PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru

PERMEN Nomor 38 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP

Article 2

Correction

PKB Guru bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional Guru dalam mengemban tugas sebagai pendidik.

Article 3

Correction

PKB Guru dilakukan terhadap: a. Guru PNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian; b. Guru PNS Pendidikan Agama yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan kementerian lain; c. Guru PNS Kementerian yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; d. Guru Bukan PNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian; e. Guru Bukan PNS yang bertugas di satuan pendidikan dalam pembinaan Kementerian yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan f. Guru Bukan PNS Pendidikan Agama yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, kementerian lain, dan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Article 4

(1) PKB Guru dilaksanakan dengan prinsip: a. komprehensif; b. mandiri; c. terukur; d. terjangkau; e. multipendekatan; dan f. inklusif. (2) Prinsip komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bermakna pengembangan kompetensi Guru dilaksanakan secara utuh meliputi kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. (3) Prinsip mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bermakna penyelenggaraan pengembangan kompetensi Guru dilakukan dengan kesadaran dan inisiatif Guru dan pemangku kepentingan. (4) Prinsip terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bermakna hasil pengembangan kompetensi Guru dapat dipantau, diukur, dan dievaluasi. (5) Prinsip terjangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bermakna penyelenggaraan pengembangan kompetensi Guru mudah dijangkau baik pembiayaan maupun tempat penyelenggaraan. (6) Prinsip multipendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bermakna pengembangan kompetensi Guru dilakukan dengan metode, pendekatan, dan modus yang beragam. (7) Prinsip inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bermakna pengembangan kompetensi Guru dilakukan tanpa diskriminasi berdasarkan perbedaan latar belakang.

BAB IV

TAHAPAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN GURU

Article 6

Correction

PKB Guru diselenggarakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pemantauan dan evaluasi; dan d. pelaporan.

Article 7

Correction

(1) Perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dari satuan pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Kantor Wilayah, hingga Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. seleksi peserta; b. asesmen Guru; c. analisis kebutuhan pengembangan profesi; d. rencana pengembangan profesi; dan e. pengembangan bahan dan pedoman PKB Guru.

Article 8

(1) Seleksi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Guru yang memenuhi persyaratan: a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana atau diploma empat; b. terdaftar dalam sistem data dan informasi manajemen Guru yang dikembangkan oleh Kementerian; dan c. menunjukkan surat tugas dari pimpinan satuan pendidikan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Guru dalam jabatan dan Guru yang bertugas di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Article 9

(1) Asesmen Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengetahui kompetensi dan kinerja awal Guru. (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan: a. profil individual kompetensi Guru; dan b. rencana pengembangan profesi Guru.

Article 10

(1) Pengembangan bahan dan pedoman PKB Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e harus: a. sesuai dengan penjenjangan hasil asesmen Guru; dan b. memuat ruang lingkup materi dan penilaian. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan dan pedoman PKB Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal dan Keputusan Direktur Jenderal.

Article 11

(1) PKB Guru dilakukan melalui metode tatap muka dan/atau dalam jaringan. (2) PKB Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh: a. pemerintah; b. pemerintah daerah; c. penyelenggara pendidikan; d. forum kerja Guru; e. asosiasi/organisasi profesi Guru; dan/atau f. lembaga atau organisasi terkait. (3) Penyelenggara PKB Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan PKB Guru. (4) Penyelenggara PKB Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus: a. menyusun rencana pelaksanaan program; b. menyusun kurikulum; c. melakukan penilaian kemajuan dan hasil belajar peserta; d. menerbitkan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi; dan e. membangun komunitas belajar di lingkungannya untuk meningkatkan kompetensi Guru.

Article 12

(1) Untuk menjaga mutu penyelenggaraan PKB Guru harus melakukan penjaminan mutu. (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. internal; dan b. eksternal. (3) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh penyelenggara PKB Guru. (4) Penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Kementerian. (5) Dalam melaksanakan penjaminan mutu PKB Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kementerian dapat bekerja sama dengan pihak terkait. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan mutu PKB Guru ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal dan Keputusan Direktur Jenderal.

Article 13

(1) Kementerian, Kantor Wilayah, dan Kantor Kementerian Agama melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PKB Guru. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan PKB Guru. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal dan Keputusan Direktur Jenderal.

Article 14

(1) Penyelenggara PKB Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf f melaporkan penyelenggaraan PKB Guru kepada Kantor Kementerian Agama. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kantor Kementerian Agama kepada Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kantor Wilayah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan PKB Guru ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal atau Keputusan Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 6

BAB Kedua

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Ketiga

Article 11

Article 12

BAB Keempat

Article 13

BAB Kelima

Article 14

BAB V

Article 15

BAB VI

Article 16

BAB VII

Article 17