PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2012 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

PERMEN Nomor 4 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disebut Diklat Teknis adalah proses penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis pegawai di lingkungan Kementerian Agama. 2. Kompetensi teknis adalah sejumlah pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk dapat melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS di lingkungan Kementerian Agama. 4. Pegawai non-PNS adalah karyawan atau tenaga kerja yang bertugas di instansi Kementerian Agama atau intansi yang menunjang tugas pokok Kementerian Agama. 5. Instansi Pembina Diklat Teknis yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara. 6. Diklat Teknis Fungsional adalah Diklat yang diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku bagi pejabat fungsional tertentu. 7. Diklat Teknis Substantif adalah Diklat yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugas atau pekerjaan PNS dan/atau Pegawai non-PNS. 8. Pengelola Diklat Teknis adalah pejabat pada Pusdiklat atau Balai Diklat yang diberi kewenangan sebagai pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan Diklat Teknis. 9. Penyelenggara Diklat Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Pusdiklat atau Kepala Balai Diklat untuk menyelenggarakan setiap jenis Diklat Teknis. 10. Pusdiklat adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama. 11. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama, yang selanjutnya disebut dengan Balai Diklat. 12. Standar Kediklatan Teknis adalah kriteria minimal yang menjadi acuan penyelenggaraan diklat teknis yang meliputi isi, proses, kompetensi alumni, tenaga kediklatan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan evaluasi. 13. Widyaiswara adalah Widyaiswara PNS di lingkungan Kementerian Agama. 14. Tenaga ahli adalah pejabat, pakar, atau praktisi di bidang tertentu yang karena keahlian, kemampuan, atau kedudukannya dapat ditugaskan untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih di Pusdiklat/Balai Diklat. 15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.

BAB II

JENIS DAN JENJANG

Article 3

Correction

Jenis Diklat Teknis terdiri atas: a. Diklat Teknis Fungsional, yang meliputi: 1. Diklat Teknis Fungsional Pembentukan Jabatan Fungsional; dan 2. Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional. b. Diklat Teknis Substantif, yang meliputi: 1. Diklat Teknis Substantif Pembekalan Penugasan Tambahan; dan 2. Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi. 20112, No.448 6

Article 4

Correction

(1) Diklat Teknis Fungsional Pembentukan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 merupakan Diklat yang diperuntukkan bagi PNS dan/atau Pegawai non-PNS yang diarahkan untuk dapat menduduki jabatan fungsional tertentu. (2) Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 merupakan Diklat bagi pejabat fungsional tertentu untuk dapat menduduki jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi. (3) Jenjang Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 sesuai dengan jenjang masing-masing jabatan fungsional.

Article 5

(1) Diklat Teknis Substantif Pembekalan Penugasan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 merupakan diklat bagi PNS dan/atau Pegawai non-PNS yang diarahkan untuk dapat menduduki jabatan atau melaksanakan tugas tertentu. (2) Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 merupakan diklat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi teknis bagi PNS dan/atau Pegawai non-PNS agar sesuai dengan standar kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh satuan organisasi dan/atau jabatannya. (3) Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi dapat dilakukan secara berjenjang atau tidak berjenjang. (4) Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak terdiri atas tiga jenjang yang meliputi tingkat dasar, tingkat lanjutan, dan tingkat tinggi.

Article 6

Ketentuan mengenai penjenjangan jenis diklat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2012 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB IV

Article 11

Article 12

BAB V

Article 13

Article 14

Article 15

BAB VI

Article 16

BAB VII

Article 17

BAB VIII

Article 18

BAB IX

Article 19

BAB X

Article 20

Article 21

BAB XI

Article 22

BAB XII

Article 23

Article 24

BAB XIII

Article 25