Lembaga Pembinaan Dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Ger…

Article 2

(1) LP3K dibentuk pada tingkat Nasional yang Nasional berkedudukan di ibu kota negara. (2) Selain pada tingkat nasional, LP3K dapat dibentuk di daerah yang berkedudukan di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan.

Article 3

Correction

LP3K Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan Pesparani Nasional dan membina LP3K Daerah.

Article 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LP3K Nasional menyelenggarakan fungsi: a. perumusan visi, misi dan ketentuan pelaksanaan pengembangan serta peningkatan kualitas musik gerejani dan paduan suara gerejani; b. pelaksanaan Pesparani Nasional; c. pelayanan dan bimbingan kepada LP3K Daerah di bidang musik gerejani, lomba cipta lagu gerejani, kursus/penataran, pembinaan musisi liturgis, dirigen dan paduan suara gerejani; d. penerapan musik dan lagu-lagu gerejani sebagai sarana untuk memuji Tuhan dan memupuk rasa persaudaraan sebagai ungkapan kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; e. pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program; f. pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga gereja dan instansi lainnya; dan g. penyelenggaraan administrasi dan informasi.

Article 5

Correction

(1) Struktur Organisasi LP3K Nasional terdiri dari: a. Pengarah; b. Penasehat; c. Ketua Umum; d. Ketua I; e. Ketua II; f. Ketua III; g. Sekretaris Umum; h. Sekretaris I; i. Sekretaris II; j. Sekretaris III; k. Bendahara Umum; l. Bendahara I; m. Bendahara II; dan n. bidang-bidang. (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Bidang Penyelenggara; b. Bidang Lomba Cipta Lagu-Lagu Gerejani; c. Bidang Pendidikan/Kursus/Pelatihan Musik dan Lagu Gerejani; d. Bidang Pendanaan; e. Bidang Verivikasi dan Pengawasan; f. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan g. Bidang Hubungan Masyarakat.

Article 6

(1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertugas memberikan arahan terhadap organisasi LP3K dan seluruh pengurus LP3K demi tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi LP3K. (2) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertugas memberi petunjuk dan nasehat bagi pengurus untuk pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, baik diminta atau tidak diminta. (3) Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas: a. memimpin organisasi LP3K Nasional; b. mengusulkan pembentukan kepanitiaan; dan c. menggerakkan semua potensi organisasi dan lembaga keagamaan Katolik serta masyarakat Katolik untuk terselenggaranya Pesparani. (4) Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam hal: a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan; b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Lomba Cipta Lagu-Lagu Gerejani; dan c. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya. (5) Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam hal: a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pendanaan; b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Verifikasi dan Pengawasan; dan c. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya. (6) Ketua III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam hal: a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan; b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pendidikan/kursus/pelatihan bidang musik dan lagu gerejani; dan c. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya. (7) Sekretaris Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g mempunyai tugas: a. membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas; b. memimpin sekretariat LP3K Nasional; c. mengoordinasikan ketatausahaan bidang-bidang; d. melaksanakan pengawasan di bidang administrasi; dan e. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya. (8) Sekretaris I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h mempunyai tugas: a. membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugas; b. melaksanakan ketatausahaan (surat-menyurat) dan kearsipan; c. mempersiapkan rapat serta notulen/resume rapat; d. menyelenggarakan tugas kesekretariatan; e. mendukung fasilitas/administratif Bidang Penyelenggara; f. mendukung fasilitas/administratif Bidang Lomba Cipta Lagu; g. mendukung fasilitas/administratif Bidang Pendidikan/Kursus/Pelatihan Musik dan Lagu Gerejani; dan h. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait. (9) Sekretaris II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i mempunyai tugas: a. membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugas; b. mendukung fasilitas/administratif Bidang Pendanaan; c. mendukung fasilitas/administratif Bidang Verifikasi dan Pengawasan; dan d. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait. (10) Sekretaris III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j mempunyai tugas: a. membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugas; b. mendukung fasilitas/administratif Bidang Penelitian dan Pengembangan; c. mendukung fasilitas/administratif Bidang Hubungan Masyarakat; dan d. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait. (11) Bendahara Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k mempunyai tugas: a. bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran dana; b. melakukan pembayaran atas pengeluaran dana; dan c. menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana. (12) Bendahara I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf l mempunyai tugas membantu bendahara umum dalam hal: a. melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan operasional organisasi LP3K Nasional; dan b. melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, kursus, dan pelatihan. (13) Bendahara II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf m mempunyai tugas: a. membantu Bendahara Umum dalam melaksanakan tugas; dan b. melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan pelaksanaan lomba cipta lagu dan Pesparani.

Article 8

Struktur organisasi dan uraian tugas pengurus LP3K Daerah disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Article 9

Correction

(1) Kepengurusan LP3K Nasional ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. (2) Kepengurusan LP3K Daerah Provinsi ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Gubernur. (3) Kepengurusan LP3K Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. (4) Kepengurusan LP3K Daerah Kecamatan ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Camat.

Article 10

Correction

(1) Masa bakti kepengurusan LP3K Nasional dan LP3K Daerah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (2) Apabila dalam periode kepengurusan ada pengurus yang mengundurkan diri, meninggal dunia atau berhalangan tetap, dapat diangkat pengganti antar waktu.

Article 11

Correction

(1) Biaya kegiatan LP3K Nasional dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau usaha lainnya dan/atau sumbangan lainnya yang tidak mengikat. (2) Biaya kegiatan LP3K Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau APBN dan/atau usaha lainnya dan/atau sumbangan yang tidak mengikat.

Article 12

Correction

Hubungan organisasi antara LP3K Nasional dan LP3K Daerah bersifat koordinatif.

Article 13

Correction

Ketentuan lebih lanjut mengenai LP3K ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.

Article 14

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2016 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan Dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

BAB V

Article 11

BAB VI

Article 12

BAB VII

Article 13

Article 14