari masyarakat. (2) Biaya operasional BP DAU yang dibebankan pada hasil pengelolaan dan pengembangan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Ketua/Penanggung Jawab BP DAU sesuai kebutuhan yang wajar dengan mempertimbangkan aspek manfaat, efektivitas, dan efisiensi. (3) Biaya operasional BP DAU yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi biaya: a. belanja pegawai; dan b. belanja barang dan jasa. (4) Biaya operasional BP DAU yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

BAB 4

Biaya Operasional BP DAU

Article 21

(1) Biaya operasional BP DAU dibebankan pada: a. hasil pengelolaan dan pengembangan DAU; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Agama; dan/atau c. bantuan yang halal dan tidak mengikat dari masyarakat. (2) Biaya operasional BP DAU yang dibebankan pada hasil pengelolaan dan pengembangan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Ketua/Penanggung Jawab BP DAU sesuai kebutuhan yang wajar dengan mempertimbangkan aspek manfaat, efektivitas, dan efisiensi. (3) Biaya operasional BP DAU yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi biaya: a. belanja pegawai; dan b. belanja barang dan jasa. (4) Biaya operasional BP DAU yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Article 22

(1) Pemanfaatan DAU dituangkan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran tahunan yang paling sedikit meliputi rincian kegiatan, volume, output, dan biaya. (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Dewan Pelaksana dan disetujui oleh Dewan Pengawas BP DAU. (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas BP DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Menteri selaku Ketua/Penanggung Jawab BP DAU. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 23

Dewan Pelaksana mengajukan usulan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan DAU sesuai rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disahkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas BP DAU.

Article 24

(1) Persetujuan Dewan Pengawas BP DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui rapat Dewan pengawas BP DAU yang dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota. (2) Rapat Dewan Pengawas BP DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Article 25

Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan DAU yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas BP DAU ditetapkan oleh Menteri selaku Ketua/Penanggung Jawab BP DAU.

Article 26

Dalam hal terdapat alasan yang sangat penting dan mendesak Dewan Pengawas dapat melakukan revisi rencana kerja dan anggaran tahunan dan disahkan oleh Menteri selaku Ketua/Penanggung Jawab BP DAU.