PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

PERMEN Nomor 34 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Article 1

(1) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. (2) KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan. (3) KUA Kecamatan dipimpin oleh Kepala.

Article 2

Article 20

Correction

Seluruh jabatan Kepala KUA Kecamatan berdasarkan: a. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Jawa Barat sampai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Sulawesi Tengah; b. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2006 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kepulauan Bangka Belitung; c. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Nonggroe Aceh Darussalam sampai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Maluku Utara beserta perubahannya; d. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Jambi sampai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Maluku Utara beserta perubahannya; e. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Banten beserta perubahannya; f. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Sulawesi Tenggara; g. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Sulawesi Tengah; h. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan Peraturan Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku; i. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan; j. Keputusan Menteri Agama Nomor 323 Tahun 2002 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan; k. Keputusan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2004 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan; l. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan; m. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahun 2015; dan n. Keputusan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Jambi, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi KUA Kecamatan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

Article 9

BAB Keempat

Article 10

Article 11

BAB III

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB V

Article 20

Article 21

BAB VI

Article 22

Article 23